Mohon tunggu...
Abdulrachim Kresno
Abdulrachim Kresno Mohon Tunggu... -

swasta

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

JK Cawapres Jokowi?

20 Maret 2014   02:10 Diperbarui: 24 Juni 2015   00:44 273
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik



JK Cawapres Jokowi ?
Penulis  :  Ir. Abdulrachim K - Aktivis/Pengamat
Akhir-akhir ini beredar rumor bahwa sedang terjadi lobby2 yang mengusahakan  agar JK ( Jusuf Kalla ) bisa diterima sebagai Cawapres Jokowi. Keinginan bahwa JK dijadikan Cawapres Jokowi itu sudah lama sejak survey2 menempatkan Jokowi selalu unggul secara konsisten. Hanya saja karena baru saja Jokowi  dideklarasikan sebagai Capres maka lobby2 itu sekarang makin intensif.
Sebenarnya JK sendiri masih setengah hati ,antara mau dan tidak,untuk maju sebagai Cawapres Jokowi karena berbagai alasan. Selain karena usianya pada 15 Mei ini sudah 72 tahun, pemilik konglomerat Bukaka Grup ini sudah saatnya menikmati hidup dan pencapaiannya2 selama ini. Karier politiknya juga sudah pernah mencapai Wapres SBY,bahkan Capres 2009 bersama Wiranto, Ketum Golkar,Menko Kesra era Megawati dan Menteri Perdagangan era Gus Dur . Dilain pihak JK juga sadar betul bila maju sebagai Cawapres Jokowi malah akan mengundang resiko besar akibat kejamnya dunia politik.
Resiko itu adalah, justru dunia media akan membuka aib2 JK yang selama ini sudah dilupakan orang. JK dipecat oleh Gus Dur sebagai Menteri Perdagangan atas tuduhan KKN. Gus Dur memang tidak mau membuka lebih jauh kasus JK ini didalam pertemuan tertutup dengan sekitar 40 anggota DPR di Senayan. Namun memang ada indikasi2 nya. Kalau ditelusuri di google ,walaupun belum terkonfirmasi, a.l. ada keterlibatan adiknya dalam impor beras .Gus Dur yang terkenal sering membuat pernyataan yang kontroversial tetapi dikemudian hari terbukti,tentu tidak mungkin sembarangan menuduh orang karena bisa digugat balik. Namun gugatan balik itu juga tidak terjadi walaupun sangat merugikan nama baik JK.
JK sendiri memang sesaudara 17 orang yang mayoritas pengusaha. Adik iparnyapun pengusaha besar,konglomerat, Bosowa grup. Jadi tentu juga sulit untuk mencegah terjadinya KKN.
Namun yang lebih keras ingin agar JK menjadi Cawapres Jokowi adalah orang-orang disekitarnya, terutama Sofyan Wanandi yang dulu bernama Liem Bian Koen, pemilik konglomerat Gemala Grup , Ketua APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia ) dan Kakaknya , Jusuf Wanandi yang dulu bernama Liem Bian Kie ,pendiri dan anggota Dewan Penyantun CSIS ( Centre for Strategic and International Studies ) lembaga thinktank yang melekat dengan Orde Baru
Sofyan Wanandi, teman lama JK, juga sama2 konglomerat yang besar di jaman Orde Baru, secara politik juga melekat dengan Orde Baru, sehingga juga banyak mendapat fasilitas di saat itu, tentu ingin mendapatkan kembali kenikmatan2 fasilitas dari kekuasaan seperti di jaman Orde Baru. Dengan kemungkinannya yang sangat besar bagi Jokowi untuk menang di Pilpres 2014, maka Sofyan Wanandi berusaha keras agar JK bisa menjadi Cawapres Jokowi,terutama agar dapat mengembangkan bisnisnya dengan fasilitas2 dari kekuasaan.
Apabila JK menjadi Wapres Jokowi apabila terpilih,tidak akan bisa mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat, karena sudah terbukti pada waktu menjadi Wapres SBY, kesenjangan antara orang2 kaya dan miskin makin lebar. Rakyat miskin ditinggalkan oleh pembangunan ekonomi,sekolah,kesehatan makin mahal,membuat rakyat makin menderita,orang kaya makin sejahtera, gini ratio meningkat dari 0,31 menjadi 0,41. JK memang tidak mempunyai pandangan ekonomi kerakyatan,yang dikejar hanya pertumbuhan ekonomi, bukan kesejahteraan rakyat.
Selain itu pada waktu terjadi Bail Out Bank Century 21 November 2008,memang JK tidak tahu menahu,tidak terlibat dan tidak setuju. Tetapi 4 hari kemudian,25 November 2008, telah dilapori oleh Sri Mulyani dan Boediono,sehingga menjadi tahu,namun hanya memerintahkan Kapolri untuk menangkap Robert Tantular, tidak berusaha menghentikan aliran dana Bail Out yang terus menerus selama 8 bulan sampai dengan bulan Juli 2009.Juga tidak pernah mendesak SBY agar mengganti Menkeu Sri Mulyani, Boediono (walaupun menurut UU , BI tidak dibawah Presiden, namun Boediono terlibat pidana) atau bahkan mengundurkan diri untuk menjaga agar secara moral tidak terlibat dengan tindak pidana atau turut bertanggung jawab.
Apabila terjadi pemerintahan Jokowi-JK maka karena kelemahan2 dan kekurangan pengalaman dari Jokowi, maka JK akan dominan menguasai pemerintahan sehingga bisa terjadi Megawati-PDIP-Jokowi tidak bisa maksimal mewujudkan janji2 kampanye dan menegakkan prinsip Trisakti ajaran Bung Karno , karena menurut rekam jejaknya, JK  bukanlah Pro Rakyat tetapi Pro Bisnis.
Rabu,19 Maret 2014

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun