Kesenjangan Kaya-Miskin dan Pidato JK
Penulis : Ir. Abdulrachim K – Aktivis/Pengamat
Rakyat Merdeka Online memberitakan bahwa Wakil presiden RIÂ 2004-2009Â M. Jusuf Kalla atau biasa disapa JK menyatakan, keadilan yang dirasakan rakyat kian menurun. Indikatornya bisa dilihat dari Gini Ratio terkait pemerataan ekonomi.
"Dulu tahun 2004 Gini Ratio kita sebesar 0,37 tapi sepuluh tahun ini justru makin tidak adil di angka 0,41," ujarnya saat berbicara dalam Seminar Nasional "Temu Gagasan Tokoh Nasional Menuju Indonesia Lebih Baik 5 Tahun ke Depan di Universitas Padjajaran, Bandung, Selasa (25/3).
Sumber daya untuk maju, lanjut dia, sudah dimiliki semua oleh Indonesia. Bahkan Indonesia selalu memiliki perencanaan pembangunan yang baik. Namun yang paling ironi justru pada sisi pelaksanaan.
"Perencanaan selalu bagus, tapi yang tidak bagus pelaksanaannya," tutur JK yang disambut tepuk tangan seluruh peserta seminar
Pernyataan JK di Universitas Padjadjaran ini sungguh membingungkan,karena selain angkanya tidak akurat,alamat dari kritiknya ini juga tidak bisa ditujukan kepada SBY ,karena JK sendiri juga turut bertanggung jawab atas terjadinya kesenjangan yang melebar itu karena menjabat sebagai Wapres SBY selama 5 tahun penuh,yang tugas utamanya justru dibidang ekonomi.
Yang benar menurut data dari BPS , kenaikan Gini Rasio antara tahun 2004-2009 adalah 0,32-0,37. Sedangkan 2011 telah naik lagi menjadi 0,41. Jadi memang antara tahun 2009-2011 telah terjadi proses pelebaran kesenjangan kaya-miskin yang lebih cepat. Namun pada saat JK menjabat Wapres SBY juga terjadi proses pelebaran kesenjangan yang signifikan.
Gini rasio adalah suatu indikator yang menunjukkan kesenjangan antara kaya dan miskin. Angka 0 menunjukkan adanya pemerataan yang sempurna dan angka 1 menunjukkan adanya kesenjangan sempurna.
Adanya kenaikan Gini Rasio itu menunjukkan bahwa kebijakan2 ekonomi pemerintahan SBY-JK selama 5 tahun tidak Pro Rakyat tetapi malahan sebaliknya, pro orang kaya,bisnis besar,konglomerat dan asing yang melesat lebih cepat dari pada ekonomi rakyat yang ditinggalkan. Pengentasan kemiskinan berjalan dengan sangat lambat,walaupun anggarannya sangat besar karena tidak efektifnya kebijakannya.
Masyarakat.termasuk dunia Perguruan Tinggi,para intelektual  harus makin kritis dan mencermati pidato dan kata2 para tokoh, karena banyak yang tidak segan2 untuk mengeluarkan pernyataan2 yang bertentangan dengan tindakan2 nya sendiri demi pencitraan.Jangan mudah untuk disesatkan dengan berbagai citra yang memang selama ini dibangun untuk mendapatkan dukungan masyarakat,dan memanfaatkan ketidak tahuan masyarakat .Apalagi saat ini menjelang pemilihan Capres dan Cawapres yang akan mempengaruhi kehidupan riil masyarakat paling sedikit 5 tahun kedepan
26 Maret 2014
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI