BPK telah melakukan audit terhadap asuransi plat merah tersebut pada 2016. Temuan yang dilakukan BPK saat itu adalah :
- Ada 5 masalah inefisiensi senilai 834 miliar rupiah
- Ada 12 masalah ketidak efektifan
- Ada 1 masalah potensi kerugian senilai 637 miliar
- Ada 1 masalah kekurangan penerimaan senilai 2,3 miliar rupiah
Jadi kasus Asabri sepertinya bukan kasus baru tetapi muara dari serangkaian peristiwa. Meski demikian likuiditas Asabri tetap terjaga karena arus kasnya tetap tersedia yang berasal dari premi seluruh anggotanya setiap bulan rata-rata sekitar 1 triliun rupiah.
Sekadar informasi, selama ini prajurit TNI, Polri, hingga PNS Kemhan setiap gaji bulanannya harus dipotong 4,75% untuk iuran pensiun, dan 3,25% untuk tunjangan hari tua, semuanya dikelola oleh PT Asabri. Kesannya Asabari sehat wal afiat.
Setelah 2016 kasus inefisiensi dan tidak efektifnya kinerja Asabri (mungkin) terus melorot hingga tidak dapat menutupi lagi "luka" 2016 meski coba diobati dengan berbagai cara.
Sangat ironi Mahfud MD "selangkah lebih maju" karena bisa mendapat informasi akurat dari sumber terpercaya bahwa ada korupsi di Asabri dengan nilai yang jelas 10 trliliun rupiah sementara para penyidik berkompeten baru melakukan langkah perencanaan dan konsolidasi sementara Mahfud MD sudah pada tahap Laporan dari sumber yang dipercaya.
Entah kenapa tiba-tiba Mahfud bikin adem suasana, pada 16/1/2020 mengatakan bahwa dana Asabri masih bisa menjamin TNI dan Polri. Apakah karena ada kaitannya dengan ancaman Dirut Asabari yang mengatakan akan tempuh jalur hukum bagi yang membuat onar tentang Asabri, belum dapat diketahui.
Berdosakan Direktur Keuangan Asabri (Rony), Erick Tohir dan Mahfud MD menyampaikan temuan mereka hingga dituduh "bikin gaduh" dan dijanjikan akan dituntut oleh Direktur Asabri?
Tampaknya tidak sebab Rony selaku Direktur Keuangan menyampaikan informasi berdasarkan apa yang ia lihat dan rasakan melalui data-data, bukan orang luar yang menyampaikan laporan berdasarkan rekayasa dan bermuatan politis. Hal serupa untuk Mahfud dan Erick juga tidak berdosa karena menyampaikan informasi berdasarkan data, bahkan berdasarkan temuan BPK pada 2016.
Status Mahfud memang BUKAN lembaga kementerian yang tepat untuk Erick Tohir berkoordinasi, tetapi dalam kapasitas sebagai orang yang paham seluk beluk hukum mungkin saja Erick melapor (curhat) pada Menko Polhukam.
Seharusnya Erick curhat ke Kemenhan sebagai pemilik saham terbesar di Asabri, bukan ke Menko Polhukam. Dalam penyelidikan nanti Tim Gabungan perlu mengetahui mengapa ini dilakukan Erick Tohir.
Sekali lagi lagi, mungkin saja karena Mahfud selangkah lebih maju menguasai seni dan ilmu Hukum ketimbang Prabowo, jadi ke sanalah Erick mengadu.
