Sejarah Singkat Kesetaraan Gender di Indonesia

Kesetaraan gender merupakan salah satu target penting dalam pembangunan manusia baik itu dalam lingkup global maupun nasional. Kesetaraan gender terjadi akibat kondisi tidak adil dari sistem dan struktur sosial, sehingga baik perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut.
Dalam konteks pembangunan manusia, isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan merupakan salah satu isu yang diangkat dalam Millennium Development Goals (MDGs). Hambatan terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan diperlukan untuk mencapai target ini.
Untuk menciptakan adanya kesetaraan gender, kesetaraan gender harus dipandang sebagai sebuah fondasi wajib untuk mewujudkan dunia yang damai, makmur, dan berkelanjutan
 
Isi
Sejarah diskriminasi gender telah menjadi narasi panjang yang melibatkan berbagai perubahan sosial, politik, dan budaya di seluruh dunia
Sejarah diskriminasi gender dapat ditelusuri kembali ke masyarakat kuno hingga revolusi industri di mana perempuan sering kali dianggap memiliki status sosial yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Mereka dibatasi dalam hal hak milik, pendidikan, dan partisipasi dalam kehidupan publik. Perubahan ekonomi selama Revolusi Industri memperkenalkan pekerjaan industri, tetapi perempuan sering kali mendapat perlakuan yang tidak adil dan dianggap sebagai tenaga kerja sekunder.
Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, lahirnya gerakan hak pilih perempuan menjadi perjuangan penting untuk mengatasi diskriminasi gender di bidang politik. Di banyak negara, perempuan harus berjuang keras agar mendapatkan hak pilih. Gerakan ini memulai dari arti perjuangan wanita untuk setara dimata dunia yang berlanjut dengan pergerakan dan pengakuan organisasi dunia.
PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) memberikan perhatian besar terhadap isu kesetaraan gender dan telah memainkan peran kunci dalam mempromosikan kesetaraan gender di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa cara PBB memandang dan berkontribusi terhadap kesetaraan gender Salah satu upaya tersebut adalah melalui Agenda 2030 yang memiliki 17 tujuan pembangunan, di mana kesetaraan gender merupakan tujuan kelima dari pembangunan secara global. PBB juga telah mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan peraturan yang dapat dilaksanakan untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan di semua tingkat. Selain itu, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, telah menyerukan upaya untuk menutup kesenjangan gender dalam inovasi dan teknologi, serta untuk mempromosikan partisipasi penuh serta kepemimpinan perempuan dan anak perempuan dalam IPTEK. Di tingkat nasional, pemerintah Indonesia juga telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender, termasuk melalui pembentukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Upaya-upaya ini penting untuk menciptakan masyarakat yang adil dan merata bagi semua jenis kelamin.
Sejarah kesetaraan gender dan keadilan gender telah ada sejak zaman dahulu, dan perjuangan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dimulai oleh RA Kartini sebagai wujud perlawanan atas ketidakadilan terhadap kaum perempuan pada masa itu. Namun, meskipun telah digaungkan oleh Kartini dan diikuti gerakan-gerakan wanita modern, nyatanya hingga detik ini praktik budaya patriarki masih ada dan berkembang di tatanan masyarakat Indonesia. Beberapa faktor penyebab diskriminasi gender meliputi sistem sosial, konsep gender, dan pemikiran alam bawah sadar manusia
Untuk membangun kesetaraan gender di Indonesia, perlu dilakukan upaya-upaya untuk menghapus diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, sehingga mereka memiliki akses yang sama terhadap kesempatan dan sumber daya
Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi memperjuangkan keseimbangan gender, menguntungkan kedua gender, memberikan kesempatan yang sama pada kedua gender, dan menegakkan keadilan bagi kedua gender. Selain itu, pemahaman mengenai gender dalam masyarakat perlu diperbaiki karena pengetahuan yang salah akan menimbulkan penafsiran yang salah di Masyarakat
Diperkuat pemerintah dengan melucurkan produk hukum untuk memastikan keberlangsungan dari kesetaraan gender yang melarang diskriminasi dan menjamin kesetaraan kesempatan kerja bagi laki-laki dan Perempuan. Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk mendukung kesetaraan gender dalam bidang hukum, seperti pembentukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA), penandatangan Millenium Development Goals (MDGs)
Program pengembangan masyarakat dan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah juga tidak bisa lepas dari masalah gender, sehingga perlunya pemahaman mengenai seks dan gender menjadi penting dalam upaya menciptakan keadilan dan kesetaraan gender
Program Kesetaraan Gender Indonesia (Indonesia Gender Equality Program) yang dikelola oleh Bank Dunia adalah sebuah program analitis dan konsultatif yang membantu mengidentifikasi solusi lintas sektor pada empat bidang engagement yang disoroti dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Indonesia (RPJMN) tahun 2020-2024