Menurut informasi Statista.com edisi 8 Juni 2021, sejak 2016 hingga 2020 sebanyak 10 negara pengekspor senjata paling menguasai pangsa pasar penjualan senjata global adalah AS menguasai 37% penjualan senjata dunia, diikuiti masing-masing Rusia (20%), Perancis (8,2%), Jerman (5,5%), China (5,2%), Inggris (3,3%), Spanyol (3,2%), Israel (3%) dan Korsel (2,7%).
Jika sebuah negara membutuhkan persenjataan dengan alasan peremajaan alutsista, memperkuat posisi rejim pemerintah, melawan terorisme dan pertikaian dengan negara lain biasanya membeli senjata pada negara-negara disebutkan di atas selama tidak terjadi larangan.
Selain 10 negara utama di atas beberapa negara lain produsen senjata hebat adalah Italia, Turki, India, Ukraina, Brazili dan negara-negara Balkan.
Sistem kerjasama yang rumit melibatkan pemerintah, kontraktor, perusahaan industri dan kadang-kadang perantara di negara masing-masing sering mengakibatkan pembelian senjata antar negara menjadi ladang bisnis paling koruptif di sejumlah negara.
Di dalam negeri Pejabat Pengguna Anggaran (Menteri Pertahanan) membentuk rangkaian tim yang panjang dalam organisasi pengadaan. Di sana terlibat : Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat pembuat komitmen, Tim Evaluasi Pengadaan, Tim Evaluasi SpekTek dan Tim Perumus kontrak.
Kuasa pengguna Anggaran posisinya sangat strategis, diberi wewenang luas oleh Kemenhan utuk menandatangani perjanjian dengan kontraktor di luar negeri dan musti terlebih dahulu mendapat pengesahan notaris di negara asal barang alutsista.
Jelas sekali pengadaan alutsista antar negara adalah proses yang panjang dan itu belum termasuk tim Inspeksi dan Tim penerima hasil pekerjaan di dalam negeri membuat rangkaian proses menjadi lebih panjang karena musti menganut pada prinsip : Transparan dalam mengelola Anggaran, Efektif, Efisien, Menjamin Kerahasiaan, Bersaing, Tidak Diskriminatif dan Akuntabel.
Terlepas dari prinsip-prinsip itu telah terlaksana atau belum selama ini, Kementerian Pertahanan kini sedang berjuang meloloskan anggaran pembelian alutsista ambisius senilai 1.760 triliun rupiah guna mewjudkan renstra tahap III MEF yang akan berakhir pada 2024 nanti.
Terpancing dengan pertanyaan Connie Rakahundi Bakrie, pengamat militer yang kritis menyikapi rencana ambisius dengan pertanyaan "anggran sebesar itu buat beli apa?" penulis berusaha mengulik-ngulik harga peralatan tempur apa saja yang dapat diperoleh dengan dana sebesar 1.760 triliun tersebut.
Dengan beberapa catatan khusus (batasan) kita jadi tahu apakah dana sebesar itu terlalu besar atau memang pas atau malah kurang. Batasan-batasan sebagai kerangka berpikir artikel ini adalah sebagai berikut :
- Terlepas dari larangan atau embargo senjata dengan alasan apapun dari negara barat pada Indonesia
- Terlepas dari cara pembayaraan atau sumber dananya dari mana
- Terlepas dari dugaan permainan politik di balik pengadaan alutsista 1.760 triliun
- Mengacu pada Analisa Ringkas Cepat (ARC) yang dikeluarkan Sekjen DPR RI pada 2020
- Secara kuantitatif (unit) mengacu pada target MEF III. Misalnya KRI musti ada 182 unit, lalu dicari jenis kapal perang korvet, frigat, LDS dengan harga tertinggi lalu dikalikan unit dalam target MEF III (begitu seterusnya untuk kategori lainnya).
- Mengambil sampel harga tertinggi untuk jenis persenjataan yang disebutkan dalam ARC tersebut untuk mengetahui apakah anggaran sebesar 1.760 triliun bisa langsung habis dengan "memborong" persenjataan dalam target MEF III
- Harga berdasarkan nilai yang dijual dalam penjualan online dan harga kontrak sejumlah negara yang didapatkan dari aneka situs pertahanan dan persenjataan dan informasi estimasi biaya produksinya di laman wikipedia.
- Anggapan dana sebesar 1.760 triliun disetujui dan digunakan seluruhnya untuk pembelian alutsista tanpa Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
