Taliwang - PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) dikabarkan akan merumahkan karyawan membuat keluarga karyawan PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) semakin was-was. Setelah tiga bulan sejak 12 Januari tidak mendapatkan izin ekspor dan karena pengenaan Bea Keluar yang sangat tinggi, kini impian buruk bakal terjadi akibat penghentian produksi pada Mei, bulan depan yang berdampak pada perumahan (non job) ribuan karyawan.
“Ya Allah, apa salah kami sehingga ditimpa musibah seperti ini? Kenapa kami yang harus menerima cobaan ini, bagaimana dengan nasib anak – anak kami, ibarat kami memakan buah simalakama. Nasib suami kami saat ini bagaikan telur di ujung tanduk,” Demikian ungkapan risau ibu Ermi Cahyati isteri salah seorang karyawan PTNNT di Taliwang,yang juga kental dengan dialek taliwangnya “na sabela pamongka kami” (Jangan pecahkan periuk kami).
Ibu 2 orang anak ini sejak awal sudah tegas untuk menolak pemberlakukan Bea Keluar progresif 25-60% mulai 2014 hingga 2016 mendatang karena akan menyengsarakan keluarga karyawan akibat perusahaan tidak mampu membayar karyawannya. “Kebijakan pemerintah (Bea Keluar) tidak mempertimbangkan nasib karyawan dan keluarganya. Ini ketidakadilan pemerintah, suami kami jadi penganggur,” katanya penuh emosi.
Wanita yang hari-harinya selalu ceria ini lantas bercerita berdasarkan informasi dari suaminya bahwa akan ada sekitar 2/3 karyawan PTNNT yang akan dirumahkan. “Berarti dua sampai tiga ribuan orang yang akan jadi pengangguran,” tegasnya.
Keresahan ibu Erni Cahyati itu sebenarnya bukan hal baru yang dialami oleh para karyawan dan masyarakat lokal saat ini. Berbulan-bulan mereka merasa resah dengan ketidakpastian yang disebabkan oleh kebijakan Pemerintah pusat yang tidak memperhitungkan kondisi di lapangan sebelumnya. Namun keresahan ini semakin menjadi dengan kondisi gudang konsentrat PTNNT yang hampir penuh. Rata-rata karyawan dan masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat meminta agar Pemerintah pusat untuk segera memberi izin ekspor pada PTNNT dan meniadakan bea keluar sehingga PTNNT dapat kembali beroperasi dengan normal untuk jangka waktu yang lama.
Keinginan itu dapat dimaklumi karena saat ini kehidupan dan ekonomi mereka masih sangat tergantung pada operasi tambang PTNNT yang harusnya berakhir pada tahun 2030an nanti. Dengan terhentinya operasi PTNNT dan perusahaan-perusahaan tambang lain di Indonesia yang diluar rencana tersebut, banyak lapisan masyarakat di lokasi-lokasi tambang di seluruh Indonesia yang tidak siap. Pemerintah tidak seharusnya membuat kebijakan yang dapat menyengsarakan masyarakat manapun.
