Anies Baswedan, Mengutip Pernyataanpun Salah

ANIS BASWEDAN, MENGUTIP PERNYATAANPUN SALAH
Penulis : Ir. Abdulrachim K - Aktivis/Pengamat
Sebagai salah satu anggota Tim Transisi, Anis Baswedan mengeluarkan pernyataan yang banyak dikutip berbagai media. Anis menyatakan bahwa RUU APBN 2015 terlalu banyak mengalokasikan anggaran untuk biaya perjalanan dinas, karena itu perlu untuk dikurangi. Sebagai contoh, APBN 2013 mengalokasikan 32 Trilyun untuk perjalanan dinas, naik 10 kali lipat dari anggaran 2012 yang 2,9 Trilyun.
Pernyataannya itu sebetulnya mengutip dari pernyataan seorang tokoh ekonomi DR Rizal Ramli yang telah mengeluarkan pernyataan senada berkali-kali diberbagai kesempatan jauh sebelumnya. Namun Anis Baswedan salah dalam mengutip pernyataan DR Rizal Ramli, yang menyatakan tahun 2013 ,anggaran perjalanan dinas 23 Trilyun (bukannya 32 Trilyun menurut Anis ), sedangkan anggaran Pertanian hanya 15,5 Trilyun. Anis Baswedan juga salah menyatakan bahwa tahun 2012 anggaran perjalanan dinas 2,9 Trilyun kemudian naik 10 kali lipat ( dalam 1 tahun ) menjadi 32 Trilyun ditahun 2013. Menurut DR Rizal Ramli diawal pemerintahan SBY, 2004, anggaran perjalanan dinas sekitar 4 Trilyun kemudian naik lebih dari 5 kali lipat ( hampir 6 kali) menjadi 23 Trilyun pada 2013.
Kesalahan Anis Baswedan, seorang Rektor sebuah perguruan tinggi swasta,dalam mengutip pernyataan seorang tokoh yang tidak disebutkan sebagai sumber yang dikutipnya, tidak saja melanggar etika akademik, juga dapat disebut plagiat,penjiplak bahkan korupsi pemikiran,yang merupakan aib didunia akademik. Selain itu juga menurunkan kredibilitasnya sendiri dan kredibilitas Rumah Transisi yang saat ini menjadi representasi Jokowi dan patut diduga diluar sepengetahuan Jokowi.
Mungkin Anis Baswedan bermaksud untuk mengambil hati Jokowi dengan memberikan kesan seolah-olah mengerti masalah ekonomi khususnya APBN. Namun sekarang malah kelihatan sekali bahwa dia sama sekali tidak menguasai bahkan mengutip pernyataanpun salah.
Anggota Tim Transisi yang lain Hasto Kristiyanto juga pernah mengeluarkan pernyataan yang mengutip pernyataan DR Rizal Ramli yang telah sering dikemukakan sejak lama diberbagai kesempatan, tanpa menyebutkan sumbernya. Pernyataan itu adalah bahwa untuk mengatasi persoalan BBM pertama-tama harus memberantas mafia minyak yang menguasai impor-ekspor minyak dan membangun kilang minyak yang selama 10 tahun pemerintahan SBY tidak pernah dilakukan.
Bagi DR Rizal Ramli,anggota Panel Ekonomi PBB ( Persatuan Bangsa Bangsa ) yang 3 anggotanya pemenang hadiah Nobel ekonomi (diantaranya Prof Amartya Sen ) ,tentu tidak berkeberatan bahwa pernyataan2nya dikutip oleh Tim Transisi , bahkan hal itu menunjukkan bahwa pemikiran2 beliau untuk kemajuan bangsa dan peningkatan kesejahteraan rakyat diikuti dan telah tersosialisasi dengan baik. Namun yang harus diwaspadai adalah kutipan2 pernyataan itu hanya akan menjadi alat pencitraan untuk menarik simpati masyarakat ataukah memang merupakan sikap politik yang memang serius akan dilaksanakan dilapangan ? Kalaupun akan serius dilaksanakan
apakah bisa melaksanakannya dilapangan karena tentu akan banyak sekali mendapat tentangan2 dari pihak2 yang selama ini mendapat keuntungan besar tanpa kerja keras karena mendapat perlindungan2 politik dari penguasa. Karena untuk melaksanakannya perlu keberanian, ketegasan, kemauan yang keras ,kebersihan diri ( tidak korup ) dan tindakan yang terus-menerus. Melaksanakan tidak semudah mengutip pernyataan seorang tokoh ekonomi. Sanggupkah ?
17 Agustus 2014