Pileg dan Honor PPS Tidak Manusiawi

Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 9 April 2014 telah usai. Bahkan, hasil penghitungan cepat Quick Count (QC) juga sudah diketahui. Namun, beban tugas yang diemban Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hingga saat ini belum rampung.

Rekap penghitungan suara secara manual yang dilakoni PPS dan PPK akan berakhir jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menetapkan calon anggota legislator terpilih. Satu hal yang memrihatinkan adalah minimnya perhatian pemerintah terhadap honor mereka.

Lebih tidak manusiawi lagi ketika pada bulan April yang krusial ini, honor mereka belum juga diberikan. Minus uang jalan seperti yang diberikan Negara kepada Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), Panwascam dan Panwaslu yang memiliki uang sewa kendaraan dan lainnya.

Padahal, tugas berat yang dihadapi PPS sangat rumit, mulai dari pendataan pemilih, verifikasi data pemilih yang amburadur melalui system aplikasi data online (Sidali). Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTB), hingga Daftar Pemilih Khusus (DPK), dan lainnya.

Ketika ketua dan anggota PPS yang berada di seberang lautan, seperti dialami beberapa PPS di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. Mereka harus berjalan kaki hingga puluhan kilometer (Km), kemudian menumpangi kendaraan laut (motor boat) dengan biaya pergi-pulang (PP) sekitar Rp200 ribu hingga Rp500 ribu.

“Jika bukan karena tugas negara sudah banyak teman saya yang mundur dari ketua dan anggota PPS. Honor sebesar itu sangat tidak manusiawi,” ujar Ketua PPK Langgudu Kabupaten Bima, Iskandar Zulkarnain, ST, di KPU Kabupaten Bima, Kamis (17/4).

Beban tugas yang amat berat itu kian berlipat ketika rekap di PPS dan PPK, Caleg menuntut pertanggungjawaban lebih, bahkan berani mengancam jiwa mereka karena realitas suara yang diperoleh Caleg tidak sesuai harapan. Maka tidak heran di Kabupaten Bima NTB ada pembakaran kota suara, penghadangan terhadap penyelenggara,dan lainnya.

Pada Pileg ini, volume pekerjaan banyak menyita waktu dan jauh berbeda dibandingkan dengan Pilkada maupun Pilpres. Namun, demi tugas negara, PPK dan PPS tetap bekerja maksimal.