Mohon tunggu...
Abah Pitung
Abah Pitung Mohon Tunggu... -
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Pengamat Politik & Sosial Ekonomi yang sangat Sadar pada tingkat bawah sadar. Sangat setuju agar Koruptor besar dihukum mati dan perilaku mereka sebenarnya sudah mengabaikan serta meniadakan Allah SWT., dalam kehidupannya ketika berbuat korupsi. KORUPTOR adalah PENJAHAT NEGARA dan BANGSA INDONESIA sampai dunia kiamat. Vonis hukuman bagi Koruptor, bukanlah nilai yang bisa impas atas kejahatan Korupsi. Email ke : abahpitungkite@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Humaniora

Jokowi Membuat Indonesia Berantakan

30 Maret 2015   10:17 Diperbarui: 17 Juni 2015   08:48 2913
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Para ahli manajemen dan kepakaran kepemimpinan, sudah mengatakan bahwa sebuah kepemimpinan bisa dinilai hanya selama 100 hari. Inilah sebuah efisiensi waktu yang bisa digunakan untuk mengukur benar tidaknya sebuah kepemimpinan bisa berjalan kedepan dengan kepastian pencapaian target kepemimpinan. Dalam 100 hari, semua orang diharapkan bisa menilai sosok pemimpin bisa berjalan baik kedepan atau tidak dilihat dan dievaluasi serta penilaian dari semua awal realisasi program perencanaan yang dilakukan oleh seorang pemimpin.

Jokowi sebagai seorang Presiden ke-7 Indonesia, sudah melampaui periode 100 hari penilaian kepemimpinannya ternyata didapat beberapa hal yang bisa mengindikasikan kepada seluruh rakyat Indonesia, bahwa Jokowi adalah sosok pemimpin Indonesia yang bakal gagal memimpin Indonesia. Tepatnya Presiden Jokowi sudah mencapai 5 bulan lebih kepemimpinannya sejak dilantik 20 Oktober 2014 yang lalu.

Apa saja daftar penilaian seluruh rakyat terhadap tanda-tanda sebagai pemimpin gagal dari  Presiden Jokowi :

1.Membentuk kabinet "Kerja" dengan cara yang sangat transaksional, dimana dijanjikan awal dalam kampanyenya, tidak akan terjebak kedalam penyusunan kabinet yang politis transaksional dengan berbagai partai koalisi (tidak terbukti). Sehingga wujud kabinet Kerja menjadi kabinet yang sangat gemuk sama dengan kabinet seperti yang dibentuk oleh SBY,

2. Memasukkan sosok yang pernah gagal dalam kabinet SBY, serta sosok yang sangat tidak berpengalaman kedalam salah satu Menko dalam kabinet kerja,

3. Membagi-bagikan jutaan kartu sosial kepada rakyat, dan sistem pembagiannya menimbulkan permasalahan distribusi sesat sehingga yang tidak berhak bisa mendapatkan kartu sosial. Lalu tidak ada perbaikan dan koreksi administrative dari pemerintah. Selanjutnya pembagian berbagai jenis kartu sosial menimbulkan masalah baru, dimana rakyat miskin harus antri berjubel dalam menggunakan hak dalam kartunya. Hal ini sebagai sebuah penggambaran wujud penghinaan kepada rakyat miskin, dimana mereka harus mengantri lama untuk mendapatkan haknya didalam kartu tersebut, layaknya sebagai sebuah Negara yang baru saja merdeka,

4. Keberlangsungan pelaksanaan distribusi beras Raskin, berjalan dengan cara yang lebih buruk, sehingga orang miskin mendapatkan jatah beras yang selalu berkualitas buruk dengan harga pembelian yang lebih mahal. Selanjutnya, tidak ada evaluasi dan koreksi perbaikan dari pemerintah,

5. Keberpihakan Kemenkumham dalam membidani perpecahan partai politik PG dan PPP dalam penggembosan partai didalam koalisi KMP dan sekaligus penggembosan KMP dan ini melanggar ketentuan yang berlaku. Disinyalir kuat, akan membuat perpecahan beberapa partai lainnya. Hal ini akan sangat berdampak tidak harmonisnya koordinasi baik antara Eksekutif dan Legislatif dan berdampak kepada berjalannya kinerja yang tidak baik dalam tata Negara untuk mengurus kesejahteraan seluruh rakyat,

6. Pencabutan total subsidi BBM untuk Premium (Solar disusidi ragu-ragu sebesar flat Rp.1000,-/liter) mengakibatkan turun-naiknya harga BBM Premium di masyarakat termasuk harga Solar sehingga berdampak buruk kepada kenaikan berbagai harga sembako dan kebutuhan hidup serta mahalnya biaya tranportasi sehari-hari lainnya. Semua ini akan sangat berdampak kepada tidak semangkin mahalnya semua harga bahan baku produksi industri kecil-menengah dan melemahkan kemampuan daya saing hasil produksi masyarakat. Hal ini bisa berdampak kepada bangkrutnya banyak perusahaan kecil-menengah dan menimbulkan pengangguran baru dalam masyarakat. Dalam hal kedaulatan energi Nasional, pemerintah Jokowi telah gagal mengelola energi Nasional Indonesia dan pihak asing sangat mudah mendikte Indonesia. Belum lagi Mafia Migas masih saja berlangsung dan Jokowi tidak mampu meberantasnya,

7. Semakin mahalnya harga beras didalam kebutuhan hidup masyarakat, dan pertama kali dalam sejarah perberasan Indonesia harga beras layak konsumsi berharga Rp. 13.000,- per Kg. Lalu diikuti dengan mahalnya dikonsumen harga protein hewani daging sapi Rp.100.000,-/kg, Ikan laut Rp.35.000,-/kg, ayam ras Rp.28.000,-/kg, termasuk berbagai sayur mayor seperti cabai dll,

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Humaniora Selengkapnya
Lihat Humaniora Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun