Dari peristiwa ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa:
Terjadi kepanikan di kementerian perhubungan dalam penyusunan UU No 18/2020 yang disegerakan oleh Menhub ad interim (L.B Pandjaitan). Tanpa menteri definitif (Budi Karya Sumadi) membuat petugas kemenhub yang terlibat di sana kambuh lagi sifat aslinya main borong file sehingga Permen No 18 itu terlihat "gendut" sekali karena dicomot dari berbagai file aturan transportasi di Kemenhub.
Sialnya entah lupa membaca tatatertib dan aturan yang telah digariskan oleh Peraturan Presiden no 21 Tahun 2020 dan diperjelas oleh peraturan Kemenkes No 9/2020 atau memang ada niat mulia Kemenhub meloloskan Ojol (salah satu sektor yang paling terpukul akibat krisis Corona selama ini) ternyata poin yang mengatur pengecualian itu tidak jadi terlaksana.
Terulang kembali ciri khas pengelola negara dalam penyusunan redaksi undang - undang atau aturan dengan tidak menggunakan kata-kata yang tegas sehingga menimbulkan multi tafsir bahkan salah tafsir sekaligus menimbulkan kebingungan. Di dalam peraturan Kemenkes di atas tidak disebutkan adanya pembatasan Ojol dan Taksi Online secara tegas dan jelas.
Di tingkat lembaga pemerintahan tinggi (Kementerian) saja terjadi terjadi kurang koordinasi bagaimana lagi jika hal itu terjadi di lembaga di bawahnya.
Jadi tak heran banyak pimpinan BUMN belum tahu cara membuat laporan Keuangan sebagaimana dikeluhkan Erick Tohir, Menteri BUMN baru-baru ini.
Bukan tidak mungkin fenomena tumpang tindih ini telah jadi budaya kerja yang sulit diperbaiki meskipun Presiden Jokowi menerapkan kerja paksa untuk mengubah karakter dan budaya kerja kementerian dari biasa-biasa saja menjadi luar biasa.
Salah satu fenomena tumpang tindih itu telah ditemukan oleh Presiden Jokowi di kementerian Riset dan Teknologi/ BRIN dengan memangkas nyaris plontos anggaran di kementerian tersebut tersisa 6 % setelah dipangkas hampir 94% karena ditemukan program-program yang tumpang tindih dengan program di kemterian lainnya.
Dengan demikian jelaslah sudah mengapa terjadi perbedaan kebijakan tentang Ojol dalam kawasan PSBB dari awalnya boleh kemudian dilarang (Kemnkes). Setelah itu disetujui lagi Kemebhub dan akhirnya dilarang kembali (bawa penumpang) oleh Kemenhub beberapa jam lalu ketika tulisan ini dibuat. Ibarat sebuah permainan pemenangnya adalah Kemenkes.
Kasus ini juga memperlihatkan masih adanya kelemahan budaya kerja di tingkat kementerian. Sebelumnya Presiden Jokowi pernah mengingatkan menterinya agar berhati-hati bicara tanpa periksa data-data saat terjadi perbedaan pendapat antara Menkum HAM Yassona Laoly dengan Dirjen Imigrasi, Ronny Sompie terkait keberadaan Harus Masiku.
Mari ambil pembelajaran positif dari peristiwa seperti ini agar setiap Kementerian jadi contoh teladan pembantu Presiden yang bekerja secara tepat guna, efektif, efisien dan terintegral dari sekarang hingga masa akan datang.
abanggeutanyo
