Ada beberapa tulisan dari para pendukung, penjilat Jokowi, mengatakan tidak ada keputusan Jokowi yang blunder (salah besar), tidak ada kebijaksanaan Jokowi yang tidak bijaksana. Memang mereka mengatakan saya/kami tidak ada kepentingan dengan Jokowi tapi kalau disimak dari tulisannya, mereka adalah para penjilat Jokowi untuk pengelabuan dan penyesatan pikir publik. Orang-orang seperti ini, selalu bisa kita saksikan dari isi tulisannya sejak masa Pilpres 2014 yang selalu mendukung semua perkataan dan keputusan Presiden Jokowi walaupun keputusan itu membuat banyak rakyat menjadi susah kehidupannya serta melarat berkepanjangan.
Blunder Pertama :
Pada tanggal 26 Oktober 2014, Jokowi mengumumkan pembentukan Kabinet yang disebut dengan "Kabinet Kerja". Tadinya disaat kampanye Pilpres Jokowi mengatakan akan membentuk kabinet yang ramping dan terdiri dari para professional dan tidak akan memenuhi permintaan transaksional berbagai pihak dan partai atas balas budi dukungan ketika kampanye. Kenyataannya terbentuk 34 Menteri serta dua orang wakil Menteri (WaMenKeu dan WaMenlu) dan jumlah Menteri ini tidak sesuai dengan kabinet ramping seperti yang dijanjikan Jokowi.
Selajutnya kalau dilihat dari nama-nama dan orangnya, kabinet kerja Jokowi banyak dengan titipan transaksional dan pengaruh besar Megawati SP sebagai balas budi dengan beberapa partai politik yang mendukung KIH. Banyaknya orang Partai yang masuk dalam kabinet (15 orang), tentu hal ini sama saja dengan kabinetnya SBY dahulu. Malah Jokowi dalam menutupi kebohongan janjinya kepada rakyat, mengatakan kabinetnya merupakan kabinet para professional yang berasal dari partai politik (19 orang). Padahal orang yang Jokowi tempatkan dalam kabinet kerja adalah murni dari SDM partai politik. Apalagi salah seorang Menko di pegang oleh anak kesayangan Megawati bernama Puan Maharani sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia & Kebudayaan (Pengalaman dan kemampuan Puan Maharani belum teruji) yang sampai sekarang seluruh rakyat belum melihat dan mendengar apa gebrakan konstruktifnya bagi Indonesia sebagai Menko. Pendidikan tinggi masih saja belum tersentuh dan masih saja berbiaya sangat mahal yang dibebankan kepada setiap mahasiswa serta memberatkan para keluarga Indonesia. Kedepan Indonesia akan kekurangan tenaga professional sarjana dan peneliti serta ahli medis.
Banyak para pengamat ekonomi dan politik mengatakan, Kabinet Kerja Jokowi adalah sangat lemah sinergi dan tidak akan bisa mengimbangi harapan besar dari rakyat, makanya pasar menerima kehadiran Kabinet Kerja dengan sangat dingin dan kecewa. Bahkan banyak yang mengatakan Jokowi akan melakukan resufle kabinet dalam waktu dekat ini. Pertanyaan kita, apakah Jokowi berani untuk melakukan perombakan kabinet menjelang akhir 100 hari ini ? Beranikah Jokowi menggantikan Puan Maharani dan Menteri lainnya ?
Blunder Kedua :
Pada tanggal 18 November 2014, Jokowi menaikkan harga BBM bersubsidi, Premium yang tadinya Rp.6.500,-/liter menjadi Rp.8.500,-/liter, Solar yang tadinya Rp.5.500,-/liter menjadi Rp.7.500,-/liter. Dalam hal ini, semua rakyat teriak dikarenakan semua harga kebutuhan hidup dan sekunder menjadi sangat mahal termasuk transportasi dan harga listrik serta gas rumah tangga. Beban biaya hidup seluruh rakyat semakin meningkat mahal dan sangat memberatkan bagi sebagian besar rakyat. Pada saat pengumuman itu, banyak rakyat yang menyarankan kepada Jokowi jangan dahulu naik BBM, karena posisi harga minyak mentah dunia sedang menurun dari US$.105,-/barel menuju harga US$.65,-/barel. Malah saran baik ini tidak ditanggapi oleh Jokowi dan Kabinet Kerja-nya. Banyak pendukung Jokowi mengatakan bahwa Jokowi berani untuk tidak populer dan keberanian konyol ini dinilai sebagai wujud keberanian merealisasikan harapan baru katanya. Hanya dalam waktu satu bulan setengah (49 hari) tepatnya berlaku tanggal 1 Januari 2015, Jokowi kembali menurunkan harga BBM, tapi kali ini sebutan BBM bersubsidi sudah tidak ada lagi, karena subsidi untuk BBM Premium dan Solar sudah ditiadakan sama sekali. Nantinya ada harga patokan tertinggi untuk Premiun maksimal ±Rp.9.500,-/liter dan Solar ±Rp.9.250,-/liter. Harga BBM Premiun yang diturunkan adalah menjadi Rp.7.600,-/liter dan Solar Rp.7.250,-/liter. Pada saat penurunan ini, seluruh rakyat tidak menyadari bahwa penurunan ini adalah merupakan penurunan jebakan untuk segera menghilangkan subsidi BBM dalam keseluruhan dan selanjutnya mengikuti harga fluktuasi BBM Internasional. Penurunan ini sebenarnya tidak ada artinya bagi seluruh rakyat, karena seluruh rakyat sudah terjebak kedalam kondisi dan suasana harga kebutuhan hidup yang sangat mahal bagi rata-rata rakyat. Karena harga minyak mentah dunia sudah berada dibawah US$.50,-/barel, pada tanggal 16 Januari 2015 (hanya dalam 18 hari kemudian) Jokowi mengumumkan kembali penurunan BBM Premium menjadi Rp.6.600,-/liter dan Solar Rp.6.400,-/liter (berlaku pada tanggal 19 Januari 2015). Seluruh rakyat tidak akan senang mendengar penurunan ini, karena kemampuan Pemerintah tidak akan ada untuk bisa menurunkan harga kebutuhan pokok dan sekunder sehari-hari bagi rakyat.
Penurunan yang berkali-kali ini, menunjukkan secara gamblang kepada seluruh rakyat bahwa tim ekonomi dibawah Menko Perekonomian Jokowi sangat lemah wawasan berprediksinya serta kemampuan memperhitungkan trend ekonomi dunia sangat lemah. Jika saja tim ekonomi dan Jokowi mengikuti saran banyak rakyat untuk tidak menaikkan BBM ketika 18 November 2014, maka beban kehidupan rakyat tidak akan seberat seperti sekarang ini.
Menurut penulis, bagi Indonesia saat ini, belum saatnya harga BBM tanpa subsidi, mengingat pendapatan perkapita masyarakat Indonesia masih jauh dibawah pendapatan perkapita Negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Masyarakat Indonesia masih sangat rendah tingkat produktifitas Nasionalnya mengingat Pemerintah tidak mempunyai grand strategi untuk memasalkan aktivitas produktif masyarakat. Apalagi pemerintah daerah diberbagai wilayah Indonesia, para Bupati dan Gubernurnya tidak memiliki kemampuan untuk menggerakkan aktivitas produktif rakyat secara tersistem sehingga bahan baku mudah dan murah serta marketing hasil produksi bisa lancar berdaya saing tinggi bahkan bisa ekspor. Para oknum Bupati, Walikota dan Gubernur sekarang ini hanya memikirkan bagaimana bisa korupsi sebesar-besarnya tanpa ketahuan KPK.
Blunder Ketiga :