Jalan Karolin Margret Natasa (KMN) yang berpasangan dengan Erani sebagai cabup-cawabup Kabupaten Landak 2025-2030 makin mulus. Selain modal politiknya paling lengkap, berbagai dukungan dari berbagai kalangan terus mengalir. Dalam kompetisi politik untuk merebut kepala daerah, terutama pada musim pilkada 2024, tiga pilar dukungan utama menjadi indikator yang menentukan; pertama, partai politik, kedua, kaum muda (Milenial dan Gen-Z), dan masyarakat grass-root. Jika tiga kekuatan ini menyatu-padu maka jalan menuju kesuksesan sudah di depan mata. Mari kita potret bagaimana tiga pilar itu menyertai perjalanan pasangan KMN-Erani menuju Landak Satu.
Pilar Partai Politik
KMN adalah pengurus inti partai. Ia dalah sekretaris DPD PDIP Kalbar. Posisinya sangat strategis dalam mengelola organisasi partai. Dalam lanskap partai politik di Indonesia, PDIP adalah partai yang sejak kelahirannya terbukti memiliki kekuatan mesin partai. Terbukti menjadi juara tiga kali dalam Pemilu di Indonesia sejak Pemilu 2014 hingga Pemilu 2024. Dua Pemilu 2014 dan 2019 mungkin bisa dimaklumi karena alasan sebagai The Rooling Party (Partai Penguasa) yang menguasai sumber-sumber kekuasaan eksekutif. Tetapi di Pemilu 2024, PDIP menghadapi turbulensi politik dimana partai ini menjadi pesaing utama  koalisi "Indonesia Maju" dimana sumber-sumber kekuasannya berpindah secara mendadak dan mengejutkan. Akibatnya, psangan Capres-Cawaprers yang diusung PDIP dan mitra kerjasamanya "jeblok". Tetapi tidak demikian dengan partainya. PDIP masih menjadi juara bertahan meski terjadi penurunan perolehan suara dan kursi. Pada Pemilu 2019-2024, PDIP memeperoleh suara 27.503.961 (19,33 persen) dengan jumlah kursi sebanyak 128 kursi. Sedangkan pada Pemilu 2024-2029 terjadi penurunan yaitu, 25.387.278 suara (16,72 persen) dengan perolehan 110 kursi. Artinya, meskipun partai ini mendapat "gempuran" luar biasa dari kekuatan politik yang dekat dengan sumber-sumber "kekuasaan istana", ia tetap "menyala" dan mendapat kepercayaan mayoritas pemilih Indonesia.
Berbeda dengan  "Politik Pilpres" yang berpusat di Jakarta. Pilkada memiliki logikanya sendiri. Format koalisi dan atau kerjasama antar partai di Pilpres tidak sama dengan format dan atau kerjasama partai dalam Pilkada. Kenapa? Karena kebutuhan politik di daerah memiliki logika dan kepentingannya sendiri. KMN, dalam perhitungannya yang cermat dan terukur, memilih Erani (yang tercatat sebagai kader Partai Gerindra) untuk mendaminginya. Erani juga seorang birokrat (Kadis PUPR) yang dianggap memiliki pengalaman teruji dalam mengelola pemerintahan di Kabupaten Landak. Artinya, dari sisi partai dan figur, KMN diback-up oleh dua partai besar: sebagai partai pemenang pemilu (PDIP) di Landak dengan perolehan 13 kursi dan partai pemenang pilpres (Gerindra) dengan jumlah 5 kursi. Sejauh ini, KMN telah mendapat rekomendasi dari PAN (1 kursi), Hanura (4 kursi). Bisa jadi akan ada tambahan dukungan seperti PSI (3 kursi) dan PKB (1 kursi). Bagaimana dengan Nasdem (6 kursi), Demokrat (4 kursi), dan Golkar (3 kursi)?. Situasi komunikasi masih berjalan dinamis sebelum pengumuman pendaftaran pasangan calon (24-26 Agustus 2024), pendaftaran pasangan calon (27-29 Agustus 2024), dan penetapan pasangan calon (22 September 2024). Maka, jika proses komunikasi politik berhasil membawa masuk PSI dan Demokrat, katakanlah minus Nasdem dan Golkar, pasangan KREN (Karolin Margret Natasa-Erani) akan melaju dengan energi partai politik dengan kekuatan "mesin turbo"
Pilar Anak Muda
Dalam dunia politik, anak muda merupakan aset berharga karena mempunyai kekuatan tersendiri, di mana suaranya sangat berpengaruh dalam kontestasi pemilihan, baik dari pemilihan presiden, kepala daerah, atau memilih wakil rakyat. Golongan anak muda merupakan salah satu kelompok yang akan memengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik. Selain pada dirinya sendiri melekat terminologi "anak muda", KMN telah dideklarasikan oleh 49 oraganisasi kepemudaan di Kabupaten Landak pada 9 Juni 2024. Simbolisasi ini---terlepas digerakkan atau tidak---telah menambah kekuatan dukungan dari masyarakat. Kekuatan gerakan partisipasi kaum muda menjadi signifikan dalam membangun masa depan daerah. Bonus demografi yang menjadi issu paling relevan dalam pembangunan ekonomi Indonesia Emas tahun 2045 terletak pada bagaimana memperlakukan kekuatan muda di daerah. Karena itu, keterlibatan anak muda tidak boleh sebatas pada serimoni dukungan politik elektoral. Melainkan secara sungguh-sungguh melakukan sinergi program pembangunan dimana anak muda harus menjadi subjek pembangunan. Koalisi anak muda harus benar-benar berada dalam pusaran program pembangunan di daerah. Jika partai politik berperan dalam formalisasi seleksi kepala daerah berdasarkan undang-undang dan berfungsi sebagaimana fungsi DPR (legislasi, anggaran, pengawasan), maka fungsi kaum muda sebagai "agen peruabahan sosial" masyarakat yang dalam kultur demokrasi menjadi sangat relevan dan signifikan. Kaum muda harus menjadi "mitra kritis" bagi jalannya pemerintahan. Kepala daerah yang demokratis adalah kepala daerah yang bersedia "duduk setara" dengan kekuatan kaum muda. Apakah pasangan KREN bisa? Harusnya bisa.
Pilar Grass-Root
Partai politik dan kaum muda menjadi penting dalam kontestasi Pilkada. Tapi kekuatan grass-root jauh lebih penting dan utama. Siapa grass-root itu? grassroot dalam konteks politik mengacu pada kelompok masyarakat yang berada di tingkat bawah organisasi atau daerah terpencil. Istilah ini mencakup kader lapisan bawah, rakyat jelata, atau rakyat kecil, tergantung pada konteks penggunaannya. PDIP, tempat dimana KMN bernaung, secara ideologis berurusan secara intens dengan terminologi ini. Istilah "wong cilik", "marhain" menjadi ruh dari partai ini. Maka jika kader PDIP terlepas---baik secara pikiran maupun tindakan---terhadap eksistensi grass-root, akan kehilngan eksistensinya sebagai kader dan atau petugas partai.
Seluruh kekuatan politik, apakah dari partai, kapasitas figur, jaringan kaum muda pada akhirnya harus bermuara pada nilai kemanfaatan bagi kehidupan grass-root. Dalam bahsa yang lebih umum, kerja-kerja demokrasi harus menempatkan rakyat sebagai tuannya. Kerja demokrasi harus menjamin dan menjaga kedaulatan rakyat. Pada akhirnya, elit partai, kepala daerah, daya kritis kaum muda harus berjalan beriringan untuk memastikan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat tidak boleh berhenti dalam visi-misi calon kepala daerah dan dalam narasi kampanye politik. Kedaulatan rakyat harus "berbunyi" dalam kebijakan kepala daerah. Pendidikan yang layak dan terjangkau, kesehatan yang murah, dekat, dan mudah, akses ekonmoi dan kesejahteraan rakyat adalah beberpa indikator yang bisa menjamin "kedaulatan grass-root". Apakah pasangan KREN bisa, harusnya bisa.
