UN Sebagai Ujian Kejujuran Siapa?

Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) telah berakhir kemarin (15/04/2015). Melalui pemberitaan media elektronik, di Medan banyak peserta telah meluapkan kegembirannya setelah selasai menjawab soal UN. Seperti pemandangan pada hari pengumumun UN, baru selesai UN, peserta UN telah menunjukkan kegembiraannya dengan saling coret pakaian, sebagaimana kebiasaan setelah pengumuman kelulusan UN dilaksanakan.

Rupaya para peserta UN tahun ini tidak sabaran merayakan kebebasannya dari kegiatan belajar mengajar di bangku sekolah. Selain itu, bisa jadi, para peserta UN sudah mengentahui, jika UN tahun ini tidak menjadi standar kelulusan mereka sehingga dapat langsung mengekspresikan kebebasan mereka.

Pemberitaan mengenai UN tahun ini tidak seheboh tahun-tahun lalu. Yang banyak memberitakan kecurangan-kecurangan UN, baik yang dilakukan oleh siswa sebagai peserta UN maupun oleh oknum guru. Secara umum, media-media lokal, seperti di Mataram, NTB memberitakan pelaksanaan UN tahun ini berjalan lancar.

Berita kelancaran UN tahun ini rupanya tidak berlangsung lama. Sebab, persoalan UN tahun ini dicederai oleh beredarnya berita kebocoran soal UN yang diduga dilakukan oleh oknum percetakan negara. Berita ini mengagetkan. Sebab, para pejabat negara terkait, baik di pusat maupun daerah kerap mengumbar pernyataan di media, baik elektronik maupun cetak, bahwa UN sebagai cermin kejujuran dalam melaksanakan evaluasi dalam bidang pendidikan.

Fakta kebocoran soal UN tahun ini telah mengotori niat baik pemerintah yang hendak menempatkan UN sebagai bagian dari kejujuran pendidikan. Karena itu, pemerintah perlu mengambil sikap terkait dengan bocornya soal UN tahun 2015 ini. Sebagaimana diketahui, bahwa kebocoran soal UN tahun ini meluas tanpa batas. Karena pelaku mengunggah naskah soal UN di google. Kenyataan ini telah membuat semua peserta UN yang memiliki akses internet dan mengetahui kebocoran soal dapat dengan mudah mengambil soal UN. Karena itu, bagi peserta UN yang telah memperoleh naskah UN sebelum waktunya tidak lagi melaksanakan UN.

UN sebagai bagian dari upaya pemetaan mutu pendidikan telah direndahkan kualitasnya karena kebocoran soal UN. Dengan kebocoran soal UN ini, nilai objektifitas terhadap pelaksanaan UN tahun ini diragukan. Nampaknya, meski telah menjadi program besar pemerintah dalam bidang pendidikan, pelaksanaan UN belum mampu memuaskan banyak pihak. Ada saja persoalan yang muncul. Jika tahun-tahun sebelumnya, UN telah menjadi ujian kejujuran siswa dan guru, tahun ini UN telah menjadi ujian bagi percetakan negara. Dan hasilnya, seperti yang kita ketahui bersama: soal UN bocor oleh oknum percetakan negara.