Arah politik Indonesia telah diguncang oleh keputusan terbaru dari Mahkamah Konstitusi (MK),penghapusan ambang batas presidensial 20%. Putusan yang tampaknya teknis ini berpotensi memicu penataan ulang politik yang signifikan, yang memengaruhi segala hal mulai dari pembentukan koalisi hingga dinamika pemilihan presiden 2024 dan seterusnya.
Selama bertahun-tahun, ambang batas 20% yang mengharuskan partai politik atau koalisi untuk menguasai setidaknya 20% kursi di Majelis Perwakilan Rakyat (DPR) atau 25% suara rakyat pada pemilihan sebelumnya untuk mencalonkan seorang calon presiden telah menjadi ciri khas pemilihan umum Indonesia. Ambang batas ini sering dikritik karena membatasi peluang kandidat dan mengkonsolidasikan kekuasaan di antara partai-partai yang sudah mapan. Keputusan MK untuk membatalkannya kini telah membuka Kotak Pandora berbagai kemungkinan.
Dampak paling langsung akan terasa dalam pemilihan presiden 2029 mendatang.
Peningkatan Jumlah Kandidat: Penghapusan ambang batas secara drastis menurunkan hambatan untuk masuk. Partai-partai yang lebih kecil, dan bahkan calon independen yang potensial, kini diberdayakan untuk mengajukan kandidat mereka sendiri. Hal ini dapat menghasilkan kandidat pesaing yang jauh lebih beragam, yang berpotensi mengganggu dominasi pemain besar yang biasa.
Pergeseran Aliansi Kebutuhan untuk membentuk koalisi yang besar dan sulit untuk memenuhi ambang batas 20% kini telah hilang. Partai-partai berpotensi dapat menjalin kemitraan yang lebih strategis dan selaras secara ideologis, daripada sekadar bergabung karena kebutuhan. Hal ini dapat mengakibatkan terciptanya blok dan aliansi politik baru.
Partai-partai kecil yang sebelumnya memiliki pengaruh marjinal kini memiliki pengaruh yang jauh lebih besar. Dukungan dan aliansi mereka akan menjadi krusial dalam menentukan siapa yang akhirnya memenangkan pemilihan presiden. Mereka dapat menjadi "pembuat raja" yang potensial dalam proses tersebut.
salah satu dampak ketidak pastian karena Seluruh persaingan menjadi jauh lebih tidak terduga. Tatanan yang mapan tidak lagi terjamin, dan kandidat yang lebih kecil atau lebih baru dengan dukungan akar rumput yang kuat mungkin memiliki peluang untuk mendapatkan momentum yang serius.
sehingga Potensi Fragmentasi Politik, Meskipun pilihan yang lebih banyak dapat bermanfaat, tidak adanya ambang batas juga dapat menyebabkan lanskap politik yang lebih terfragmentasi, sehingga semakin sulit bagi satu kandidat untuk mencapai kemenangan yang menentukan. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan politik.
Dampak dari keputusan ini melampaui siklus pemilihan langsung:
Para pendukung perubahan berpendapat bahwa menghilangkan ambang batas mendorong proses yang lebih demokratis dan inklusif, yang memungkinkan representasi yang lebih besar dari berbagai suara dan perspektif.
Sehingga mungkin terjadi Evaluasi Ulang Sistem Partai, Sistem partai itu sendiri mungkin dipaksa untuk beradaptasi. Partai-partai perlu menemukan cara-cara baru untuk menarik dan mempertahankan pendukung di luar pembentukan koalisi sederhana. Hal ini dapat mengarah pada penekanan yang lebih besar pada platform ideologi dan kebijakan. Potensi Meningkatnya Persaingan Politik: Dengan semakin banyaknya kandidat dan partai yang bersaing untuk mendapatkan relevansi, persaingan politik kemungkinan akan semakin ketat. Hal ini dapat menyebabkan situasi politik yang lebih dinamis, tetapi juga berpotensi menimbulkan perdebatan yang lebih sengit.
Dampak pada Tata Kelola: Jika tidak adanya ambang batas mengakibatkan badan legislatif yang lebih terfragmentasi, hal itu dapat membuat pemerintahan menjadi lebih rumit. Presiden mungkin harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan dukungan legislatif bagi kebijakan mereka.
Tantangan bagi partai-partai yang sudah mapan, Kekuatan-kekuatan utama yang sudah mapan perlu memikirkan kembali strategi mereka, karena mereka tidak dapat lagi mengandalkan struktur ambang batas tradisional untuk mengamankan posisi mereka. Mereka perlu lebih inovatif dan bersaing secara efektif melawan kekuatan-kekuatan baru yang muncul.
Tantangan dan Potensi Jebakan:
Meskipun penghapusan ambang batas dapat dilihat sebagai kemajuan menuju sistem yang lebih demokratis, hal itu juga menimbulkan tantangan. Bentang alam yang terfragmentasi dapat menyebabkan Ketidakstabilan dan Kebuntuan Jika tidak ada koalisi yang jelas muncul atau mayoritas yang stabil tidak dapat dibentuk di badan legislatif, tata kelola dapat menjadi lumpuh dan tidak efektif.
Kesulitan dalam Membentuk Pemerintahan yang Stabil, Dalam situasi di mana presiden perlu membangun koalisi yang kompleks untuk memerintah, pemerintahan yang stabil dan efektif mungkin menjadi lebih sulit dicapai.
