Masyarakat yang layak dan beradab dibangun di atas dua pilar penting: demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Demokrasi, di satu sisi, memberikan struktur politik yang didasarkan pada partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Namun hak asasi manusia memastikan bahwa setiap orang mempunyai hak yang tidak dapat dipaksakan oleh negara atau pihak lain. Namun kenyataannya seringkali rumit dan sulit, dimana norma-norma demokrasi seringkali bertentangan dengan perlindungan hak asasi manusia yang memadai. Kita dapat berupaya membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif bagi semua anggotanya dengan memahami hubungan rumit yang ada antara demokrasi yang sehat dan perlindungan hak asasi manusia yang efisien.
Perluasan demokrasi di banyak wilayah di dunia dalam beberapa tahun terakhir sering kali disertai dengan ancaman serius terhadap hak asasi manusia. Meskipun perlindungan hak-hak individu harus ditegakkan berdasarkan norma-norma demokrasi, namun dalam praktiknya hal ini tidak sering terjadi. Isu-isu seperti penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah, pelanggaran terhadap hak kebebasan berpendapat, prasangka terhadap kelompok minoritas, dan ketimpangan akses terhadap sistem hukum menjangkiti banyak negara demokrasi.
Realisasi hak asasi manusia secara menyeluruh juga terancam oleh bangkitnya populisme baru dan otoritarianisme yang menentang prinsip-prinsip demokrasi. Perlindungan hak asasi manusia menjadi semakin penting untuk dipertimbangkan pada setiap tahap kebijakan demokrasi dalam konteks globalisasi, kemajuan teknologi yang pesat, dan perubahan geopolitik.
Opini
Di zaman sekarang ini, menjaga keseimbangan antara demokrasi yang sehat dan perlindungan hak asasi manusia yang efisien sangatlah penting. Demokrasi harus dilestarikan sebagai sistem politik yang memungkinkan rakyat untuk berbicara atas nama mereka sendiri dan tidak hanya digunakan untuk melegitimasi otoritas dengan mengorbankan hak asasi manusia. Sebaliknya, perlindungan hak asasi manusia harus menjadi landasan moral yang mengatur sejauh mana wewenang yang dapat digunakan oleh pemerintahan demokratis. Namun kenyataannya sering kali berbeda. Mempertahankan keseimbangan ini merupakan tantangan besar bagi banyak negara demokratis di seluruh dunia. Contohnya adalah tindakan yang dilakukan atas nama stabilitas sosial atau keamanan nasional, seperti upaya untuk mengekang kebebasan berekspresi atau mengakhiri protes.
Penting untuk menyadari bahwa demokrasi dan hak asasi manusia bukanlah dua konsep yang berbeda ketika kita membicarakannya. Mereka terhubung secara alami. Diskusi terbuka, pluralisme, dan partisipasi semua anggota masyarakat yang inklusif dan non-diskriminatif diperlukan untuk demokrasi sejati. Sebaliknya, hak asasi manusia merupakan landasan moral yang menjamin hak setiap orang atas kehidupan yang bermartabat, kebebasan berbicara, dan perlakuan yang sama di mata hukum. Untuk mencapai tujuan demokrasi yang kuat, negara dan masyarakat sipil harus berkolaborasi untuk menciptakan kerangka kerja yang menjunjung tinggi hak-hak individu baik secara prinsip maupun dalam operasional sehari-hari.
Menjaga keseimbangan antara demokrasi dan hak asasi manusia menjadi semakin penting mengingat permasalahan global termasuk bencana kemanusiaan, perubahan iklim, dan meningkatnya kesenjangan ekonomi. Efektivitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh frekuensi pemilihan umum namun juga oleh seberapa baik demokrasi menjunjung tinggi hak-hak kelompok minoritas, menjamin keadilan bagi semua orang, dan memberikan kebebasan kepada warga negara untuk terlibat sepenuhnya dalam kehidupan sosial dan politik. Oleh karena itu, komitmen yang kuat terhadap demokrasi dan pembelaan hak asasi manusia harus mendasari semua perubahan legislatif dan kebijakan publik. Kita tidak dapat menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang kecuali kita melakukan hal ini.
Solusi
Banyak jawaban praktis yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara demokrasi operasional dan perlindungan hak asasi manusia yang efisien. Yang pertama dan terpenting, memperkuat institusi hak asasi manusia sangatlah penting; organisasi-organisasi ini perlu diberdayakan sepenuhnya dan diberi otonomi. Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan mendorong keterlibatan dalam politik, upaya untuk mendidik masyarakat tentang hak-hak dan nilai-nilai demokrasi juga harus menjadi prioritas utama. Reformasi hukum menyeluruh diperlukan untuk menjamin kerangka hukum yang kuat untuk membela hak-hak individu.Â
Hal ini mencakup penghapusan undang-undang yang melanggar hak asasi manusia dan meningkatkan perlindungan bagi kelompok marginal dan rentan. Selain itu, agar kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dapat ditangani secara adil dan berhasil, penting untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan serta memperkuat sistem hukum.
Dengan terlibat dalam forum global dan secara aktif bekerja sama satu sama lain, negara-negara dapat berbagi praktik terbaik untuk memajukan standar hak asasi manusia yang tinggi di seluruh dunia. Terakhir, peran masyarakat sipil yang kuat dalam mengawasi pelaksanaan demokrasi dan advokasi perlindungan HAM juga sangat penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi tidak hanya dipertahankan tetapi juga diperkuat dalam prakteknya. Dengan komitmen politik yang kuat dari semua pihak, diharapkan kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan adil bagi semua warga negara di masa depan.
