Ibu Kota Nusantara (IKN) adalah visi besar Indonesia menuju tahun 2045 untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara. Nusantara, atau secara resmi dinamai Ibu Kota Nusantara adalah kota kapital (capital city) masa depan Indonesia yang berlokasi di Kalimantan Timur. IKN akan menjadi pusat pemerintahan baru, sedangkan Jakarta masih menetapkan statusnya sebagai pusat perekonomian baru walaupun sudah bukan menjadi ibu kota. Proyek ini merupakan upaya untuk mengatasi masalah-masalah yang masih melandai Jakarta dan Pulau Jawa seperti kepadatan penduduk, banjir, alokasi sumber daya, dan penurunan permukaan tanah di Jakarta. Presiden Joko Widodo adalah pendorong utama di balik visi besar ini. Ia memandang pemindahan ibu kota sebagai langkah strategis untuk mengatasi masalah yang dihadapi Jakarta sekaligus mendukung pembangunan yang lebih merata di Indonesia. Selain itu, pemindahan ibu kota diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di luar Jawa dan memberikan kesempatan bagi pembangunan infrastruktur di daerah lain.
Sebagai proyek besar, IKN akan melibatkan pembangunan infrastruktur yang luas, termasuk jaringan transportasi, fasilitas pendidikan, perumahan, dan layanan kesehatan. Hal ini akan mempengaruhi sektor ekonomi dan sosial masyarakat di sekitar wilayah baru tersebut. Pemindahan ibukota ke IKN membutuhkan investasi besar dalam infrastruktur, gedung pemerintahan, perumahan, dan fasilitas umum lainnya. Biaya ini akan menjadi beban yang sangat berat bagi anggaran negara, terutama di tengah tantangan ekonomi yang sedang dihadapi. Selain itu, biaya pemeliharaan dan operasional jangka panjang juga perlu dipertimbangkan.
Dalam konteks ekonomi global yang tidak pasti, investasi besar ini bisa menjadi risiko finansial yang signifikan. Menurut website Dewan Perwakilan Rakyat rencana total Anggaran IKN sebesar Rp466 triliun dengan tiga indikasi pendanaan yaitu, berasal dari APBN (Rp90,4 triliun), Badan Usaha/Swasta (Rp123,2 triliun), dan KPBU (Rp252,5 triliun). Pada waktu studi kasus ini dibuat, IKN sudah memulai tahap pertama pembangunan dan konstruksinya, ditandai dengan selesainya pembangunan kantor pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Titik Nol Nusantara juga sudah ditentukan dan mengundang semua pengunjung untuk datang.
Ide pemindahan Ibu Kota pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno tanggal 17 Juli 1957. Soekarno memilih Palangkaraya sebagai Ibu Kota dengan alasan Palangkaraya berada di tengah kepulauan Indonesia dan wilayahnya luas. Soekarno juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu membangun Ibu Kota yang modern. Ide Soekarno tersebut tidak pernah terwujud. Sebaliknya, Presiden Soekarno menetapkan Jakarta sebagai IKN Indonesia dengan UU Nomor 10 tahun 1964 tanggal 22 Juni 1964. Sekarang 60 tahun kemudian, ide ini diuji kembali dengan pembangunan Nusantara sebagai Ibu Kota.
Pemindahan ibu kota ini diharapkan dapat meratakan pembangunan daerah di Indonesia. Salah satu perhatian utama dalam proyek IKN ini adalah mengenai overpopulasi. Kondisi Indonesia sekarang adalah bahwa Pulau Jawa mendominasi segala aspek, sebanyak 56% dari seluruh penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Akibatnya sebagian besar pembangunan, infrastruktur, dan sorotan pemerintah berada di Pulau Jawa sendiri. Indonesia adalah negara kepulauan, dengan itu daerah di luar Jawa juga harus dikembangkan dan dipedulikan. Dengan perpindahan ke IKN pembangunan dan alokasi sumber daya bisa lebih diratakan ke seluruh daerah Indonesia.
Perpindahan Ibu Kota ke Nusantara di Pulau Kalimantan tidak hanya meratakan pembangunan, tetapi juga meratakan akses pendidikan di Indonesia. Salah satu masalah terbesar Indonesia yang dihadapi seluruh negara adalah kekurangan akses pendidikan bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil. Dengan perpindahan Ibu Kota Negara, diharapkan persebaran akses edukasi bagi rakyat lebih merata.
Segala kelebihan yang didapatkan dari proyek perpindahan IKN ini akan lebih meningkatkan persamaan antar daerah di Indonesia, mengurangi kesenjangan pembangunan dan segala hal lain. Dengan itu proyek ini sesuai dengan poin SDG (Sustainable Development Goals) oleh PBB nomor 10 yaitu “Reduce inequality within and among countries” dimana targetnya adalah untuk mengurangi kesenjangan dalam bentuk apapun baik antar kota, daerah, pulau, maupun antar negara. Pemindahan Ibu Kota Negara diharapkan menjadi gerakan pertama dalam mewujudkan poin SDG ini.
Walaupun proyek ini dilakukan dengan visi yang baik, tentunya akan ada kelebihan dan kekurangan yang dihasilkan. Membangun ibu kota baru di Kalimantan dapat memberikan manfaat sosial ekonomi bagi Indonesia, seperti mengurangi beban Jakarta dan Jawa, mendorong ekonomi dan pemerataan di wilayah luar Jawa. Di sisi lain, proyek ini dapat berdampak negatif terhadap lingkungan hidup di Kalimantan, yang sudah terdegradasi melalui konversi lahan yang mengakibatkan fragmentasi habitat, hilangnya habitat, dan penurunan keanekaragaman hayati.
