IPT1965: Penjarahan SDA dan Budaya SDM Indonesia Adalah Akar Berbagai Kekejian dan Pelanggaran HAM di Indonesia

Pembiasan Isu

Bangsa Indonesia kerap kali gagal paham dalam kaitannya dengan berbagai hal, dikarenakan mudahnya bangsa ini terjebak dalam pembiasan isu. Apa penyebabnya, bukan tujuan artikel ini untuk membahasnya. Yang jelas, dengan pembiasan isu itu kemudian terbangun sebuah bangunan pemahaman secara parsial, pemahaman yang tidak utuh. Karena tidak utuh maka terjadi distorsi dalam menyikapi, mengantisipasi, dan merancang berbagai langkah ke depan untuk hari depan yang lebih baik. Barangkali upaya mendistorsi ini adalah penerapan ajaran teori "the big lie" - nya Goebbel dan Hitler dari rejim Nazi Jerman. 

G30S Sebuah Contoh Kasus

Belakangan ramai dibahas peristiwa kekejian berdarah yang disebabkan oleh gerakan militer yang menewaskan enam petinggi AD dan seorang perwira muda yang terjadi dini hari 1 Oktober 1965. Gerakan militer ini oleh para pelakunya disebut Gerakan 30 September atau G30S. Menjadi hangat karena pelaksanaan International People's Tribunal 1965 yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda atau IPT1965.

Sebagaimana dikonstatir oleh Rama Baskara T.Wardaya dalam diskusi di MAP-Corner UGM, Yogyakarta, Selasa 17/11/2015, terkait IPT1965, kondisi tersebut (kondisi pembiasan isu) adalah bagian dari upaya hegemonistik rejim Orde Baru terhadap seluruh kehidupan bangsa Indonesia. Orde Baru meng-hegemoni seluruh diskursus atas peristiwa keji pembantaian sejak 1 Oktober sampai dengan akhir tahun 1967 di berbagai tempat di seluruh Indonesia, dengan titik berangkat kekejian G30S sebagai dalih (pretext). Dalam upaya menghegemoni tersebut dibangun sebuah wacana dikotomis antara TNI-AD sebagai pahlawan dan PKI sebagai pengkhianat.

Menjadi sangat mudah dipahami bahwa kemudian tidak pernah tersentuh wacana-wacana terkait dengan itu, yaitu pertanyaan tentang mengapa kekejian G30S terjadi. Selama ini hanya peristiwa 1 Oktober dan ekses-eksesnya saja yang banyak diwacanakan dalam berbagai fora. Itu sudah sesuai kehendak rejim Orba. Baca berita langsung terkait di tautan ini: http://tinyurl.com/akarpelanggaranham  

Penjarahan dan Penyingkiran

Baskara kemudian mengajukan wacana sebagai usulan, yang pada intinya adalah pembalikan pemahaman. Penulis memahami wacana Rama Baskara yang dosen di Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta ini, adalah sebagai upaya mengajukan pertanyaan "mengapa", dan bukan "siapa". Wacana dikotomis  oleh rejim Orba sebagaimana dikatakannya sebelumnya, mengutamakan aspek "who" (siapa). Karena memang diskursus Orba tersebut sangat membutuhkan subyek kambing hitam dalam proses "scapegoating" sebagaimana disebut dalam teori Rene Girard. Harus dicari pihak sebagai kambing hitam agar langkah-langkah untuk memuluskan pencapaian tujuan utama berjalan lancar.

Dalam mengusulkan wacananya, Rama Baskara membagi secara garis besar peristiwa sekitar kekejian kemanusian 1965/1967 menjadi tiga hal berikut ini:

1. Pembantaian dan pemenjaraan massal 1965-1967 dengan mengambil peristiwa kekejian berdarah oleh gerakan militer tanggal 1 Oktober sebagai dalihnya (pretext);
2. Penyingkiran Soekarno dan semangat nasionalisme kerakyatannya
3. Penjarahan massal sumber daya alam (SDA) Indonesia

Bagi Rama Baskara menjadi sangat penting generasi muda untuk memberi perhatian lebih pada wacana penjarahan massal sumber daya alam sebagai dalih untuk melakukan berbagai tindak kekejian dan pelanggaran HAM di Indonesia termasuk G30S beserta akibat ikutannya seperti pembantaian dan pemenjaraan massal para anggota PKI dan simpatisannya. 

Penjarahan Budaya dan Sumber Daya Alam