Background of Public Policies and Proposals for Solving the Problem

Dalam buku Housing in The Modern buah karya Charles Abram terdapat sub bab mengenai kebijakan-kebijakan yang digunakan dalam mengatasi permasalahan perumahan dan permukiman. Ususlan-susulan tersebut nantinya diharapkan dapat diterapkan pada negara-negara berkembang saat ini.

Adapun pembahasan yang akan dibahas mengenai asal-mula kebijakan publik dari pemerintah untuk perumahan pasca perang dunia I dan usulan-usulan untuk mengatasi masalah permukiman pada masa tersebut.

Dalam sub bab tersebut dijelaskan dari awal bagaimana pengaruh revolusi industri yang mulanya terjadi di Inggris mempengaruhi perubahan kebijakan publik untuk permukiman baik di Inggris, United States, negara-negara berkembang bahkan negara-negara yang belum berkembang. Banyak kebijakan publik dari pemerintah yang akhirnya muncul untuk mengatasi permasalahan permukiman pada zaman tersebut, tapi tetap saja masih ada masalah yang muncul dan belum terselesaikan. Masalah utama permukiman pada periode pasca perang dunia I adalah perkampungan kumuh atau perkampungan miskin dikarenakan perkembangan populasinya berbanding terbalik dengan pembangunan. Di negara mana saja, hal ini menjadi masalah yang susah dipecahkan hingga akhirnya muncul kesepakatan untuk menghilangkan area tersebut dengan cara menghancurkannya.

Usulan-usulan untuk mengatasi masalah permukiman ini dijabarkan pada bab ke-10. Adanya public housing, pemerataan penduduk, new town bahkan pembubaran industri adalah cara-cara yang pernah dilalui negara-negara berkembang di dunia. Negara-negara berkembang ini memiliki cara tersendiri  yang terbaik menurut mereka dalam mengatasi masalah permukiman. Dalam prakteknya, usulan-usulan untuk mengatasi masalah permukiman tersebut masih mengalami kesulitan-kesulitan baik yang datang dari dalam maupun dari luar.

Perumahan rakyat merupakan salah satu usulan mengatasi masalah kawasan kumuh oleh negara maju, namun terdapat langkah yang salah dan ada pula yang benar dalam pembersihan kawasan kumuh. Contoh langkah yang salah yakni negara seperti Amerika Serikat yang melaksanakan pembersihan kawasan kumuh bersamaan dengan penataan kota, pengadaan perumahan rakyat, dan program pekerjaan umum tanpa ada alternatif yang kuat bagi keluarga yang tergusur, sedangkan contoh yang benar adalah Irlandia, dengan membangun perumahan yang cukup untuk penduduk kawasan kumuh terlebih dahulu.

Peremajaan kota memerlukan kemampuan di berbagai bidang, merencanakan ulang wilayah tersebut, menjual kembali atau mengkreditkan tanah tersebut kemudian di bangun ulang dan diperbaiki. Program ini merupakan salah satu cara, bukan satu satunya cara dalam proses perencanaan suatu wilayah dalam mengatasi masalah permukiman.

Yang kedua yakni konsep kota baru. Konsep ini dikembangkan di negara berkembang untuk mengatasi masalah kepadatan kota untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Dalam konsep kota baru ini, kota-kota tersebut melakukan cara terbaik mereka untuk mengatasi masalah kepadatan, seperti yang dilakukan di Howard salah satunya melalui pembangunan taman kota. Kota-kota di negara berkembang merupakan suatu komunitas besar yang selalu bersaing satu sama lain dalam proses pembangunan kotanya sehingga kerapkali satu sama lain memiliki sifat egois yang tinggi yang berakibat pada lingkungan, karena konsep ini selain memikirkan tentang bagaimana keberadaan industri-industri yang dibangun dapat mengakomodir manusia, juga tentang bagaimana kota tersebut dapat melayani penduduk baik dari segi sosial maupun ekonomi.

Pembangunan kota baru ini tidak dapat dihindarkan, mengingat dari tahun ke tahun pertumbuhan penduduk semakin meningkat dan tidak dapat ditekan. Perencanaan kota baru ini tentunya dapat menjadi suatu alternatif dalam proses pertumbuhan, namun beberapa dari konsep sering menyimpang dalam penggunaannya, salah satunya di Inggris dan Eropa. Pembangunan kota baru di kedua negara ini mengisyaratkan perubahan rata-rata ekonomi dan sosial tetap, padahal negara ini memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak. Jika tidak ada perubahan dari sisi ekonomi maupun sosial tentunya akan merugikan bagi pihak mereka.

Yang ketiga pembubaran kegiatan industri. Dalam kota-kota yang padat penduduknya, proses ini  menjadi suatu alternatif terbaik yang dilakukan untuk mewujudkan kota-kota baru melalui pengontrolan dari keberadaan industri. Peletakan kegiatan industri di kota-kota tersebut sangat berpengaruh dalam pembangunan kota. Tidak semua cara pembubaran kegiatan industri ini menguntungkan, terdapat juga beberapa pihak yang dirugikan karena dengan adanya dilakukan pembubaran industri ini makan secara tidak langsung akan bermunculan masalah lain seperti masalah sosial maupun ekonomi.

MAIN PROBLEM

Beberapa hal yang menjadi akar permasalahan permukiman pasca perang dunia I adalah revolusi Industri yang mengakibatkan meningkatnya jumlah pemilik usaha dan meningkat pula jumlah pekerjaannya. Di Inggris, permukiman diklasifikasikan berdasarkan tingkat kedudukannya. Pada awal abad ke-20 terjadi perubahan drastis dari jumlah kedudukan tersebut. Pemilik usaha meningkat beberapa kali lipat sehingga semakin banyak yang bisa membeli rumah tanpa menyewa atau menggadaikannya. Sebaliknya, jumlah pekerja yang dibutuhkan juga semakin meningkat, sedangkan pendapatan mereka yang rendah hanya bisa menyewa sebuah social housing. Kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah muncul untuk mengatasi permasalahan tersebut. Banyak aturan untuk membangun sebuah bangunan yang akhirnya peraturan tersebut juga dipakai tidak hanya di Inggris, tapi juga di US dan negara-negara berkembang di dunia. Jutaan rumah terbangun untuk para pekerja tersebut. Tapi karena adanya batasan-batasan untuk membangun tersebut serta populasi yang meningkat, muncullah slum area yang menjadi masalah utama permukiman di berbagai negara.

Beberapa cara yang digunakan untuk mengatasi masalah permukiman diantaranya melalui konsep peremajaan kota. Konsep ini ditekankan melalui perencanaan ulang dari kota yang sudah ada yang kemudian dapat menjadi suatu kota yang layak huni bagi masyarakat yang mendiaminya. Pada dasarnya konsep ini membutuhkan banyak biaya dan waktu, mengingat dengan digunakan konsep ini harus memiliki ide yang inovatif. Selain konsep peremajaan kota, konsep lain yang digunakan yaitu dalam mengatasi masalah permukiman yaitu new town. New town sendiri merupakan konsep yang digunakan negara berkembang untuk mengatasi masalah kepadatan kota. Tidak semua negara relevan menggunakan konsep ini, karena terkadang konsep ini tidak memunjukkan dampak yang cukup signifikan bagi kota-kota di negara berkembang.

Selanjutnya, kegiatan pembubaran kegiatan industri. Sama halnya dengan konsep kota baru, konsep pembubaran kegiatan industri tidak selalu baik digunakan bagi masyarakat maupun perusahaan-perusahan yang ada. Karena dengan berakhirnya industri tersebut, maka akan muncul masalah lain yakni pengangguran. Tentunya hal ini selain merugikan pihak perusahan karena perekonomian mereka terhenti, juga merugikan para pekerja yang bekerja di dalamnya akibat kehilangan pekerjaan dari pembubaran industri.

TANGGAPAN ISSUE

Permukiman kumuh atau slum area adalah hal yang tidak bisa dihindari dari perkembangan sosial di mana saja. Sama dengan angka kelahiran dan populasi yang terus berkembang. Banyak negara yang cukup berhasil perlahan menghilangkan slum area ini dan berbagai cara sudah dilakukan oleh semua negara yang pernah mengalaminya. Pada era post-war, hampir semua negara memutuskan menghilangkannya dengan cara memusnahkannya. Cara yang lebih ampuh adalah merencanakan pembangunan dengan tepat sebelum semata-mata memusnahkannya.

Hal yang bisa kita pelajari dari sejarah tersebut yaitu  perencanaan perumahan dengan subsidi untuk kaum berpenghasilan rendah dengan baik. Merencanakan pembangunan kota dengan bijak dan memilih lahan dengan tepat serta mempertimbangkan sosial ekonomi masyarakatnya adalah sedikit cara untuk mengurangi tumbuhnya slum area Kebijakan pemerintah tidak dapat dijadikan harapan yang pasti, sebaiknya pemerintah tidak langsung mengeluarkan kebijakan tapi memberikan pilihan kepada masyarakat berdasarkan musyawarah dengan para pihak terkait termasuk pemilik properti.