Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita sangat mengharapkan dari semua para penyelenggara Negara yang rata-rata memiliki pendidikan tinggi, seharusnya mereka memiliki etika, sikap moral serta adab dalam keseharian mereka. Coba kita perhatikan, belum JKW-JK dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden, mereka sudah berniat untuk menaikkan gaji Menteri dengan maksud agar para Menteri yang mereka angkat bisa happy dalam menopang kehidupan dan aktifitasnya, padahal semua orang tahu banyaknya tunjangan dan fasilitas untuk para Menteri. Inilah pencitraan lanjutan sebelum berkuasa yang tidak disukai seluruh rakyat.
Perhatikan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia, mayoritas miskin berkepanjangan dan dibebani dengan dera berbagai beban kehidupan yang bertubi-tubi yang kelihatannya tanpa akhir sebagai akibat buruk dan rusaknya moral dan mental para penyelenggara Negara kita yang sangat korup. Banyak Menteri korupsi dan memeras instansi terkait, Menteri korupsi, Menteri maling, Gubernur korupsi dan manipulasi, Bupati korupsi dan maling, Walikota juga korupsi dan memeras, Para anggota Partai yang katanya kader juga doyan korupsi dan manipulasi dalam wadah lembaga DPR-RI dan DPRD.
Kita menilai bahwa JKW-JK disaat mengekspose rencana menaikkan gaji Menteri dimana mayoritas kehidupan rakyat sedang morat-marit dibebani dengan berbagai mahalnya kebutuhan hidup sehari-hari dari dampak mismanajemen dan inefisiensi penyelengaraan Negara dari para pejabatnya. JKW-JK sama sekali tidak memiliki rasa empati dan tidak memiliki rasa pahit getir beban kemiskinan dari rakyatnya sendiri. Dengan kata lain JKW-JK tidak memiliki etika sosial dan tidak memiliki etika politik karena belum berkuasa saja sudah menampakkan gejala arogansi mau enak sendiri tanpa memiliki rasa sensitifitas terhadap beban kemiskinan kehidupan rakyatnya.
Seharusnya yang katanya sebagai Presiden dan Wakil Presiden harapan seluruh rakyat, JKW-JK melakukan karya dahulu untuk bisa memberi kejelasan kepada seluruh rakyat adanya optimisme perubahan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Diantaranya, adalah tidak menaikkan harga BBM bersubsidi agar dampaknya tidak mendorong kenaikan inflasi dan kenaikan berbagai kebutuhan hidup rakyat. Selajutnya JKW-JK mampu menyatakan dalam pidatonya dan karya nyatanya membabat dan menghancurkan mafia Migas dengan membubarkan Pt. Petral Inc. di Singapura dan membubarkan SKK-Migas. Selanjutnya, mampu berbuat untuk meninjau kembali kontrak kerja dengan Pt. Freeport Indonesia Inc., agar bagian kekayaan alam Indonesia yang dikeduk PMA asing, Indonesia mendapatkan bagian hasil yang bernilai adil dan wajar. Selanjutnya melakukan negosiasi ulang semua perjanjian kontrak dalam berbagai pertambangan mineral yang diselenggarakan asing. Dengan cara berbuat seperti ini saja, JKW-JK membuktikan kepada semua rakyat bahwa ada tanda-tanda bakal adanya perubahan yang lebih baik untuk Indonesia.
Kita semua jangan mau lagi dibodohi oleh Presiden dan para Menteri, para Gubernur, para Bupati dan Walikota, apalagi para anggota DPR-DPRD yang selalu menyampaikan pembenaran dalam kepentingan pribadi dan kelompok mereka. Seperti dikatakan gaji Menteri hanya sebesar Rp. 19 Juta/Bulan akan tidak mencukupi kata pembenaran mereka. Tidakkah seorang Menteri telah mengantongi segala fasilitas dan tunjangan jabatan yang bisa berjumlah sampai Rp. 250 Juta per bulannya ? dan itu adalah uangnya seluruh rakyat Indonesia ? Â Setiap Menteri mendapatkan dana operasional dalam APBN bisa memanfaatkan fasilitas Dana Operasional Menteri (DOM) yang besarnya antara Rp. 100 Juta s/d Rp. 200 juta per Bulan bisa bervariasi pada setiap Kementerian. Selajutnya seorang Menteri mendapatkan tunjangan fasilitas komunikasi, fasilitas tunjangan kendaraan bersama seluruh biaya maintenance-nya, fasilitas rumah dinas dan biaya operasional rumah tangga kedinasan untuk dua pembantu Rt, seorang tukang kebun, tiga orang satpam serta Listrik dan air PAM kamar mandi seperti hotel. Kalau semua dinilai dengan uang, bisa mencapai pada kisaran Rp. 700 juta per bulannya untuk seorang Menteri. Tidakkah semua tunjangan dan fasilitas ini diketahui oleh JKW-JK sehingga seorang Menteri sebenarnya tidak perlu dan tidak pantas dinaikkan gaji pokoknya.
Yang sangat penting jika JKW-JK mampu memimpin Negara Indonesia, seluruh rakyat menunggu kemampuan dan perjuangan JKW-JK untuk menaikkan "Pendapatan bulanan untuk seluruh Rakyat Indonesia" selanjutnya "Lapangan pekerjaan yang mudah bagi generasi muda" dan "Pendidikan tinggi bisa dijangkau mudah dan murah oleh seluruh warga negara". Mampukah seorang petugas partai (JKW) dan agen besar perusahaan asing (JK) memandirikan Indonesia ? Disamping adanya tekanan realisasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 serta realisasi Pasar bebas dunia 2020. (Abah Pitung)
Selamatkan NKRI dari Perampokan Bangsa Asing melalui PMA.
