Kado Akhir Tahun Dari KPK Untuk Masyarakat Indonesia

Kasus Harun Masiku menjadi noda gelap dalam sejarah KPK. Buron yang terlibat dalam suap pemilihan anggota DPR ini, hingga kini masih mencoreng citra lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi. Ketidakmampuan KPK menangani kasus ini dan hilangnya jejak Harun Masiku menimbulkan kecurigaan publik terhadap kredibilitas lembaga ini.

Adanya dugaan perlindungan dari kekuasaan terhadap Harun Masiku menghambat proses hukum terhadapnya. Sebagai buronan dalam kasus suap untuk mempengaruhi pemilihan anggota DPR, ia seharusnya sudah ditangkap, namun masih bebas berkeliaran. Keterlambatan penuntasan ini memicu kecurigaan bahwa kekuasaan tertentu mungkin melindunginya.

Kasus Harun Masiku juga telah lama menyisakan pertanyaan tentang dugaan keterlibatan petinggi PDIP, seperti Hasto Kristiyanto. Meskipun belum ada bukti konkret, spekulasi ini terus berkembang. Harun Masiku, menjadi simbol potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh partai besar.

Jika dugaan ini benar, maka citra PDIP akan tercoreng, dan kepercayaan publik terhadap lembaga politik akan merosot. KPK juga mendapat tekanan besar untuk membuktikan bahwa tidak ada yang kebal hukum, terutama jika tokoh besar terlibat.

Penting bagi masyarakat untuk menuntut transparansi dan keadilan dalam penyelidikan kasus ini. Agar kepercayaan terhadap institusi politik dan hukum tetap terjaga, semua pihak, termasuk petinggi partai, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

PDIP sebaiknya menghadapi kasus Harun Masiku dengan penuh tanggung jawab, bukan justru memainkan drama politik seolah-olah mereka menjadi korban. Kasus ini adalah murni masalah hukum yang melibatkan tindakan suap untuk mempengaruhi pemilihan anggota DPR dan harus diproses tanpa pandang bulu.

Dugaan keterlibatan Hasto Kristiyanto dan pihak-pihak lainnya dalam kasus ini tidak boleh disembunyikan di balik narasi politik. Mengaitkan kasus hukum ini dengan kepentingan politik hanya akan merusak integritas PDIP sebagai partai besar.

Sebagai partai yang mengklaim sebagai pejuang rakyat, PDIP seharusnya mendukung penegakan hukum yang transparan dan adil, tanpa mencoba melindungi siapapun yang terlibat, apalagi jika mereka memegang jabatan penting dalam partai atau pemerintahan.

Untuk itu, penting bagi PDIP untuk tidak lari dari kenyataan dan biarkan proses hukum berjalan sesuai ketentuan yang ada. Hanya dengan demikian, kepercayaan publik terhadap partai politik dan sistem hukum Indonesia bisa terjaga.