Rapat Susi dengan TNI AL POLRI yang Sangat Mengejutkan!

Saya benar-benar sangat terkejut atas beredarnya isi hasil rapat yang diadakan oleh Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti dengan TNI AL dan POLRI. Saya sendiri awalnya masih agak ragu atas kebenaranya. Keraguan saya ini juga ternyata juga dirasakan oleh beberapa komentator di jejaring sosial atas informasi ini. Namun setelah melihat bahwa ternyata informasi ini juga sudah di share juga oleh akun fanpage Revolusi Mental, serta juga sudah disampaikan oleh orang yang pertama membuat status ini bahwa dirinya mengatakan jika informasi yang ditulis adalah kisah nyata, maka saya beranikan diri juga untuk ikut mengomentari atas informasi yang beredar tersebut. Namun sebelum saya berkomentar atas beredarnya isi hasil rapat yang diadakan oleh Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti dengan TNI AL dan POLRI tersebut, berikut ini saya lampirkan terlebih dahulu secara lengkap terkait dengan isi hasil rapat yang diadakan oleh Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti dengan TNI AL dan POLRI, supaya anda juga bisa menganalisa dan berkomentar atas informasi tersebut. Informasi ini saya kutipkan langsung secara utuh dari Akun Facebook bernama Erizeli Bandaro yang juga di share di akun fanpage Revolusi Mental. Saat saya menuliskan tulisan ini pada akun pribadi Erizeli Bandaro sudah dishare hingga 456x dan sudah dilike sebanyak 664x. Sedangkan di akun Fanpage Revolusi Mental sudah dilike hingga 841x. Berikut ini merupakan isi dari hasil rapat yang diadakan oleh Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti dengan TNI AL dan POLRI yang beredar di jejaring sosial.

• Susi : Pak ,saya ingin kedepan tidak ada lagi illegal fishing. Ini tugas TNI AL dan POLRI untuk memastikan itu.
• TNI AL : Terimakasih bu atas tugas yang diberikan kepada kami.Kami selalu siap melaksanakan tugas.Tapi tolong kami diberi anggaran yang cukup.
• Polri : Kami juga siap melaksanakan perintah ibu asalkan anggaran tersedia.
• Susi : Apakah selama ini anggaran untuk itu tidak cukup.
• TNI AL : Ibu bayangkan saja luas teritori laut kita yang sangat luas, kami hannya punya 70 kapal patroli.
• Susi : Ya gunakan saja 70 kapal itu secara maksimal.
• TNI AL : Dari 70 itu hanya 10 yang layak jalan.
• Susi : Gunakan yang 10 itu saja.
• TNI AL : Dari 10 itu , hanya 30% atau 3 kapal saja yang anggaran operasionalnya tersedia.
• Susi : (Tepok jidat). Gimana dengan Polri ?
• Polri : Polri punya 490 kapal patroli, yang beroperasi hanya separuhnya. Itu pun hanya beroperasi dua jam sehari, dan hanya 10 hari dalam satu bulannya.
• Susi : Jadi mengapa bapak bapak selama ini diam saja ? Bapak kan tahu, kekayaan laut kita dijarah oleh asing setiap harinya.
• POLRI/TNIAL : Kami tidak diam. Kami sudah sampaikan kepada presiden. Presiden diam saja. Kami sudah ajukan anggaran tapi DPR tidak setuju anggaran untuk keamanan Laut. Jadi mau gimana lagi?
• Ibu Susi menghadap DPR untuk membahas ini dan mengharapkan anggaran Keamanan laut ditambah:
• DPR :: Untuk bisa anggaran di sesuaikan dengan permintaan Ibu maka UU Keamanan laut harus dibuat dan untuk itu diperlukan paling cepat 2 tahun membahasnya.Itupun kalau KMP setuju.
• Susi : Jadi saya harus tunggu dua tahun dan selama itu kita biarkan terus asing jarah ikan kita?
• DPR : Bukan hanya dua tahun tapi tambah lagi setahun waktu sosialisasinya. Itupun kalau sampai tidak diajukan ke MK oleh pengusaha perikanan yang merasa dirugikan dari adanya UU ini.
• Susi : ya Artinya selama 5 tahun ini tidak ada yang bisa saya kerjakan. Jahat sekali sistem kita ..padahal ini semua untuk rakyat.

Sekarang setelah anda membaca tulisan diatas, tentunya jika anda memang memahami arti dan pesan dari peristiwa ini maka ada beberapa yang sangat mencengangkan dan membuat saya juga ikut gregetan. Beberapa hal yang membuat saya terkejut yaitu atas kepemilikan TNI AL yang hanya memiliki 70 kapal patroli. Yang lebih mengejutkan lagi ternyata dari 70 kapal patroli itu hanya 10 yang layak jalan, dan dari yang hanya 30% atau 3 kapal saja yang anggaran operasionalnya tersedia. Sedangkan keterkejutan saya belum berhenti karena POLRI juga mengatakan bahwa Polri memiliki 490 kapal patroli, yang beroperasi hanya separuhnya. Itu pun hanya beroperasi dua jam sehari, dan hanya 10 hari dalam satu bulannya. Nah, setelah melihat kondisi itu, anda bisa membayangkan betapa mudahnya nelayan asing mencuri habis-habisan kekayaan laut kita. Saya juga sangat menduga jika para nelayan asing juga sudah tahu kondisi ini. Karena mereka tahu kondisi ini, itu kenapa hampir setiap saat mereka tidak perlu takut ketangkap oleh TNI AL atau Polri. Kalaupun nantinya ketangkap, mereka berfikir bahwa ketangkap dengan ketangkap pasti jauh lebih banyak tidak ketangkapnya. Terkait banyaknya pencurian ikan di laut perbatasan, saya sendiri sekitar awal tahun 2012 pernah tinggal beberapa bulan di daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan. Saat disana, saya sempat berkunjung ke daerah Pelabuhan Perikanan Pantai Antang Kepulauan Anambas dimana didekatnya terdapat tempat dimana kapal-kapal nelayan asing ditahan. Saya melihat banyak sekali kapal dan perahu dari Thailand, Malaysia yang ditahan disana. Ketika saya tanya warga disana, mereka mengatakan kasus pencurian di perbatasan sudah menjadi rahasia umum dan mereka juga menyebutkan bahwa yang tertangkap dengan yang tidak tertangkap masih banyak yang tidak tertangkap. Kebetulan saya sempat mendokumentasikan beberapa kapal-kapal asing pelaku pencurian ikan di perbatasan.

Kapal dan perahu-perahu tangkapan milik asing yang mencuri di laut perbatasan. |Gambar: koleksi saya pribadi

Yang terakhir saya juga masih tetap terkejut walaupun sebenarnya tidak begitu terkejut kalau ngomongin perilaku DPR. Bayangkan saja saat Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti dan TNI AL juga POLRI sudah siap-siap untuk menghentikan atas banyaknya pencurian ikan Indonesia di perbatasan, akan tetapi DPR justru masih memelihara sistem Birokrasi yang begitu rumit dan tentunya sangat menghambat kinerja menteri, TN AL, dan juga Polri.

Saya berharap atas bereradnya informasi ini, pihak DPR harus membuka otak mereka supaya melakukan perbaikan atas sistem birokrasi yang ada sehingga masalah pencurian ikan Indonesia di perbatasan bisa segera diatasi.

Melalui tulisan ini saya juga menegaskan terkait atas kebenaran informasi ini mungkin pihak wartawan bisa melakukan konfirmasi lebih detailnya. Karena sebagai bloger saya tidak memiliki wewenang untuk sampai mengecek kebenaran atas informasi yang sudah beredar ini.