Apple Harus Penuhi Komitmen Investasinya, Jangan Biarkan Indonesia Jadi Pasar Tanpa Kontribusi Nyata!

Kehadiran iPhone 16 seharusnya disambut antusias oleh konsumen Indonesia, namun hingga kini, perangkat tersebut belum bisa dijual secara resmi. Hal ini disebabkan belum tercapainya kesepakatan antara Apple dan pemerintah Indonesia mengenai nilai investasi yang diperlukan untuk memenuhi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), yang menyebabkan penangguhan sertifikasi iPhone 16.

Sejak 2020, Apple berkomitmen berinvestasi di Indonesia untuk dapat menjual produknya, dengan tujuan meningkatkan komponen dalam negeri dan memperkuat industri teknologi lokal. Namun, meski sudah berkomitmen, Apple belum memenuhi kewajibannya secara penuh dan masih "berutang" US$10 juta (Rp162 miliar) yang seharusnya diselesaikan pada Juni 2023, menimbulkan pertanyaan tentang keseriusan mereka.

Tawaran investasi Apple untuk membangun pabrik AirTag di Batam senilai US$1 miliar (Rp 16 triliun) ditolak pemerintah Indonesia. Proposal tersebut dinilai tidak memenuhi prinsip teknokratis Kemenperin, karena sebagian besar nilai investasi terdiri dari biaya ekspor dan bahan baku yang tidak bisa dihitung sebagai capital expenditure (capex) yang sah. Angka capex yang diterima pemerintah Indonesia hanya sekitar US$200 juta (Rp3,2 triliun), jauh dari klaim Apple. Hal ini menjadi hambatan besar bagi Apple dalam merealisasikan komitmennya, dan meskipun diminta untuk merevisi proposal, hingga kini Apple belum mengajukan revisi baru.

Konsumen Indonesia harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan iPhone 16 secara resmi, namun masalah ini menyiratkan isu yang lebih besar, keadilan dalam pemenuhan kewajiban investasi oleh perusahaan besar seperti Apple. Indonesia berusaha memastikan kontribusi nyata bagi perekonomian lokal dan menegaskan bahwa negara ini harus dihargai sebagai mitra setara dalam menarik investasi. Pemerintah berhak memastikan investasi yang dijanjikan benar-benar mendukung perkembangan industri lokal.

Sementara itu, Apple perlu memahami bahwa investasi bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga tentang integrasi dengan ekosistem lokal. Untuk menjadi pemain besar di Indonesia, Apple harus menunjukkan keseriusan dengan memenuhi kewajiban mereka, bukan hanya mengajukan proposal besar yang belum tentu realistis.

Pemerintah Indonesia telah memberikan kesempatan bagi Apple untuk merevisi proposalnya, namun kesepakatan konkret harus segera tercapai. Jika negosiasi berlarut-larut, yang dirugikan adalah konsumen Indonesia yang menunggu iPhone 16 dan sektor industri lokal yang seharusnya mendapat manfaat dari investasi ini.

Jika kedua pihak mencapai kesepakatan, iPhone 16 dapat segera hadir di Indonesia, dan Indonesia memastikan investasi yang dijanjikan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian.

Pemerintah Indonesia harus tegas menghadapi Apple terkait komitmen investasinya yang belum dipenuhi. Tidak ada alasan untuk terus memberi kelonggaran jika Apple tidak serius menjalankan kewajibannya. Jika negosiasi gagal, sanksi tegas, bahkan boikot, perlu dipertimbangkan agar Indonesia tidak dipandang sebelah mata. Negara harus memastikan investasi yang dijanjikan benar-benar berkontribusi pada perekonomian dan industri lokal, serta menjadi mitra setara bagi investor global.