Belum selesai terperangah dengan kasus korupsi di asuransi Jiwasraya yang berpotensi merugikan negara hingga 13,7 triliun rupiah muncul lagi kasus baru, kasus korupsi di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) Persero diduga sebesar 10 triliun rupiah.
"Saya mendengar ada isu korupsi di Asabri yang mungkin itu tidak kalah fantastisnya dengan kasus Jiwasraya. Di atas Rp 10 triliun itu," kata Mahfud di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2020).
Kementerian BUMN memberi informasi berdasarkan laporan yang diberikan oleh direktur keuangan Asabari, Rony Hanityo Apriyanto pada hari Jumat 10/1/2020 petang. Lalu sorenya pada hari yang sama Mahfud MD menerima kunjungan Menteri BUMN Erick Tohir dan memberi informasi seperti di atas.
Jadi yang melaporkan ke Mahfud MD adalah pihak Kementerian BUMN. Oleh karena itu Mahfud mengatakan, "Polhukam tidak berusaha mencari tahu tapi mendapatkan laporan dan informasi dari sumber berkompeten," menanggapi menghangatnya kasus Asabri.
Kasus Asabri menjadi hangat karena sejumlah pihak terkati memberikan pernyataan terkejut meski ada yang mengatakan tidak ada masalah dengan Asabari.
Pihak manajemen Asabari mengatakan kondisi usaha PT Asabari baik-baik saja. Senin (13/1/2020) Dirut Asabari Letjen (Purn) mengatakan operasional perusahaan berjalan baik-baik saja meskipun tanpa merinci ukuran apa jadi acuan untuk pernyataannya. Sony mengancam akan menempuh jalur hukum dan menuntut pihak-pihak yang telah membuat kegaduhan.
Kapolri telah membentuk tim khusus untuk membuktikan adanya praktek yang merugikan asuransi untuk TNI dan Polri dan pegawai sipilnya tersebut. Pada 15/1/2010, Brigjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono, kepala biro penerangan mabes Polri mengatakan "kami sedang melakukan penyelidikan atas kasus tersebut," seraya minta bersabar menunggu hasilnya.
Idham Aziz mengatakan akan membentuk tim gabungan terdiri dari Dittipikor Bareskrim dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya untuk langkah ferivikasi, penyelidikan dan pengecekan perkembangan.
Kementerian Pertahanan melalui jurubicaranya Dahniel Anzar Simanjuntak mengatkan "Pak Menhan ingin memastikan dana prajurit tetap aman, tidak terganggu,"
Sementara itu pihak KPK mengingatkan akan melakukan penyelidikan setelah menerima laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karenanya Firli Bahuri memastikan langkah antisipatif lembaganya jika sudah mendapat klarifikasi BPK ujar Filri pada 14/1/2020.
Sebelumnya pada 11/1/2020 pihak BPK melalu anggotanya Achsanul Qossasi kepada sebuah sumber mengatakan pengelolaan investasi Asabri tidak efektif dan efisien, hampir sama dengan Jiwasraya, ujarnya sebagaimana dikutip dari sini. Lebih lanjut Achsanul mengatakan sesungguhnya permasalahan Asabri telah muncul sejak 2016.
