Jambi, 12 Juni 2023 - Perseteruan antara Gubernur Jambi, Al Haris, dan Yayasan Pendidikan Jambi (YPJ) semakin memanas. YPJ secara resmi telah mengirimkan somasi kepada Gubernur Jambi atas beberapa pernyataan yang telah dilontarkan oleh Al Haris terkait yayasan tersebut. Kuasa hukum YPJ, Firmansyah, SH, MH dari LBH Bulan Bintang, mengungkapkan bahwa somasi ini bertujuan untuk meminta klarifikasi dari Gubernur Jambi.
Dalam sebuah rilis yang diterima oleh media ini, Firmansyah menjelaskan bahwa klarifikasi yang diminta berkaitan dengan pernyataan-pernyataan yang diucapkan oleh Gubernur Jambi. Pernyataan pertama yang menjadi sorotan adalah pernyataan Gubernur Jambi mengenai masalah yang terjadi pada kepengurusan Yayasan Pendidikan Jambi. Al Haris menyatakan bahwa kepengurusan yayasan tersebut dilakukan dengan cara yang tidak sesuai, yaitu melalui penguasaan individu atau warisan.
Pernyataan kedua yang menjadi perhatian adalah pernyataan Gubernur Jambi bahwa ia menerima amanah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Politik Hukum dan HAM (Kemenpolhukam) untuk membentuk dan menyusun yayasan baru yang akan bertindak sebagai pengelola Universitas Batanghari  (Unbari). Gubernur juga mengklaim akan memilih Rektor Unbari yang definitif.
YPJ juga meminta klarifikasi terkait pernyataan Gubernur Jambi yang menyatakan bahwa YPJ bukanlah pengelola yang sah untuk Unbari. Gubernur juga menyinggung bahwa Prof. Herri adalah Pejabat Rektor yang sah, dan orang lain yang mengklaim kepengurusan Unbari dianggap ilegal.
Firmansyah, selaku kuasa hukum YPJ, menegaskan bahwa Gubernur Jambi harus memberikan klarifikasi atas pernyataan-pernyataan yang telah ia sampaikan. Ia juga meminta Gubernur Jambi untuk menunjukkan surat atau bukti yang dapat memvalidasi klaim-klaim tersebut. Jika Gubernur tidak dapat menyediakan surat atau bukti yang mendukung pernyataannya, YPJ menuntut agar Gubernur menarik kembali pernyataan-pernyataan yang merugikan YPJ tersebut.
Sementara itu, pihak Gubernur Jambi belum memberikan komentar atau tanggapan resmi terkait somasi yang telah mereka terima. Namun, dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Al Haris telah menegaskan bahwa pernyataannya didasarkan pada informasi yang diterimanya dari pihak terkait. Gubernur juga menyampaikan bahwa langkah-langkah yang diambilnya bertujuan untuk memastikan pengelolaan Unbari yang lebih baik dan transparan.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan lembaga pendidikan tinggi yang berperan penting dalam pengembangan ilmu dan pendidikan di daerah Jambi. Unbari sendiri merupakan salah satu universitas terkemuka di wilayah tersebut, yang telah memberikan kontribusi besar dalam mencetak sumber daya manusia berkualitas.
Perseteruan antara Gubernur Jambi dan YPJ bukanlah masalah baru. Konflik antara keduanya telah berlangsung cukup lama, dan somasi yang dilayangkan oleh YPJ merupakan langkah hukum terbaru yang diambil untuk menegakkan kepentingan Yayasan tersebut. Dalam somasinya, YPJ menegaskan bahwa pernyataan Gubernur Jambi telah merugikan reputasi dan legalitas yayasan.
Sebagai pihak yang disomasi, Gubernur Jambi diharapkan dapat memberikan klarifikasi yang jelas dan memadai terkait pernyataan-pernyataan yang telah ia sampaikan. Permintaan untuk menunjukkan surat atau bukti yang mendukung klaim-klaimnya juga menjadi hal yang penting dalam menyelesaikan perseteruan ini secara transparan.
Terkait pernyataan Gubernur Jambi mengenai masalah kepengurusan YPJ, YPJ merasa bahwa pernyataan tersebut merendahkan dan merusak reputasi yayasan. YPJ membantah bahwa kepengurusannya dilakukan dengan cara yang tidak sesuai atau ilegal. Sebagai yayasan pendidikan, YPJ memiliki tanggung jawab untuk mengelola Unbari dengan transparansi dan integritas yang tinggi.
Sementara itu, Gubernur Jambi juga memiliki alasan dan argumentasi tersendiri terkait tindakan yang telah diambilnya terhadap Unbari dan yayasan pendidikan di wilayah tersebut. Al Haris meyakini bahwa langkah-langkah yang diambilnya akan membawa perubahan positif dalam pengelolaan Unbari dan meningkatkan mutu pendidikan di daerah Jambi. Namun, penting bagi Gubernur Jambi untuk dapat memperkuat klaim-klaimnya dengan bukti yang valid agar dapat menjaga kredibilitasnya dalam perseteruan ini.
