"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar"
Kalimat tersebut merupakan bunyi dari Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 1 Ayat (2). Dari pasal itu, dapat diketahui bahwa Indonesia telah memilih sistem demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahannya. Di mana, kedaulatan tertinggi berada pada tangan rakyat dan setiap warga negara memiliki hak untuk turut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan.
Dengan demikian pemerintah harus bisa memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik, seperti pemilu, debat publik, dan keterlibatan dalam partai politik. Dengan adanya keterwakilan yang seimbang, kelompok masyarakat yang kurang beruntung, seperti masyarakat miskin, minoritas, dan kelompok rentan, dapat menyuarakan kebutuhan mereka dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan memperhatikan kepentingan mereka. Idealnya, demokrasi memastikan bahwa tidak ada satu pun kelompok yang diabaikan dalam proses pengambilan kebijakan publik.
Pemerintah tentunya perlu membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan evaluasi terhadap kebijakannya. Dengan demikian pasti akan ada kontrol dan pengawasan dari publik, supaya pemerintah dapat lebih bertanggung jawab dalam menciptakan kebijakan yang adil dan merata. Partisipasi aktif dari masyarakat juga mendorong pengambilan keputusan yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Dalam menciptakan demokrasi yang berfungsi dengan baik, pendidikan politik menjadi salah satu elemen penting yang harus diperhatikan. Sebab, kuatnya bangunan demokrasi bertumpu pada kesadaran politik dari rakyat. Karena hal tersebut merupakan proses pembelajaran yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran kepada masyarakat supaya dapat terlibat aktif dalam proses politik.
Di dalam konteks demokrasi, pendidikan politik ini memiliki peran kunci dalam membentuk masyarakat yang cerdas dan mampu mengambil keputusan yang rasional untuk kemajuan bersama.
Bagaimana Peran Pemerintah dan Partai Politik Terhadap Masyarakat Dalam Memberikan Pendidikan Politik?
Menurut laporan Kompas.id pada tanggal 16-18 Oktober 2023, masyarakat mengatakan bahwa lembaga pemerintah seperi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan kementerian-kementerian terkait, belum maksimal dalam memberikan pendidikan politik. Sebab, terdapat 48,1% responden mengatakan belum maksimal, 14,1% sangat minim dan yang mengatakan sudah maksimal hanya terdapat 24,9%, sisanya yakni 12,9% mengatakan tidak tahu.
Sedangkan kontribusi partai politik dalam memberikan pendidikan politik juga sangatlah minim. Laporan tersebut menyebutkan 40,6% responden mengatakan partai politik masih belum maksimal memberikan pendidikan politik, 17,4% mengatakan sangat minim, dan hanya ada 25,7% responden yang mengatakan sudah maksimal, sisanya 16,4% mengatakan tidak tahu.
Jika pendidikan politik ini diabaikan oleh negara, maka akan terjadi beberapa dampak negatif yang dapat merusak keberlangsungan dan kualitas demokrasi itu sendiri. Dan pastinya akan merugikan rakyat serta negara.
Misalnya, kebijakan yang tidak responsif. Karena rendahnya pemahaman masyarakat terhadap proses politik dan kebijakan publik. Maka akan berakibat pada masyarakat tidak dapat secara efektif menyuarakan kebutuhan dan kepentingan mereka kepada pemerintah dan berisiko menghasilkan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan hanya berpihak pada segelintir golongan.
