Bernyalikah DPRD DKI Jakarta Menjegal Jokowi?

Selesai menonton Mata Najwa malam ini, ada satu pernyataan menarik yang dibuat oleh Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat Korupsi) UGM Zainal Arifin Mochtar yang juga merupakan moderator debat capres yang lalu, bahwa ada kemungkinan Capres Terpilih Jokowi bisa saja dijegal oleh DPRD DKI Jakarta "Koalisi Merah Putih". Hal itu dimungkinkan terjadi sesuai dengan UU 32 tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Zainal Arifin Mochtar mengatakan bahwa Jokowi saat ini memiliki 2 jabatan sekaligus, Gubernur aktif DKI Jakarta dan Capres terpilih RI. Untuk dilantik bisa dilantik menjadi Presiden RI pada tanggal 20 Oktober nanti Jokowi harus melepaskan jabatan Gubernur DKI. Disinilah letak permasalahannya Jokowi harus terlebih dulu mengundurkan diri dari jabatan gubernur harus dengan persetujuan dari DPRD DKI Jakarta. Jika dalam kondisi dan situasi politik yang normal hal ini tidak akan menjadi masalah, tetapi saat ini kondisi perpolitikan masih terpengaruh oleh suasana paska Pilpres.

Yang menjadi masalah adalah DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014 dikuasai secara mayoritas oleh partai-partai koalisi Merah Putih pendukung capres nomor urut 1 Prabowo Hatta, sementara saat ini kubu capres nomor 1, terutama Probowo menyatakan mundur dari proses penghitungan suara Rekapitulasi K PU. Hal ini tentu saja bisa mempengaruhi keputusa DPRD DKI Jakarta apakah menerima atau menolak pengunduran diri Jokowi dari jabatan Gubernur DKI.

Jika ternyata DPRD DKI menolak pengunduran diri Jokowi maka pelantikan Presiden terpilih pada tanggal 20 Oktober nanti bisa menjadi batal. Jika hal ini terjadi maka akan terjadi "Vacuum of Power" atau kekosongan kekuasaan di pemerintahan RI. Kejadian ini tentu sangat diharapakan tidak sampai terjadi, tetapi jika sampai hal ini terjadi, dapat menyebabkan kekacauan dalam sistem ketata negaraan Indonesia.

Pertanyaannya adalah apakah koalisi Merah Putih terutama capresnya Prabowo dengan Partai Gerindra melalui fraksinya di DPRD punya nyali melakukan hal tersebut tanpa menghitung konsekwensi dan dampak yang akan terjadi ? Tentu hanya Prabowo dan Partai Gerindralah yang bisa menjawab hal tersebut.

Tetapi melihat konstelasi dan perimbangan kekuatan politik terbaru pada Pileg yang lalu tampaknya hal tersebut hanya bisa dipaksakan dalam beberapa hari kedepan, itupun kalau Partai Gerindra dan Koalisi Merah Putihnya benar-benar nekad dan berani mati. Sebab pada bulan Agustus nanti anggota DPRD DKI yang baru akan segera dilantik. Perimbangan kekuatan di DPRD DKI tentu saja sudah berubah dengan konstelasi sebagai berikut : (PDIP) menempati posisi pertama dengan mendapatkan 28 kursi, di peringkat kedua ada Partai Gerindra dengan 15 kursi dan disusul Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan memperoleh 11 kursi, untuk Partai Demokrat, PPP, dan Partai Hanura memperoleh 10 kursi. Sedangkan Partai NasDem 5 kursi, PKB 6 kursi, Partai Golkar 9 kursi dan PAN 2 kursi.

Dengan perimbangan kursi DPRD DKI yang seperti itu maka koalisi partai-partai pendukung Jokowi Jk berjumlah 49 kursi, memang masih kurang untuk mendapatkan suara mayoritas. Tetapi  mengingat perkembangan politik saat ini, dimana beberapa anggota koalisi Merah Putih berusaha merapat ke kubu Jokowi Jk maka kursi mayoritas di DPRD tidak susah dikumpulkan untuk mendukung pengunduran diri Jokowi dari kursi Gubernur DKI.

Dan ada satu hal lagi yang cukup menarik untuk ditelisik, yaitu "Ahok" sang wakil Gubernur, bagaimana nasibnya nanti setelah Jokowi menjadi Presiden RI. Apakah koalisi PDIP dan Gerindra di DKI akan "Bubar Grak" menarik untuk disimak, bagaimanakah tarik-menarik yang akan terjadi diantara kedua partai tersebut dalam menentukan siapakah yang menjadi wakilnya Ahok di DKI.

Sampai kapankah drama politik "PICISAN" yang dipertontonkan oleh Prabowo Subianto dan Partai Gerindranya akan berakhir ? Mari ditonton bersama-sama, biarlah nanti Rakyat Indonesia menjadi wasitnya. Dan harapan terakhir bangsa Indonesia, semoga saja Prabowo Subianto menunjukkan jiwa kenegarawanannya, seperti iklan yang selalu digembar-gemborkan bahwa "Prabowo adalah orang yang paling ikhlas" seperti salah satu pernyataan mantan presiden RI Gus Dur yang selalu dikutip para petinggi Gerindra dalam kampanye Pilpres yang lalu.

Saat ini saatnya seluruh rakyat Indonesia harus bersatu. Salam 3 jari.

Merdeka !!!