Radar penyadap milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diminta awasi dan memlototi kinerja Panitia Seleksi Nasional (Paselnas) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2013. Soalnya, penundaan pengumuman hasil seleksi CPNS dari jalur honorer Kategori II (K2) oleh pemerintah hingga Minggu keempat bulan Januari, menyebabkan munculnya berbagai spekulasi dan ketidakpastian di daerah.
Ribuan peserta seleksi nasional CPNS 2013 di daerah mulai resah dan gelisah. Namun, mereka berharap cemas agar hasil akhir dari perjuangan mereka benar-benar dilakukan dengan transparan, akuntabel dan objektif. Biasanya, kondisi ketidakpastian seperti itu bisa dimanfaatkan oleh beberapa oknum pejabat di daerah. Mereka suka berakrobat menghalalkan segala cara melalui jalur sogok menyogok. Apalagi, Paselnas CPNS 2013, konon memubikasikan prediksi jumlah nilai (passing grade)yang didapat seorang peserta CPNS.
Cara seperti itu, menjadi teka-teki bagi peserta CPNS, tetapi membuka peluang bagi oknum pejabat di daerah memainkan peserta CPNS, terutama dari jalur honorer K2 yang sudah lama mengabdi dan ingin sekali menjadi CPNS. Oknum pejabat seperti itu diduga tanpa risih menagih jasa kepada peserta sesuai transaksi bisu yang mereka lakukan. Kebiasaan jelek itu nyata dan sulit diawasi oleh masyarakat awam.
Ranah pengawasan spesial itu, perlu terus dilakukan KPK. Karena KPK memiliki kewenangan menyadap cara-cara kotor yang diduga dilakukan oknum pejabat di daerah hingga oknum pejabat di pusat. Termasuk spekulan penggiat internet yang biasa memantau perkembangan passing grade hasil seleksi CPNS 2013. Tujuan, untuk memeras calon yang diprediksi nilainya mendekati standar kelulusan.
Jika ini dibiarkan, maka slogan transparan, akuntabel dan objektif menjaga Pemerintah yang bersih dan berwibawa hanya slogan pemanis di bibir saja. Padahal, niat baik Pemerintah Pusat merekrut CPNS 2013 oleh Paselnas dimaksudkan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Terutama berkaitan dengan stigma negative bahwa penerimaan CPNS itu sarat kebohongan dan tidak pernah objektif. Mungkin dengan sistem baru yang seluruhnya diambil alih oleh Paselnas tanpa melibatkan pejabat di daerah agar hasilnya betul-betul objektif sesuai harapan masyarakat. Tentu saja, kepercayaan dan wibawa pemerintah akan naik dan bercitra baik jika Paselnas dapat menjaga amanah pemerintah dengan baik. Ingat, pada seleksi CPNS 2013 sama sekali tidak ada intervensi dari daerah dan tugas Pemerintah Daerah adalah menerima hasil dan mengumumkan sesuai yang diputuskan Paselnas.