Pemerintah Takut Masyarakat Sosial Media

Dalam beberapa pekan ini, terjadi anomali masyarakat sosial media dalam berekspresi dan menyuarakan hak-haknya. Satu di antaranya masyarakat sosial media kini langsung melakukan gerakan spontan yang masif jika mendapati suatu permasalahan publik.

Ini bisa dikatakan unjuk rasa atau demonstrasi melalui dunia maya. Efek yang ditimbulkan pun cukup mencengangkan. Bahkan sejumlah negara seperti Tiongkok telah kalang kabut dengan spontanitas masyarakatnya yang menolak diselenggarakannya pemilu melalui akun instagram.

Kejadian ini juga bisa dirasakan di tengah atmosfir politik Indonesia. Menkominfo, Tifatul Sembiring dalam twitternya pun sampai mewacanakan untuk menutup twitter Indonesia lantaran banyaknya aksi unjuk rasa dengan berbagai has-tag.

Ini bisa dilihat, dalam kurun waktu 40 jam saja, tweet yang menyangkut disahkannya RUU Pilkada menjadi pemilihan tidak langsung mencapai 400 ribu kicauan. Ini menempatkan Indonesia sebagai negara netter tertinggi setelah China.

Namun, perubahan peran teknologi ini justru ditanggapi oleh pemerintah sebagai hal yang menakutkan. Bukan tidak mungkin, jika Tifatul terus-terusan takut akan atmosfir masyarakat internet yang menggemuruh ini akan membuatnya benar-benar memblokir twitter.

Padahal jika dipandang dari sudut sosial masyarakat, ini adalah sentimen baik untuk demokrasi Indonesia. Artinya demokrasi yang dibangun masyarakat kini tidak membutuhkan peran legislator, media massa, bahkan calo aspirasi seperti selayaknya zaman orde baru lalu.

Saat ini masyarakat dengan mudah bisa menyuarakan apa yang mereka rasakan dan alami. Ini harusnya membuat pemerintah belajar memahami rakyatnya yang ingin benar-benar ber-demokrasi. Jembatan-jembatan penghubung antara aspirasi masyarakat dengan pemerintah perlu dikuatkan dan terus dibangun. Karena bukan tidak mungkin, hal ini akan berdampak pada multi-efek pada pertumbuhan Indonesia.