Parlemen Rusia mengadopsi resolusi pada 16 Februari 2022  yang meminta  Presiden Vladimir Putin untuk mengakui dua wilayah di Ukraina timur yang dikuasai oleh kelompok bersenjata yang didukung Rusia sebagai negara merdeka.
Pertempuran telah meningkat di wilayah timur Ukraina, Donbas, di tengah peningkatan kekuatan militer Rusia yang belum pernah terjadi sebelumnya di sepanjang perbatasannya dengan Ukraina. Sejak pertengahan Februari, Misi Pemantauan Khusus Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE) telah melaporkan peningkatan harian yang signifikan dalam pelanggaran perjanjian gencatan senjata tahun 2014 di wilayah yang terkena dampak konflik di sepanjang garis kontak.
Konflik bersenjata antara pasukan pemerintah dan kelompok bersenjata yang didukung Rusia telah memakan banyak korban sipil di Ukraina timur. Konflik yang berlangsung selama hampir delapan tahun ini telah menewaskan lebih dari 16.000 orang, termasuk kombatan dan warga sipil, dan telah menyebabkan hampir 1,5 juta orang mengungsi. Pertempuran tersebut juga menyebabkan kerusakan dan penghancuran infrastruktur sipil yang meluas, termasuk  rumah , rumah sakit , dan sekolah di kedua sisi garis kontak sepanjang 427 kilometer, yang memisahkan wilayah yang dikuasai oleh pasukan pemerintah Ukraina dari wilayah yang dikuasai oleh kelompok bersenjata dari "DNR" dan "LNR".
Hukum internasional apa yang mengatur konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina?
Permusuhan antara angkatan bersenjata Rusia dan angkatan bersenjata Ukraina merupakan konflik bersenjata internasional yang diatur oleh hukum perjanjian humaniter internasional (terutama empat Konvensi Jenewa tahun 1949 dan protokol tambahan pertamanya tahun 1977 (Protokol I), dan Konvensi Den Haag tahun 1907 yang mengatur cara dan metode peperangan), serta aturan hukum humaniter internasional. Baik Ukraina maupun Rusia merupakan pihak pada Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol I.
Apa yang bisa kita pelajari dari konflik ini?
1. Pentingnya Perlindungan Non-Kombatan
Salah satu prinsip utama HHI adalah perlindungan terhadap warga sipil. Dalam konflik Rusia-Ukraina, laporan tentang serangan terhadap infrastruktur sipil seperti rumah sakit, sekolah, dan jaringan energi menunjukkan pelanggaran serius terhadap Konvensi Jenewa. Perlindungan non-kombatan harus menjadi prioritas dalam setiap konflik bersenjata, dan pelanggaran semacam ini menyoroti perlunya mekanisme yang lebih kuat untuk memastikan kepatuhan terhadap HHI.
2. Tantangan dalam Penegakan HHI
Salah satu tantangan utama dalam konflik ini adalah menegakkan tanggung jawab pihak-pihak yang melanggar HHI. Tribunal internasional, seperti Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), memainkan peran penting, tetapi keterbatasan yurisdiksi dan kurangnya dukungan politik dari negara-negara tertentu memperumit proses penegakan hukum. Konflik ini menyoroti kebutuhan akan reformasi dalam sistem penegakan HHI, termasuk penguatan mekanisme sanksi internasional.
