Mohon tunggu...
Abdul Rozak
Abdul Rozak Mohon Tunggu... Wiraswasta - Menjadi Manusia yang memanusiakan
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Belajar dan menasehati diri sendiri lewat tulisan

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Rivalitas Label Halal dan SNI

27 Mei 2022   08:35 Diperbarui: 27 Mei 2022   09:02 89
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Birokrasi. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG

"Ketentuan halal dalam kaidah syariah tidak terbatas pada aspek konsumsi, namun mencakup aspek yang sangat luas, yaitu menggunakan ataupun memakai," kata Ketua Komisi Fatwa MUI Hasanuddin AF.

Sertifikat halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk sejumlah barang termasuk kulkas, makanan kucing, panci, rantang, wajan dan tisu toilet, langkah yang banyak dipertanyakan warganet. misal : "Ya kali kucing masuk neraka kalau makan makanan haram" @indiratendi."Paling bisa komersialisasi label halal. Kalau kulkas sudah halal, nanti ada mobil atau dispenser halal" @warganet.

"Logika-logika kita ini kadang nabrak-nabrak. Batu diminta SNI, pasir diminta SN" Presiden Jokowi.

Rivalitas untuk memberikan label ini kedalam sebanyak-banyaknya produk saya kira tidak lain dan tidak bukan adalah masalah cuan (uang). Makin banyak yang dilabeli makin banyak cuannya. Meskipun yang punya Otoritas pasti akan berdalih dengan berbagai alasan. 

Karakter birokrasi yang sengaja memperumit untuk mendapatkan cuan memang lazim terjadi di negara negara yang belum dewasa secara birokrasi. Birokrasi akan mudah bila ada pelicin berupa uang dan akan sulit jika tidak ada. 

Saya sebagai rakyat kecil berharap semoga masalah lebeling ini segera selesai. Utamanya terkait hal hal yang seharusnya tak perlu dilabeli. 

Gaya & mentalitas pegawai dari model penagih/"jatah keamanan" semoga bisa berubah menjadi model yang berbasis pelayanan. Absorbsi Teknologi juga semoga segera dipercepat sehingga birokrasi bisa Diperlangsi.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun