Ketahanan pangan telah menjadi isu strategis yang terus didorong oleh pemerintah, salah satunya melalui alikasi 20% dari Dana Desa yang disalurkan kerekening Desa. Di atas kertas, kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat kemandirian pangan dan gizi masyarakat di desa. Namun, bagaimana implementasinya di tingkat lokal? Apakah ini benar-benar menjadi peluang untuk membangun desa, ataukah hanya sebagai formalitas belaka?
Mari kita ambil contoh dari Desa Tanjung Keracut, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas. Pada tahun 2024, Desa Tanjung Keracut mengangarkan Rp 175.692.800 untuk program ketahanan pangan. Anggaran tersebut dialokasikan ke beberapa kegiatan, yaitu:
- Pembangunan Kolam Perikanan Darat sebesar Rp. 12.060.000
- Bantuan Bibit Perikanan sebesar Rp. 11.137.800
- Peningkatan Produksi Tanaman Pangan sebesar Rp. 94.752.500
- Peningkatan Produksi Peternakan sebesar Rp. 21.942.500
- Penguatan Ketahanan Pangan sebesar Rp. 13.800.000, dan
- Pemeliharaan Saluran sebesar Rp. 22.000.000
Melihat rincian ini, tampak bahwa Desa Tanjung Keracut berusaha mengoptimalkan anggaran untuk berbagai sektor, mulai dari perikanan, pertanian, hingga peternakan. Namun, efektifitas program-program ini tetap memunculkan sejumlah pernyataan kritis.
Peluang Ketahanan Pangan
Jika dikelola dengan baik, alokasi ini dapat menjadi peluang emas untuk menggerakkan ekonomi desa. Misalnya, pembangunan kolam perikanan darat dan bantuan bibit perikanan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui budidaya ikan, selain itu juga dapat memenuhi kebutuhan protein masyarakat. Begitu pula dengan peningkatan produksi tanaman pangan, yang menyerap sebagian besar anggaran, diharapkan mampu menyerap produktivitas hasil tani lokal.
Disisi lain, program penguatan ketahanan pangan dan pemeliharaan saluran berperan penting dalam mendukung infrastruktur dan keberlanjutan produksi pangan. Dengan strategi yang tepat, anggaran ini berpotensi menciptakan kemandirian pangan di desa sekaligus meningkatkan kesajahteraan masyarakat.
Tantangan Dalam implementasi
Imlementasi dilapangan sering kali menghadapi berbagai tantangan.Â
Pertama, transparansi dan akuntabilitas menjadi isu utama. Apakah setiap program benar-benar dilaksanakan sesuai anggaran dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat? Tanpa pengawasan yang ketat, alokasi ini bisa saja terjebak dalam praktik formalitas administratif.
Kedua, kemampuan sumber daya manusia (SDM) di desa juga menjadi kendala. Pengelolaan program seperti budidaya perikanan atau peningkatan produksi peternakan memerlukan pengetahuan dan keterampilan khusus. Jika masyarakat belum sepenuhnya siap, hasilnya mungkin tidak akan optimal.
Ketiga, koordinasi antar program seringkali kurang maksimal. Misalnya, apakah pembangunan kolam perikanan telah disertai pelatihan teknis bagi masyarakat? Apakah distribusi bibit benar-benar menjangkau kelompok yang tepat? Tanpa koordinasi yang baik, anggaran besar ini bisa kehilangan dampak signifikan.
Peluang atau Formalitas?
Pertanyaan mendasar ini tetap sama, apakah alokasi 20% Dana Desa untuk ketahanan pangan ini benar-benar menjadi peluang untukj emndorong kemandirian desa, ataukah hanya sekedar formalitas untuk memenuhi regulasi? Jawabannya tentu tergantung bagaimana pemerintah desa mengelola program-program ini.
Di Desa Tanjung Keracut, kunci keberhasilan terletak pada transparansi, penguatan kapasitas SDM, dan kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Jika semua pihak mampu bekerja sama dengan baik, maka kebijakan ini dapat menjadi pilar kemandirian pangan yang nyata.
