PNS Kita Sangat Malas

Memperhatikan kinerja PNS pada setiap komplek perkantoran Pemerintah Daerah (Pemda) pada setiap kota di Indonesia, hati kita sangat miris dan menjengkelkan. Mengapa demikian, karena apabila kita masuk pada setiap ruang kantor dan beberapa bidang kedinasan, kita akan menyaksikan dipagi hari pada kisaran jam 08.00 didalam hari yang agendanya tidak ada upacara, maka kita melihat ruangan yang masih kosong melompong serta dokumen yang menumpuk pada meja-meja dengan susunan yang tidak beraturan.  Barulah pada jam 09.00 kita melihat ada satu persatu para PNS berdatangan dengan fasilitas mobil dinas tahun terakhir yang cukup bagus serta sepeda motor tahun terbaru yang cukup baik. Bahkan pada jam-jam tersebut, para PNS saling bersapa bercengkrama dengan teman-temannya dan ngobrol diluar kantor sambil tertawa terbahak-bahak entah apa yang mereka perbincangkan (seolah-olah sudah beres urusan pensejahteraan rakyat sesuai UU). Barulah mereka masuk ke ruang kantor pada jam 09.30 dengan berjalan yang sangat santai. Sampai diruang kantor, mereka merokok, menyalakan TV serta menyalakan Laptop-nya/PC dan baca koran, majalah. Apa yang mereka lakukan, bukanlah pekerjaan yang telah terprogram tentang bagaimana pelaksanaan pensejahteraan masyarakat, malah alat-alat yang canggih itu mereka pergunakan hanya untuk bermain game, FB-twitter. Bagaimana sikap akhlak PNS datang ke kantor dengan fasilitas kendaraan yang bagus tahun terakhir dari uang rakyat, bekerja sangat santai dan malah bermain game-FB-twitter, baca koran sesampainya dikantor ? Padahal mereka semua digaji perbulannya oleh rakyat. PNS macam apakah ini ?

Apa lagi disaat setiap libur panjang, sangat banyak para PNS yang tidak masuk pada tanggal penetapan awal bekerja. Banyak mereka baru datang kekantor Pemda pada dua hari setelah tanggal penetapan masuk kerja. Pokoknya mereka PNS sangatlah santai dan terlihat tidak memiliki program kerja yang baik dan benar. Kita juga menyayangkan bagaimana para Bupati-Walikota dan Gubernur pada setiap Propinsi memimpin para pegawai PNS-nya. Bisa anda bayangkan, para Bupati-Walikota dan Gubernur kalau melewati suatu jalan raya entah mau kemana, mereka dikawal oleh polisi dengan sirena yang koang-koang bagaikan seorang yang sangat super penting mengejar waktu untuk bertemu/rapat dengan atasannya dan seolah-olah mereka memiliki program kerja untuk mensejahterakan rakyatnya.  Pengawalan pejabat tinggi PNS dengan voorider ini, bisa menimbulkan kemacetan yang lebih runyam lagi, karena mereka melewati jalan yang sudah sangat macet menembus kerumunan kemacetan. Bisa anda bayangkan seperti sampah stereofoam yang banyak pada saluran parit yang banjir yang ada penyumbatannya. Kita yang berada dijalan raya pada saat itu, menyaksikan dengan tawaan, apa yang mereka kejar ? dan apa yang mereka rapatkan ? selama bertahun tahun ini malah kesejahteraan rakyat semakin menurun dan tidak ada peningkatan bahkan korupsi para Bupati-Walikota dan Gubernur semakin membesar dan menjadi penyebab kesengsaraan rakyat. Jadi apa kinerja mereka ?

Bupati-Walikota dan Gubernur yang selalu mengganggu masyarakat dijalan raya dengan pengawalan sirene koang-koangnya itu semakin memperparah tingkat kesemerawutan lalu-lintas  masyarakat didaerahnya, semakin menambah beban energi yang sia-sia bagi masyarakatnya bahkan mereka Bupati-Walikota dan Gubernur tidak perduli dengan pembangunan rakyatnya. Begitu juga akhlak seluruh pegawai PNS di Pemda atas pimpinan dan manajemen yang amburadul dari para Bupati-Walikota dan Gubernur selama ini. Sebenarnya, tanpa ada pegawai PNS di Pemda bersama Bupati-Walikota dan Gubernur, masyarakat akan lebih sejahtera. Dana APBN yang diberikan Pemerintah pusat bisa untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan rakyat secara langsung tanpa melewati PNS di Pemda yang selalu mengemplang APBN dan APBD melalui aneka proyek pemberdayaan rakyat yang asal-asalan sangat rapuh dan cepat rusak. Coba anda perhatikan realisasi proyek rehabilitasi jalan raya yang cepat rusak hanya berumur paling lama 3 bulan sudah rusak lagi dan banyak aneka proyek APBN-APBD lainnya yang sama buruknya. Hal ini bisa terjadi karena bancakan korupsi dalam proyek-proyek yang pelaksanannya oleh para Dinas Pemda. Bagaimana Indonesia bisa maju kalau bertahun-tahun kinerja Pemerintah demikian ?

Apa kerja Menteri Aparatur Negara selama ini ? Kalau Menteri tidak bisa melakukan perbaikan terhadap seluruh kinerja PNS di-NKRI, lebih baik menterinya mundur saja. Sebenarnya sangat mudah seorang Menpan menyebarkan program kerjanya untuk menata dan merapikan kinerja PNS didaerah, tinggal memberi pendidikan saja kepada para Bupati-Walikota dan Gubernur untuk melaksanakan programnya lalu dimonitor secara on-line dengan sanksi yang tegas dan mengikat serta bisa tertuang kedalam UU. (Abah Pitung)