Tahun 2018 adalah tahun politik dimana akan dilaksanakan Pilkada Serentak, selanjutnya 2019 kembali masuk puncak tahun politik untuk periode Pilpres 2019. Selama 3 tahun lebih ini Presiden Joko Widodo sudah empat kali melakukan reshuffle Kabinet Kerja diantaranya : Reshuffle Jilid I : Jokowi Ganti 6 Menteri. Reshuffle Jilid II : Ganti 12 Menteri. Reshuffle Jilid III : Polemik Menteri ESDM. Reshuffle Jilid IV : Karena ada Menteri yang ingin jadi Gubernur pada tahun politik 2018. Ini membuktikan lemahnya rekrutment  para pembantu Presiden. Pergantian akan memperlambat realisasi kinerja Kementerian dan lembaga tinggi negara untuk kesejahteraan seluruh rakyat, didalam banyaknya permasalahan kenegaraan.
Orang baru yang direkrut Presiden Joko Widodo, didalam Kabinet Kerja tidak akan bisa diharapkan untuk bisa berbuat lebih dan leluasa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Apalagi bidang yang digantikan adalah hanya sisi terdekat dari Presiden Joko Widodo yaitu "Kepala Staf Presiden oleh Moeldoko", lalu "anggota Wantimpres oleh Agum Gumelar", selanjutnya Menteri Sosial oleh Idrus Marham. Â Pelantikan sudah dilakukan pagi hari pada 17 Januari 2018 hari ini di Istana Negara Jakarta. Â
Dengan masuknya Moeldoko sebagai KSP dan Agum Gumelar sebagai anggota Wantimpres, maka bertambah jajaran mantan TNI-POLRI didalam Kabinet Kerja. Artinya ada 10 orang mantan TNI-POLRI yang ikut didalam jajaran personil Kabinet Kerja saat ini yaitu : Luhut Binsar Panjaitan, Wiranto, Budi Gunawan, Ryamizard Ryacudu, Yusuf Kartanegara, Subagyo Hadi Siswoyo, Sidarto Danusubroto, Gories Mere, Agum Gumelar, Moeldoko.
Reshuffle Kabinet Kerja yang sudah di gaungkan dan dinilai masyarakat sejak 7 bulan yang lalu baru hari ini dapat dilaksanakan, itupun karena sudah masuk tahun politik dimana ada Menteri yang mencalonkan diri untuk menjadi Gubernur didaerah.
Reshuffle Kabinet Kerja kali ini sudah sangat telat dan tidak akan bisa memekanisasi nyata sebuah perubahan yang lebih baik didalam kehidupan masyarakat Indonesia diperiode yang hanya maksimal 12 bulan menuju 2019. Nilai tukar mata uang rupiah semakin tertekan memasuki tahun politik ini, selanjutnya harga pangan banyak yang meningkat sebagai tambahan beban kehidupan mayoritas rakyat Indonesia. Harga beras premium sudah pada posisi Rp.13.300,-/kg dan berdampak terhadap permasalahan kacaunya data persediaan beras antar dua Kementerian Pertanian dan Perdagangan.
Atas dasar kenaikan harga beras didalam negeri ini, malah muncul sebuah keputusan sepihak dari Menteri Perdagangan untuk mengimpor beras sebanyak 500.000 ton, yang melahirkan permasalahan baru yaitu tidak adanya koordinasi Mendag dengan BULOG sebagai pembeli beras impor tersebut. Malah ada pihak lain importir yang bisa bertindak sebagai peran BULOG. Ada apa sebenarnya dengan Pemerintahan sekarang ini ? Yang kita saksikan adalah maladministrasi dan miskoordinasi.
Memasuki tahun politik ini, membuat para Menteri yang berasal dari partai akan tidak bisa fokus terhadap kinerja dan program yang telah ditentukan didalam Kementeriannya masing masing. Para  menteri dari partai ini akan tersita waktu dan perhatiannya hanya untuk kepentingan partainya dan program pemberdayaan yang mungkin ada di Kementerian untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan terlunta lunta. Inilah kita dan sudah saatnya kita semua bisa berubah terutama para pejabat pusat dan daerah yang telah difasilitasi layak oleh rakyat dengan berbagai kenyamanan.
Coba saja lihat para pejabat kita di pusat dan daerah pagi pagi jika mereka menuju kekantor atau rapat atau ada tugas ke Provinsi atau ke Jakarta dan sebaliknya, selalu dikawal dengan sirene, bagaikan raja dongok yang sedang kepepet menuju tempat lega ingin buang air besar. Sementera mereka memanajamen Negara bersama para ahlinya, memunculkan maladministrasi dan miskoordinasi serta buat rencana dengan data yang tidak akurat. Terlantarlah harapan seluruh rakyat. (Abah Pitung)
