Peran Infrastruktur dalam Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Pembangunan infrastruktur memegang peranan yang sangat strategis dalam pembangunan perekonomian negara termasuk di Indonesia. Dengan adanya pembangunan infrastruktur akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Perkembangan di berbagai sektor mempunyai dampak yang signifikan terhadap perkembangan wilayah. Selain itu, perkembangan yang dicapai dapat memberikan nilai tambah bagi industri dan menciptakan  lapangan kerja baru. Dalam pembangunan dan pasca pembangunan, hanya pembangunan infrastruktur yang mempunyai dampak langsung. Hal ini termasuk pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Presiden Jokowi sendiri juga mengungkapkan bahwa daya saing produk Indonesia akan sulit bersaing dengan negara lain jika infrastruktur Indonesia tidak baik. Salah satu infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi adalah transportasi, seperti jalan tol. Sudah lebih dari 40 tahun jalan tol dibangun. Sayangnya, jumlah jalan tol yang dibangun belum mengalami peningkatan signifikan. Selain jalan tol, infrastruktur lain yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi adalah jembatan, bandara, pelabuhan, dan telekomunikasi terhadap konektivitas, aksesibilitas, dan mobilitas barang dan orang yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Infrastruktur memainkan peran yang sangat penting dalam pemacuan pertumbuhan ekonomi wilayah. Pertama, infrastruktur yang baik dapat meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas regional. Jalan yang baik, jembatan yang kuat, dan sistem transportasi yang efisien memungkinkan pergerakan barang dan orang  lebih lancar. Hal ini membuka peluang bagi perusahaan untuk memperluas pasar, mengakses sumber daya, dan membina kemitraan dengan wilayah lain. Dengan demikian, infrastruktur yang memadai dapat mendorong perkembangan sektor ekonomi seperti perdagangan, industri, dan pariwisata.

Kedua, infrastruktur yang memadai juga dapat meningkatkan efisiensi  kegiatan perekonomian. Misalnya, berinvestasi pada infrastruktur energi yang andal dan berkelanjutan  dapat menjamin pasokan listrik yang stabil dengan harga terjangkau. Hal ini akan mendukung operasional manufaktur dan membantu perusahaan mengurangi biaya operasional. Infrastruktur yang baik juga mempercepat pengiriman barang dan jasa, mengurangi biaya logistik, dan meningkatkan daya saing daerah. Selain itu, infrastruktur yang memadai dapat menarik investasi dan mendorong pengembangan wilayah. 

Investor cenderung mencari lokasi dengan infrastruktur yang baik karena hal ini mengurangi risiko dan memfasilitasi operasi mereka. Berkat investasi baru, lapangan kerja dapat tercipta, pendapatan masyarakat meningkat, dan perekonomian daerah menjadi lebih dinamis.

Selama tiga tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, pembangunan infrastruktur memang menjadi prioritas utama. Bahkan bisa dikatakan bahwa istilah "infrastruktur" itu sendiri dikaitkan dengan citra pemerintah saat ini terhadap dirinya sendiri. Dalam beberapa kesempatan, Presiden menekankan pentingnya infrastruktur bagi kemajuan suatu bangsa. Presiden berulang kali menegaskan "Tanpa infrastruktur, jangan mimpi negara ini bisa bersaing," ungkap Presiden berulang-ulang di berbagai kesempatan.

Tidak dipungkiri bahwa dalam pembangunan Infrastruktur, Indonesia juga mempunyai beberapa tantangan dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Yang pertama adalah persoalan pembebasan lahan. Pembebasan lahan  masih menjadi faktor utama penghambat  pembangunan infrastruktur dan menyumbang 30% dari total permasalahan pembangunan infrastruktur. 

Permasalahan pembebasan lahan sering terjadi di berbagai proyek infrastruktur di Indonesia. Pembebasan lahan merupakan langkah mendasar dalam proses pembangunan. Jika masalah pembebasan lahan tidak terselesaikan maka tahap pembangunan selanjutnya tidak dapat dilakukan. Permasalahan yang timbul pada saat pembebasan lahan antara lain kurangnya  dana untuk pembebasan lahan dan lambatnya pembebasan lahan.

Permasalahan kedua yang menjadi tantangan bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah  perencanaan dan persiapan proyek. Hal ini berada pada urutan kedua dan memberikan kontribusi sebesar 27% terhadap permasalahan pembangunan infrastruktur. Masalah perencanaan dan persiapan proyek ini melibatkan koordinasi antar pemangku kepentingan proyek dan kualitas dokumen proyek. 

Pembangunan infrastruktur melibatkan banyak pihak, mulai dari pengelola proyek, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, pemerintah desa, hingga masyarakat terdekat sehingga menyebabkan sulitnya menemukan titik temu dalam perencanaan proyek yang matang. Belum lagi egoisme industri, dimana masing-masing industri merasa mempunyai otoritas yang besar dalam pembangunan infrastruktur, seringkali menemui jalan buntu.