Tanpa sengaja pukul 10.00 wib hari ini saya menyalakan TV dan sambung ke channel TV One. Agak terkejut saya melihat tayangan yang disajikan saat itu. Di layar monitor TV tersaji sebuah program bertajuk “Jakarta Up Date.” Awalnya saya menduga program ini adalam program yang menayangkan peristiwa-peristiwa actual dan up to date yang terjadi di Jakarta. Tak tahunya program ini semacam kampanye terselubung dari kubu Foke.
Beragam sisi baik dan indah tentang Jakarta ditampilkan di sana. Mulai dari program Banjir Kanal Timur, program penanganan sampah, program wajib belajar 12 tahun, disambung dengan testimony dari berbagai kalangan masyarakat tentang keberhasilan pembangunan di Jakarta.
Kalau melihat sekilas kita bisa terkecoh seolah-olah semua program itu sudah jalan dan berhasil baik. Tetapi kalau dicermati sebenarnya banyak program itu disajikan secara virtual (artinya baru berupa gambaran 3 dimensi) belum berbentuk realita di lapangan.
Misalnya program MRT belum jalan baru penggalian, itu pun dipaksakan menjelang pilkada DKI agar terkesan sudah dijalankan. Keberhasilan banjir kanal timur juga masih berupa tayangan virtual. Sementara itu program wajib belajar 12 tahun juga baru dicetuskan dimana uangnya belum turun dan belum ada realisasi yang nyata. Sebagai bukti otentik bahwa program ini masih bermasalah, saya kutipkan berita dari kompas.com edisi Kamis, 9 Agustus 2012 :
“Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listiyarti mengungkapkan, saat ini banyak sekolah-sekolah, khususnya jenjang SMA, tengah dilanda keresahan. Larangan melakukan pungutan seiring dengan digulirkannya program Pendidikan Gratis 12 Tahun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai membebani sekolah.
Kebijakan ini memang baru diluncurkan pada 1 Agustus 2012 lalu. Setidaknya, puluhan ribu kartu sekolah gratis dibagikan kepada para siswa Sekolah Menengah Atas/kejuruan negeri serta Madrasah Aliyah. Setiap siswa SMAN pemegang kartu sekolah gratis ini rata-rata diberikan anggaran pendidikan sebesar Rp 400.000 per bulan. Namun, bagi siswa di SMKN, anggaran pendidikan per siswanya relatif beragam antara Rp 450.000 dan Rp 500.000 per bulan.
‘Kebijakan dikeluarkan mendadak, sosialisasi nyaris tidak ada. Lebih resah karena ada larangan dari Dinas Pendidikan DKI untuk melakukan pungutan,’ kata Ratno kepada Kompas.com, Kamis (9/8/2012), di Jakarta.
Ia menjelaskan, rencananya tahun ini Pemprov DKI Jakarta akan meningkatkan unit cost Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), dari semula Rp 75 ribu menjadi Rp 400 ribu per siswa per bulan. Menurutnya, jumlah tersebut tidak akan cukup, terlebih untuk membiayai kebutuhan operasional di SMA RSBI.
‘Apa iya jumlah sebesar itu cukup? Sebelumnya SMA masih bisa memungut, meski tetap mendapatkan bantuan, tapi sekarang kan diancam sanksi,’ jelasnya.
Lebih jauh, berdasarkan informasi yang diterimanya dari sejumlah sekolah di kawasan Jakarta Selatan, banyak sekolah yang akhirnya kebingungan menutupi biaya operasionalnya. Stok anggaran sekolah terus menyusut, tapi belum ada kejelasan kapan BOP bisa dicairkan.
‘Enggak jelas cairnya kapan, padahal banyak sekolah yang sudah tidak punya uang,’ kata Retno.”
Selain fakta kekacauan program wajib belajar 12 tahun di atas, tempat pengelolaan sampah di Sunter ternyata juga baru berjalan mulai 2013.
Nah, dengan segudang “fakta miring” ini bisakah membuat Foke kembali dipercaya rakyat Jakarta ?
Yang jelas pemprov Jakarta kentara sekali jor-joran membelanjakan uang untuk mempromosikan Foke, termasuk dengan kampanye terselubung via televisi, coba anda hitung sendiri berapa biaya iklan pemprov di Jakarta up date yang berdurasi sekitar 30 menit ? Itu uang rakyat lho, bukan uang Foke !
