Kegiatan demo yang dilakukan besar-besaran oleh para aparatur desa ini sangatlah aneh, Sebab kegiatannya dilakukan dipenghujung tahun dan mendekati musim kampaye tahun politik (tahun 2024). Sepertinya demo ini dilakukan dengan mengambil momentum pilpres, pilkada dan pemilihan dewan di Senayan.
Sehingga seolah-olah ingin mengambil posisi tawar dengan asas, simbiosis mutualisme dengan para politikus disenayan. Sehingga momentum itu dimanfaatkan mereka dengan melakukan demo besar-besaran di Kawasan Patung Kuda Jakarta.
Menyetujui dan mengabulkan apa yang diinginkan oleh para Aparatur desa seindonesia yang tergabung dalam Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) adalah Langkah mundurnya Demokrasi.
Sebab dengan disetujuinya usulan ini, akan mempersulit pembelajaran politik di desa dan merusak tatanan demokrasi yang sudah mapan, hal itu sebagaimana dikatakan oleh Politisi dari GELORA Fahri Hamzah yang menjelaskan sebagai berikut:
Desa tempat kaderisasi pemimpin;
Dana Desa ikut ikut jadwal APBN;
Akuntabilitas kades makin penting melalui kompetisi;
Maka tepat periodesasi kades mengikuti APBD/APBN per 5 tahunan;
Pentingnya system demokrasi dengan penyelenggaraan pemilihan kepala desa.
Momentum yang dilakukan para aparatur desa yang tergabung pada PAPDESI dalam mengambil momentum untuk melakukan demo dimaksud sangatlah jenius, sebab akan banyak pelaku kepentingan yang "berhasrat" untuk mengambil untung dengan cara mendukung, memfasilitasi keinginan dari para aparatur desa tersebut
Maka publik dan masyarakat harus memahami hal itu untuk terus mengawasi, memberikan pembelajaran dan melawan akan "naif"nya usulan dimaksud, Sebab menurut hemat penulis apa yang diusulkan dan diagendakan lebih untuk kepentingan politik dan jabatan semata. Sejauh yang saya lihat, tidak nampak apa yang diusulkan itu untuk kepentingan warga desa
Maka melakukan Perlawanan dan pengawasan terhadap ide-ide aneh ini harus dilakukan. Perlawanan itu tentu dengan jalan yang benar melalui diskusi, adu argument dan hal-hal lain yang bisa dilakukan dengan tetap menghormati ide dan usulan para aparatur desa dimaksud
Dan takkalah penting dari perlawanan ini adalah dengan menggunakan dan meminta media massa untuk selalu mengabarkan, memberitakan isu-isu dari ide aneh ini, supaya masyarakat bisa update dan mengawasi perkembangannya. Sehingga muncul rasa malu atau tidak enak dari para pengusung atau orang-orang yang ingin mengambil manfaat dari aksi demo dimaksud.
Jika hal-hal diatas tidak mempan dalam mengawal dan menolak ide "aneh" dari para aparatur desa tadi, maka bisa melakukan permohona atau petisi tentang penolakan ide-ide dimaksud kepada Presiden Republik Indonesia bapak Joko Widodo agar ikut dan meinterfensi akan ide dan usulan mereka.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
