Memaklumi Alasan Kepala Daerah "Ramai-ramai" Dukung Jokowi

"Masalah utama Indonesia adalah pembangunan yang tidak pernah berkelanjutan, hal baik yang sudah dibangun suatu rezim, tidak pernah dilanjutkan oleh rezim yang menggantikan" (B.J. Habibie, Presiden RI ke-3)

Menjelang penetapan Jokowi dan Prabowo sebagai capres di Pilpres 2019, besok Kamis (20/9/2018) kita terus disuguhi berita bahwa semakin banyak kepala daerah yang menyatakan dukungannya kepada Jokowi (bahkan di kantung suara Prabowo, Sumatera Barat). Sebaliknya, hampir tidak ada kepala daerah dari partai pengusung Prabowo yang mendeklarasikan dukung Prabowo, malah beberapa justru membelot mendukung Jokowi. Dari sudut pandang politik pembangunan tentu itu hal yang sangat rasional. Mengapa?

Alasan 10 Bupati dan walikota di Sumatera Barat yang baru semalam deklarasi dukung Jokowi pun sebenarnya cukup menjawab rasa penasaran kita kenapa Jokowi yang di 2014 yang hanya mendapat 539.308 suara (23,08 persen) / raihan suara terkecil Jokowi di seluruh Indonesia, justru saat ini mendapat dukungan penuh dari para "orang tua" rakyat Sumbar. Jawabnya pun sederhana, kerja nyata pembanguan di Sumbar oleh Jokowi yang ingin mereka terus rasakan. 

"Kami kepala daerah merasakan pembangunan untuk Sumatera Barat dan Indonesia umumnya. Kami ingin bapak Presiden Joko Widodo untuk melanjutkannya" kata Bupati Dharmasraya Sutan Riska. Umumnya mereka pun merasakan kepedulian Jokowi melalui berobat gratis BPJS dan sekolah gratis. 

Memang, saat kalah di Sumbar pada Pilpres 2014, bukannya Jokowi membenci rakyat tanah minang, justru Jokowi semakin sayang. Tidak hanya menginap dan merayakan Idul Fitrinya yang pertama sebagai Presiden di Sumbar, Jokowi juga berkali-kali datang ke Sumbar meninjau proyek pembangunan bendungan, kereta api dan rumah gadang di nagari-nagari. 

Bahkan, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno yang merupakan kader PKS pun mendoakan langsung Jokowi lanjut sebagai Presiden di 2019. Irwan juga menulis di Koran daerah Sumbar bahwa ia mengangumi sekaligus belajar dari kepemimpinan Jokowi yang senantiasa turun langsung ke rakyat. Suatu hal yang kontras bila kita lihat, Prabowo yang tak pernah terdengar kabarnya datang ke Ranah Minang itu. Jadi, sikap warga Sumbar yang balik mendukung Jokowi sudah jelas sikap manusiawi semua orang.

Kenapa keberlanjutan pembangunan penting? Itulah rezim politik, jika berganti, pemimpin terpilih tidak pernah akan sudi melanjutkan pembangunan yang sudah disusun oleh pendahulunya, meskipun program itu dicintai rakyat. Tidak usah jauh-jauh, tengok saja program pembangunan RPTRA yang dicetuskan Ahok di DKI.

Meski digandrungi rakyat karena untuk pertama kali di DKI rakyat bisa wisata mewah dengan gratis, Anies gubernur yang berhasil menggagalkan Ahok menjabat 2 periode memilih tidak melanjutkan membangun RPTRA itu dengan berbagai alasan yang terkesan dibuat-buat. Menjadi wajar jika jauh sebelum para kepala daerah di Sumbar deklarasi dukungan ke Jokowi, banyak kepala daerah yang sudah lebih dahulu tegas mendukung. 

Sebut saja Gubernur NTB Tuan Guru Badjang,  tokoh ulama NTB yang merupakan alumni Al-Azhar yang tahun 2014 membuat Jokowi hanya meraih 27,55 persen suara di sana, kini justru siap memenangkan Jokowi. Ia menyebut perlunya ada keberlanjutan pembangunan yang sudah masif dilakukan Jokowi di NTB. 

Selain 3 Gubernur di Jawa (Jabar, Jateng, Jatim) yaitu Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, Khofifah Indar Parawansa yang siap menjadi ujung tombak kemenangan Jokowi di tanah Jawa, Gubernur lain misalnya Gubernur Papua Lucas Enembe (Partai Demokrat), Deddy Mizwar (mantan Wagub Jabar dari PD), Abdul Gani Kasuba Maluku Utara (kader PKS), Nurdin Abdullah, Sulsel (diusung PKS) berani membantah keputusan partai dengan mendukung Jokowi bukan Prabowo yang diusung partainya.

Belum lagi Gubernur Lampung Arinal, Kalimantan Barat Sutarmidji, Banten Wahidin Halim, NTT Victor Laiskodat, Sulawesi Tenggara Ali Mazi, dan Sulawesi Utara Olly Dondokambey yang juga satu suara mendukung Jokowi di 2019. Mereka ingin banyaknya pembangunan di daerahnya dapat dilanjutkan, dan khawatir bila tidak Jokowi presidennya, pembangunan beserta program kesehatan gratis, dll akan berhenti.