[caption id="attachment_378313" align="aligncenter" width="588" caption="Mungkinkah JK naik jadi presiden dan Puan jadi wapresnya? (foto; cnn)"][/caption]
|Hailet Article| Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dinilai masih mempunyai niat yang kuat untuk mempertahankan trah Soekarno di partai berlambang banteng itu. Sebab, Megawati, yang memiliki kewenangan penuh untuk menyusun kepengurusan DPP di Kongres IV PDI-P di Sanur, Bali, memasukkan dua nama keturunan Soekarno ke dalam jajaran ketua dewan pimpinan pusat. Puan Maharani sebagai Ketua Bidang Politik dan Keamanan dan Muhammad Prananda Prabowo sebagai Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dalam pengurus DPP PDI-P periode 2015-2020.
Masuknya Puan dalam jajaran kepengurusan DPP inilahyang kemudian menimbulkan pro-kontra, mengingat Puan masih aktif sebagai salah seroang menteri di Kabinet Kerja Jokowi-JK. Sebelum penyusunan kabinet Jokowi telah mengeluarkan larangan agar para menteri tidak rangkap jabatan dengan jabatan struktural di partai politik. Keberadaan Puan di srtuktru DPP PDIP periode 2015-2020 ini tentu melanggar komitmen yang telah dikeluarkan oleh Jokowi.
Terkait masalah ini, Wapres Jusuf Kalla (JK) ankgta bicara. Menurutnya dia tidak mempermasalahkan rangkap jabatan Menko Puan Maharani sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang kemudian dipilih Megawati sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan usai Kongres partai tersebut. Alasannya Puan rangkap jabatan tapi segera non aktif, yang dilarang kan bila masih tetap aktif. Dengan demikian hal ini tidak menjadi masalah, JK yakin Puan dapat bekerja dengan baik di kabinet, tidak akan terganggu. Puan pasti akan tetap fokus membantu pemerintahan Kabinet Kerja Jokowi JK.
JK meyakini bahwa tugas-tugas Puan di DPP PDIP pasti nanti ada yang menghandle, partai pasti punya staf atau wakil. Jadi tidak perlu dipermaslaahkan, toh setelah diumumkansebagai salah satu ketua DPP, Puan hari itu juga langsung diumumkan non aktif. Anda yakin? Mungkinkah pendelegasian kerja-kerja Bidang Politik dan Keamanan di DPP PDIP tidak lepas dari arahan, pengawasan dan kendali Puan selaku ketua bidangnya? Siapa pula yang menjamin bahwa Puan tidak akan hadir untuk berkoordinasi dengan jajaran DPP terutama bidang yang dibawahinya atau bahkan memimpin rapat di DPP?
Di atas kertas Puan memang non aktif, tapi “di bawah kertas” siapa yang menjamin? Apa pak JK bisa menjamin? Ada apa ya beliau sampai segitunya bela-belain Puan? Hayoo ada apa? Opini liar penulis mulai mengandai-andai, Jika perseteruan PDIP dengan Jokowi tak ada titik temunya, partai berlambang banteng mencereng yang semula menjadi pendukung utama, bisa jadi suatu saat nanti, menjadi pihak yang akan menggulingkan Jokowi. Kalau Jokoei terguling, bukankah yang selayaknya menjadi Presiden dan Wakilnya adalah pasangan “JK-Puan”... Tidak salah bukan? hehe.. (Purwokerto; 14 April 2015)
Selamat Menikmati Hidangan Siang !
Recomended :
Ciregol Ambrol, Jalur Tengah Jateng Terputus
Paus Fransiskus Dukung Kesepakatan Nuklir Iran
