Masalah agraria sering kali menjadi salah satu penyebab utama pelanggaran HAM di Indonesia. Perebutan lahan antara perusahaan besar dan masyarakat adat atau petani sering berujung pada kekerasan dan penggusuran paksa. Hal ini mencerminkan lemahnya perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat dan petani kecil.
5. Kurangnya Penegakan Hukum yang Tegas
Hukum di Indonesia sering dianggap tidak tegas dalam menangani pelanggaran HAM. Banyak pelanggaran HAM, baik ringan maupun berat, tidak diproses secara adil. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.
Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan penegakan HAM. Berikut beberapa upaya yang telah dan sedang dilakukan:
1. Pembentukan Lembaga HAM
Komnas HAM, yang didirikan pada tahun 1993, berperan penting dalam mengadvokasi dan memantau pelanggaran HAM. Selain itu, lembaga seperti LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) juga membantu memberikan perlindungan kepada korban pelanggaran HAM.
2. Ratifikasi Konvensi Internasional
Indonesia telah meratifikasi sejumlah instrumen internasional terkait HAM, seperti Konvensi Hak Anak (CRC), Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), dan Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT). Langkah ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk mematuhi standar internasional dalam perlindungan HAM.
3. Penyelesaian Konflik Secara Damai
Upaya penyelesaian konflik secara damai, seperti yang dilakukan dalam kasus Aceh melalui Perjanjian Helsinki (2005), merupakan salah satu contoh positif dalam penegakan HAM.
4. Reformasi Hukum dan Kebijakan
