Siapapun Balon Walikota Banjar, Stop Politik Transaksional! Silahkan Perang Gagasan!

Artikel ini adalah bentuk kepedulian saya sebagai salah satu warga masyarakat Kota Banjar, Jawa Barat, yang saat ini sedang bersiap-siap menghadapi perhelatan Pilkada Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Periode 2024-20029. 

Banyak nama yang muncul dan digadang-gadang sebagai bakal calon walikota dan wakil walikota. Dua tokoh partai Kota Banjar yang paling sering diperbincangkan oleh masyarakat adalah R. Dadang Kalyubi (saat ini Ketua DPRD Kota Banjar dan Ketua DPRD Golkar Kota Banjar) dan Nana Suryana (Mantan Wakil Walikota dan Ketua DPC PDIP Kota Banjar). 

Ada pula tokoh-tokoh lain, baik dari kalangan partai maupun non partai yang mulai memperkenalkan dirinya kepada warga kota Banjar. Misalnya Bambang Hidayah, mantan Kepala BBWS Kota Banjar. Bambang telah melakukan sosialisasi kepada warga melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.

Sementara itu, dari kalangan muda, muncul pula nama Sulyanati (pegiat hukum), Dani Danial Mukhlis (mantan Ketua KPU - Mantan Ketua Badko HMI Jabar) 

Untuk lebih lengkapnya nama-nama yang digadang-gadang sebagai calon pemimpin kota Banjar, silahkan klik di sini.

Saya berharap, proses pesta demokrasi Kota Banjar ke depan, tepatnya 27 November 2024, benar-benar bersih dari politik transaksional. 

Politik transaksional yang saya maksud bersifat universal, tidak hanya terjadi di tingkat grass root (akar rumput) atau di masyarakat, namun harus diawali oleh "proses jual beli" yang bersih antara partai dengan bakal calon. 

Partai pengusung hendaknya lebih bijak dalam menentukan siapa yang diusung, jangan hanya fokus pada pertimbangan popularitas dan isi tas si bakal calon, tanpa mempertimbangkan kualitas. 

Beberapa pertimbangan yang mesti diteliti dengan cermat oleh partai pengusung serta oleh masyarakat pemilih, terkait siapa calon pemimpin Kota Banjar ke depan, di antaranya adalah, seberapa besar sumbangsih sosial mereka terhadap kota Banjar, aspek moralitas mereka, serta gagasan apa yang mereka miliki yang sekiranya akan membawa perubahan positif yang signifikan terhadap kemajuan Kota Banjar. 

Jujur saja, sebagai praktisi pendidikan di Kota Banjar, saya menilai banyak sekali persoalan yang mesti lebih diperhatikan oleh pemimpin Kota Banjar ke depan. Misalnya belum adanya Dewan Pendidikan di Kota Banjar. Padahal keberadaan Dewan Pendidikan di sebuah daerah, akan turut serta berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan di daerah tersebut.