Jokowi Menjilat Ludah Basinya Sendiri

Ketika Jokowi ditanya para wartawan tentang dia mau menjadi RI-1 ada ucapan Jokowi yang sangat mendasar yaitu "nggak mikir 3x tentang Presiden RI". Setelah ada pertemuan dengan 60 orang para pengusaha turunan Cina dikantor pusat PDIP, maka Megawati membuat acara pendeklarasian Jokowi sebagai Calon Presiden RI pada Pilpres 2014 ini. Anehnya Jokowi menyetujui bahwa dia akan memenuhi akan menjadi RI-1 yang sangat bertentangan dengan pernyataan Jokowi sendiri sebelumnya yang sangat mendasar yaitu "nggak mikir 3x tentang Presiden RI". Lucu, dulu nggak mikir sekarang tiba-tiba mau mikir. Inilah sifat asli Jokowi yang buruk sejak dari Solo yang bisa dicatat oleh seluruh rakyat Indonesia.

Kemudian, tahukah Jokowi bahwa pendeklarasian dirinya sebelum Pileg 9 April 2014 adalah dimanfaatkan oleh PDIP sebagai partai terpuruk oposisi untuk rencana mendulang dan mengais suara di tanggal 9 April 2014 bagi kepentingan para caleg incumbent PDIP dalam target capaian parliamentary threshold. Seterusnya, sadarkah Jokowi bahwa dia masih memiliki kontrak politik 3,2 tahun lagi dengan rakyat DKI Jakarta dalam membenahi dan mensolusi wilayah Jakarta dari banjir, kemacetan, kekumuhan, kemiskinan, perbaikan kesehatan, perbaikan kesejahteraan, pembenahan administrasi dan manajemen Pemda serta melengkapi pembenahan infrastruktur Jakarta.

Apakah Jokowi juga tahu, bahwa dia juga dimanfaatkan oleh para pengusaha turunan yang 60 orang itu yang nantinya akan meminta berbagai fasilitas proyek pengadaan dan proyek pembangunan jika nantinya Jokowi menjadi Presiden ? Lalu belum lagi pemanfaatan para petinggi partai yang akan meminta banyak fasilitas proyek nantinya. Tidak ada makan siang yang gratis (anak TK juga tahu ini).

Gaya dan budaya Jokowi yang tidak mau mengikuti protokoler dan selalu blusukan, jika Jokowi jadi presiden, dia tidak akan bisa lagi seperti laku budaya seperti ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta. Jokowi mau tdak mau harus mengikuti program protokoler kepresidenan layaknya penjara lembaga kepresidenan kemana-mana harus dikawal.

Jokowi adalah sosok yang labil prinsip, janji-janjinya sangat mudah dan cepat berubah, kemudian Jokowi setelah pencapresannya, akan menjadi figur yang akan diperkuda dan dikendalikan oleh para petinggi PDIP serta tidak luput dari pemanfaatan para pengusaha berjiwa kapitalis yang kuat kaitan pengaruhnya dari kapitalis asing. Dengan kalimat singkat memang Jokowi akan menjadi boneka juga akhirnya seperti para presiden Indonesia dimasa lalu.

Seharusnya ada mekanisasi hukum yang bisa diterapkan kepada setiap pejabat tinggi daerah bahwa para Gubernur dan Bupati, Walikota tidak boleh sembarangan meniggalkan periode jabatan kontrak politiknya kepada rakyat diwilayah yang dia janjikan. Jika sang pejabat meninggalkan masa jabatan kontrak politiknya, maka ada sanksi pidana yang bisa dikenakan pada dirinya. Hal ini penting agar seluruh rakyat tidak dirugikan mengingat setiap Pemilukada menguras dana APBD yang cukup besar. (Abah Pitung)