Tinggal menghitung hari masa jabat Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono segera tamat. Tamat tidak lantas berarti selesai dan terlepas dari semua kepentingan dan tanggunbgjawab dalam rezim yang dipimpinya selama dua periode terkhir. Kita masih segar mengingat tindak tanduk pemerintahan sang jendral ini, mulai dari kasus century yang tak kunjung selesai, sampai kepada kepempinannya dalam mengetuai salah satu partai yang oleh KPK beberapa kadernya di jebloskan ke penjara.
Lima bulan terakhir menjelang terpilihnya pemimpin yang baru untuk republik ini, kita banyak disibukkan oleh kegiatan-kegitan serta pikiran-pikiran yang berhubungan dengan pemilihan umum legislatif dan Presiden / Wakil Presiden. Lalu lupa melihat apa yang sedang berlangsung di pemerintaha, apa kebijakan penguasa serta apa yang sedang disiapkan beliau-beliau untuk menghadapi masa akhir jabatanya.
Kita mestinya tidak lengah dan tetap fokus terhadap jalanya pemerintahan, sembari ikut serta menyukseskan peyelenggaraan pesta demokrasi. Dewan terhormat sebgai wakil rakyat pun seolah sedang liburan, wara-wiri di depan layar kaca, lantas bagaimana kondisi pemerintahan saat ini, apa berjalan lancar sesuai rancanganya, atau malah sedang dirancang ulang suatu keadaan yanbg menguntungkan, atau pula sedang terjadi ombang ambing kepentingan dalam proses pergantian kekuasaan.
Publik harusnya mengerti bahwa disaat seperti sekaranglah, pada detik-detik terakhir inilah kadang sebuah kecolongan kebijakan atau kebutusan dapat terjadi dan kemudian berujung pada keadaan yang tak dapat diperbaiki lagi. Peran media-media baik cetak ataupun elektronik yang berpacu untuk rating berita politiknya bahkan beberapa media asik saling memenangkan Partai atau calon Presiden tertentu telah menjadi tameng dan antibody bagi oknum-oknum dalam mengantisipasi, menyiapkan diri menghadapi pergantian rezim yang dengan culasnya harus menguntungkan kelompok dan golongan tertentu tanpa peduli dan kawatir dengan penyimpangan dan kerugikan yang bersiap menyergap bangsa Indonesia.
Hal ini harus kita jadikan pertimbangan dan acuan untuk mengambil langkah-langkah dalam kegiatan diujung pemerintahan yang berlansung. Jangan sampai lengahnya kita dijadikan peluang oleh mereka yang ingin merauk kentungan tanpa aturan. Dan tentunya tak lepas dari pemerintah itu sendiri yang dengan integrasi tinggi, loyalitas dan penuh rasa nasionalisme harus memastikan tranparansi setiap langkah dan kebijakan dalam upaya menyelessaikan pemerintahan, menyelengarakan pergantian kekuasaan dan bertanggungjawab atas semua yang telah diambil sebagai kebijakan pemerintahan. Jangan sampai dalam waktu yang menentukan ini, pemerintah melakukan “blunder yang menguntungkan sebagian dan merugikan sebagiannya lagi”
Bagi pemerintah ini adalah waktu yang sedikit, waktu yang sempit untuk menyelesaikan tugas merampungkan kekuasaan yang harus mempunyai arti, mempunyai guna dan mempunyai harapan kedepan untuk bangsa dan negara Indonesia raya. Jangan sebaliknya kami rakyat Indonesia dipersulit sehingga makin hari makin pahit, sakit, dan tak lagi bisa bangkit.
