Mengapa terjadi penggorengan ? Karena aparat elit Pemerintah sendirilah yang memberi bahan baku perbedaan data,sehingga data yang berbeda itu berkembang didalam penggorengan informasi dan opini masyarakat pada semua media sosial. Media sosial semakin menarik dan aktual sebagai wadah informasi masyarakat bahkan media mainstream semakin tertinggal dan akan ditinggalkan.
Kejadian di Las Vegas Amerika pada tanggal 1 Oktober 2017 jam 22:10 waktu setempat hanya dengan sebuah senjata otomatis yang ditembakkan terarah kepada wilayah kerumunan orang dari lantai 32 Hotel Mandalay Bay, mengakibatkan 58 orang tewas dan banyak yang luka-luka berat dan ringan saat ini mencapai 528 orang telah di berbagai RS dari data terkini. Dilakukan oleh hanya seorang diri bernama Stephen Paddock (64 tahun) yang berakhir dengan bunuh diri. Saat pengeledahan dikamar hotelnya, ada 10 pucuk senjata laras panjang otomatis lainnya serta ada 20 pucuk senjata api lagi dirumahnya yang dibeli Stephen Paddock secara resmi. Waauuw!!!
Peristiwa ini, dapat memberi pelajaran bagi kita, bahwa hanya dengan sepucuk senjata otomatis laras panjang, bisa mengakibatkan korban dan terror yang luar biasa mencekam saat ini di Amerika dan masuk katagori terror kedua setelah kejadian konspirasi penghancuran WTC 11/9/2001. Sekarang terbukti terror itu bisa dilakukan oleh siapa saja yang namanya manusia tanpa dikait kaitkan nyinyir dengan agama dan gerejanya.
Bagaimana dengan permasalahan kebutuhan persenjataan dari beberapa instansi yang informasinya masih amburadul yang kita terima dari berbagai pihak berwenang? Penjelasan yang tidak menjelaskan dan klarifikasi yang tidak mengklarifikasi secara benar dan akurat, membuat tanda tanya besar didalam masyarakat kita. Â Arti KLARIFIKASI adalah: Penjernihan dan pengembalian kepada fakta benar yang sesungguhnya.
Apalagi ramai dengan adanya upaya kebangkitan Neo Komunis dan banyaknya tenaga kerja China Komunis yang bekerja di wilayah Indonesia yang sangat dicurigai oleh banyak masyarakat Indonesia. Sehingga banyak rakyat berwacana liar apakah kemungkinan senjata tersebut akan mengalir kepada pihak lain yang tidak berwenang?Â
Kita ketahui, pada saat berkuasanya Komunis PKI, ada usulan politik dari PKI untuk mempersenjatai angkatan kelima yang terdiri dari para Tani dan Buruh (Sipil bersenjata) dan disaat itu banyak masuk senjata dari China RRC yaitu senjata laras panjang bernama "Chung" yang di back-up oleh Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia BAPERKI (organisasi loyalis pendukung dana PKI dari warga Cina saat itu). Â Â
Permasalahan impor senjata setara organik TNI, semakin hari semakin menyeruak tak terkendali walaupun Menko Polhukam Wiranto telah menegaskan persoalan senjata ini harus sudah selesai. Artinya sekelas Menko Polhukam saja sudah tidak bisa dipercaya masyarakat. Klarifikasi yang disampaikan Menko Polhukam, malah membuat beraneka interpretasi dari jumlah 5000 pucuk yang disampakan Panglima TNI Gatot Nurmantyo diklarifikasi hanya 500 pucuk senjata saja.Â
Apalagi adanya pernyataan dari Kepolisian sudah 2 kali mengimpor senjata akan tetapi tidak seramai kali yang ketiga ini. Dampaknya semakin ramai penggorengan opini yang negatif terhadap banyak pejabat berwenang. Opini yang berseliweran adalah tidak sinerginya antar institusi yang berada dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, lalu mana yang salah dan lemah diantara keduanya, pemimpinnyakah atau para institusinya.
Banyaknya perbedaan angka dan kepentingan yang disampaikan para pejabat berweanang tentang jumlah dan peruntukan senjata, hal ini akan menjadi bahan baku penggorengan informasi dan opini didalam masyarakat karena citra tidak kompaknya bawahan yang berada di kekuasaan Presiden Joko Widodo semakin nyata. Belum lagi jika kita ungkap adanya tiga kelompok kubu didalam kekuasaan Presiden Joko Widodo.
Terjadi berbagai ragam opini negatif di masyarakat, jangan terlalu lama, akibatnya bisa terjadi pembusukan mekanisasi opini di media sosial yang sudah menjadi bagian dari alat untuk memperoleh informasi bagi masyarakat. Â Pembusukan mekanisasi informasi dan opini adalah sangat berbahaya, sehingga saling curiga dan tidak percaya kepada Pemerintah akan sangat besar negatifnya.
 Oleh karena itu, seharusnya dan secepatnya Presiden Joko Widodo membuat klarifikasi yang sesungguhnya dan benar agar permasalahan beda angka kebutuhan persenjataan ini dapat selesai dan dihentikan, sehingga masyarakat tidak saling curiga mencurigai dan tidak menilai bahwa pemerintahan yang sedang berkuasa sekarang ini adalah lemah dan mismanajemen. (Abah Pitung)