Artikel ini disusun oleh:
- Rafi Hafidz
- Imaduddin Hamzah
PENDAHULUAN
Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional yang berperan penting dalam pembentukan karakter santri. Sebagai institusi yang memiliki tugas mengajarkan agama dan nilai-nilai kebaikan, pesantren memegang tanggung jawab sosial yang besar dalam membentuk generasi muda yang berkualitas dan bermoral. Namun, kasus kekerasan yang terjadi di beberapa pesantren menunjukkan bahwa peran dan tanggung jawab sosial pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter santri masih perlu ditingkatkan. Salah satu kasus kekerasan yang menimpa santri di Pondok Pesantren Nurul Huda di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, menunjukkan kurangnya pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh pimpinan dan pengurus pesantren. Oleh karena itu, diperlukan penelitian untuk menganalisis peran dan tanggung jawab sosial pendidikan agama Islam dalam kasus tersebut dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam di pesantren.
Selain itu, kekerasan yang terjadi di pesantren juga dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Kondisi ini mengharuskan para pimpinan dan pengurus pesantren untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas pendidikan agama Islam di pesantren, sehingga masyarakat percaya bahwa pesantren dapat menjadi lembaga pendidikan yang aman dan berkualitas bagi anak-anak mereka. Oleh karena itu, penelitian mengenai peran dan tanggung jawab sosial pendidikan agama Islam di pesantren menjadi sangat penting untuk ditingkatkan kualitas pendidikan agama Islam di Indonesia dan memperkuat peran pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang bermartabat.
Kasus kekerasan yang terjadi di Pondok Pesantren Nurul Huda juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini menetapkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi serta mendapatkan pemenuhan hak-haknya yang berkaitan dengan tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam kasus ini, santri yang menjadi korban pemukulan hingga meninggal dunia merupakan anak di bawah umur, sehingga berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Pimpinan dan pengurus pesantren, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas santri yang berada di bawah pengawasannya, juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan memastikan hak-hak anak terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam kasus kekerasan yang terjadi di Pondok Pesantren Nurul Huda harus dilakukan dengan tegas dan seadil-adilnya sebagai bentuk perlindungan dan keadilan bagi korban anak yang menjadi korban kekerasan tersebut.
Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk menganalisis peran dan tanggung jawab sosial pendidikan agama Islam dalam kasus pemukulan dan kematian korban di Pondok Pesantren Nurul Huda. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan di pesantren serta untuk memberikan rekomendasi kepada pimpinan dan pengurus pesantren dalam meningkatkan kualitas dan profesionalitas pendidikan agama Islam di pesantren. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan agama Islam, serta dapat menjadi acuan bagi para akademisi dan praktisi dalam mengatasi masalah kekerasan yang terjadi di pesantren.
PEMBAHASAN
Pada tanggal 23 April 2021, sekelompok santri di Pondok Pesantren Nurul Huda, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, diduga melakukan pemukulan terhadap tiga santri lainnya yang berbeda kamar. Akibatnya, salah satu korban meninggal dunia. Setelah menerima laporan dari keluarga korban, pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan menetapkan sembilan santri sebagai tersangka pada tanggal 25 April 2021. Empat dari sembilan tersangka masih berstatus anak di bawah umur, sementara lima lainnya sudah dewasa. Selama proses penyidikan, kepolisian menyita sejumlah barang bukti, seperti kayu dan besi yang diduga digunakan untuk melakukan pemukulan. Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, Kejaksaan Negeri Bangkalan menetapkan semua tersangka sebagai terdakwa pada tanggal 27 Mei 2021. Selama persidangan, terungkap bahwa korban meninggal dunia karena terlalu banyak dipukul dengan benda keras oleh para tersangka. Lima terdakwa dewasa dijatuhi hukuman penjara antara 7-12 tahun, sementara empat terdakwa anak di bawah umur dijatuhi hukuman bimbingan dan pemasyarakatan selama 3 tahun.
Berdasarkan kasus tersebut, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan di pesantren tersebut. Faktor pertama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya hak-hak anak serta perlindungan anak dari kekerasan. Hal ini terlihat dari kurangnya tindakan yang dilakukan oleh pengurus pesantren ketika menerima laporan mengenai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh santri terhadap santri lainnya. Selain itu, kurangnya pendidikan tentang hak-hak anak dan perlindungan anak juga membuat santri tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan.
Faktor kedua adalah kurangnya pengawasan dan pemantauan oleh pimpinan dan pengurus pesantren terhadap kegiatan dan perilaku santri di dalam pesantren. Kekurangan pengawasan ini dapat memicu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh santri, dan dalam kasus ini tindakan kekerasan tersebut tidak dapat dihindari dan berakhir dengan korban meninggal dunia.
Faktor ketiga adalah kurangnya penanganan dan pengawasan terhadap santri yang memiliki perilaku kekerasan. Dalam kasus ini, santri pelaku pemukulan tidak dikenakan sanksi yang tegas oleh pengurus pesantren, sehingga membuat pelaku merasa bebas untuk melakukan tindakan kekerasan yang lebih parah dan merugikan.
