Mobil Listrik Tidak Aman
Akhir-akhir ini marak publikasi mengenai mobil listrik. Dikatakan bahwa mobil listrik merupakan solusi bagi krisis energi khusunya BBM karena mobil listrik tidak berbahan BBM sehingga lebih ramah lingkungan. Namun seberapa hemat dan efisienkah mobil listrik tersebut? Apakah benar mobil listrik merupakan solusi krisis energi?
Fenomena Electric Car
Mobil listrik merupakan alat transportasi yang menghandalkan listrik sebagai sumber energinya. Pada jenis transportasi baru ini mesin yang digunakan berbeda dengan mesin pada kendaraan pada umumnya yaitu menggunakan motor listrik yitu motor DC sebagai penggeraknya. Motor listrik mengkonversi energi listrik menjadi energi gerak yang nantinya energi gerak ini akan digunakan untuk menggerakkan mobil. Dari segi rangkaian system, mobil listrik memang sedikit lebih sederhana dibandingkan dengan mobil biasa (berbahan bakar BBM. Untuk menempuh jarak 126 Km mobil listrik membutuhkan biaya Rp.18.480 (Rp.1.100 per kilowatt) dengan tarif listrik nonsubsidi atau Rp.12.264 untuk tariff listrik subsidi dengan jarak tempuh 7-8 Km per kilowatt sedangkan mobil biasa membutuhkan Rp.37.800 atau 8,4 liter untuk 15 km tiap liternya. Tetapi itu hanya berupa perhitungan dengan kondisi tertentu saja. Keadaan jalan di Indonesia masih sering macet khusunya di kota besar. Tentu perhitungan tersebut tidak akan tepat jika dikaitkan dengan kemacetan yang ada karena setiap kali motor listrik beroperasi, besar energi listrik yang dibutuhkan bisa mencapai 2-3 kali energi pada operasi standar. Itu artinya jika mobil listrik semakin sering berhenti karena macet, tentu energi listrik yang dibutuhkan akan semakin besar. Ini akan menyebabkan baterai tidak akan bertahan lama dan juga akan mengurangi efisiensi mobil listrik itu sendiri.
Jika mobil listrik beropersi pada kondisi standar, tanpa macet, baterai mampu bertahan 2 jam, tetapi jika macet baterai hanya mampu bertahan antara 1-1,5 jam bahkan kurang dari 1 jam. Hal ini akan sangat mengganggu pengemudi karena harus mengganti baterai. Selain itu, tingkat keamanan mobil listrik juga belum terjamin. Jika terjadi hujan atau banjir dan mobil listrik melewati daerah banjir tentunya hal ini dapat menyebabkan konsleting karena mobil listrik terdiri dari rangkaian listrik. Konsleting ini akan menyebabkan kerusakan pada mobil listrik dan tentunya menyebabkan mobil listrik tidak aman bagi penggunanya. Penggunaan motor listrik sebagai mesin juga menyebabkan turunya kecepatan mobil apalagi jika mobil membawa bobot berlebih. Ini akan meneyebabkan keruskan pada motor listrik lebih cepat karena semakin besar bobot maka torsi yang dibutuhkan juga semakin besar.
Penggunaan mobil listrik sebagai solusi krisis energi bukanlah pilihan yang tepat karena ini berarti mamaksa para pengguna mobil biasa untuk beralih ke mobil listrik. Tentunya akan menyebabkan keengganan tersendiri pada pengguna karena mereka harus mengeluarkan biaya pembelian mobil listrik,meskipun harga mobil listrik relative lebih murah. Lalu mau dikemanakan mobil biasa jika semua rakyat telah berpindah ke mobil listrik? Pemerintah pun belum membuat peraturan yang jelas mengenai peralihan ini jika memang benar akan diakadak mobilisasi besar-besaran dari penggunaan mobil berbahan BBM ke mobil listrik sebagai solusi krisis. Jika melihat penjelasan sebelumnya, sekali lagi mobil listrik bukanlah solusi tepat.
Lalu apa solusinya?
Berdasarkan analisa penulis, solusi yang tepat saat ini adalah dibuatnya peraturan mengenai pembatasan jumlah mobil nasional serta besar pajak. Kita harus mencontoh Negara tetangga kita, Singapura, walaupun dikenal sebagai Negara yang maju namun jumlah mobil pribadi di sana sediki karena pemerintahnya memberlakukan pajak yang amat tinggi, hamper sma dengan harga pembelian mobil itu sendiri sehingga menyebabkan masyarakat enggan untuk membeli mobil pribadi dan lebih suka menggunakan transportasi umum. Selain pemberlakuakn pembatasan dan pajak tinggi, pemerintah juga harus memfasilitasinya dengan perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana umum seperti transportasi umum, sehingga dengan peraturan yang dibuat tidak akan menyebabkan masyarakat kesulitan dan budaya menggunakan transportasi umum akan bisa terwujud sehingga masalah klasik di kota-kota besar di Indonesia contohnya ibukota juga akan selesai secara sendirinya.[]
