Pemerintah terus berusaha melakukan reformasi hukum untuk memperbaiki sistem peradilan dan melindungi hak-hak individu. Salah satunya adalah pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
Untuk mengatasi tantangan yang ada, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan komunitas internasional. Beberapa langkah tersebut meliputi:
1. Menuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Pemerintah harus menunjukkan komitmen untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Hal ini bisa dilakukan melalui mekanisme pengadilan yang transparan dan independen, serta pemberian reparasi kepada korban dan keluarga korban.
2. Meningkatkan Kesadaran HAM
Edukasi tentang HAM perlu diperkuat, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal. Masyarakat yang sadar akan hak-haknya cenderung lebih aktif dalam memperjuangkan keadilan.
3. Memperkuat Perlindungan Kelompok Rentan
Pemerintah harus memastikan bahwa kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat, mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.
4. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas
Lembaga-lembaga yang bertugas menangani pelanggaran HAM perlu bekerja secara transparan dan akuntabel. Pengawasan oleh masyarakat sipil juga penting untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan wewenang.
5. Kerja Sama dengan Komunitas Internasional
