Krisis Pengungsi Rohingya di Myanmar Membuka Luka Kemanusiaan yang Dalam

Banyak warga yang kebingungan meminta bantuan bahkan sebuah pembelaan atas terjadinya Krisis pengungsi Rohingya di Myanmar yang tidak ada rasa kemanusiaan atau keadilan sosial bahkan tidak adanya hak asasi manusia. banyak pelanggaran hak asasi yang dilakukan dengan melakukan kekerasan terhadap etnis mayoritas di Myanmar. Sangat menyedihkan krisis pengungsi Rohingya pada saat itu.

Pada tahun 2017, itu adalah puncak krisis pengungsi di Myanmar. Pasukan keamanan Myanmar telah melakukan serangan militer sistematis terhadap warga Rohingya di Rakhine. Mereka berusaha berlindung karena insiden itu menyebabkan ribuan orang tewas. Mereka mencari kamp-kamp umtuk tetap dapat hidup meskipun banyak kekurangan seperti makanan, air bersih dan perawatan kesehatan yang layak, dan banyak dari mereka menderita trauma psikologis dan fisik akibat kekerasan yang mereka saksikan di Myanmar.

Apa yang terjadi di Myanmar?

Konflik antara Rohingya, dimana kelompok etnis minoritas, dan mayoritas etnis Rakhine di negara bagian Rakhine telah membara selama beberapa dekade. Permasalahan yang terjadi ini disebabkan oleh tindakan diskriminasi dan pengucilan juga kebijakan apartheid dimana kelompok minoritas di Myanmar sudah memperlakukan dengan menerapkan berbagai kebijakan yaitu tentang membatasi hak-hak mereka dalam hal pendidikan dan pekerjaan, kekerasan etnis dan agama juga menjadi konflik permasalahannya yang di sebabkan dari sumber daya, permasalahan tanah bahkan agama. Sebagai etnis minoritas, perlakuan  yang tidak adil telah dirasakan selama bertahun-tahun, mereka dianggap sebagai pendatang yang ilegal dan mereka tidak di akui sebagai warga negara Myanmar. Tidak adanya solusi dalam masalah politik juga menjadi salah satu sumber permasalahan dimana masalah ini sudah menjadi sangat kompleks.

Indonesia berkomitmen tentang kontribusi dalam menyelesaikan permasalan Rakhine State dengan cukup tinggi. Dikutip pada https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190622200847-106-405556/jokowi-bahas-rohingya-saat-bertemu-aung-san-suu-kyi Di konferensi Tingkat Tinggi ke-34 ASEAN, State Counsellor Republik Uni Myanmar Aung San Suu Kyi melakukan pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang dimana penegasan tentang pentingnya meningkatkan situasi keamanan pada Rakhine State saat di Hotel Athenee Bangkok diselenggarakan. Dengan itu Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden terlibat untuk keterangan tertulis. Presiden Joko Widodo juga mengatakan “ jika situasi tidak membaik, maka akan sulit repatriasi yang suka rela aman dan bermartabat dapat dijalankan”.

Dalam menyesalkan terjadinya aksi kekerasan terjadi di Rakhine State, Presiden Joko Widodo Myanmar. Presiden menilai, perlu sebuah aksi nyata bukan hanya pernyataan kecaman-kecaman dalam mengatasi aksi kekerasan yang menimpa warga Rohingya, dalam pernyataan di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (3/9) malam, Presiden Joko Widodo mengatakan "Pemerintah berkomitmen terus untuk membantu mengatasi krisis kemanusiaan, bersinergi dengan kekuatan masyarakat sipil di Indonesia, dan juga masyarakat internasional.

Dari krisis pengungsian yang ada di Rohingya banyak anak-anak yang berada disana sangat terpukul oleh krisis ini. Terdapat banyak wanita yang rentan serta orang tua dan anak anak yang meninggal, banyak juga dari mereka yang terpisah dari keluarganya atau menjadi yatim piatu. Mereka mengalami keterlambatan dalam pendidikan dan akan berisiko mengalami pelecehan seksual dan pekerja anak. Kurangnya pengetahuan dalam pendidikan dan perlindungan yang layak menghadirkan tantangan besar bagi masa depan mereka.

Selain dampak kemanusiaan, krisis juga berdampak pada negara tetangga yang menampung pengungsi Rohingya. Mereka berada di bawah tekanan ekonomi dan sosial yang sangat besar untuk menyediakan tempat berlindung dan bantuan bagi para pengungsi. Hal ini dapat memengaruhi stabilitas kawasan dan menambah beban negara-negara yang telah menghadapi tantangan kemanusiaan lainnya.

Upaya yang telah dilakukan dalam perlindungan kewarganegaraan dan kekerasan belum cukup optimal. Kemungkinana besar dari peran diplomasi yang dibutuhkan untuk memperkuat dan mencari perlindungan yang baik bagi warga Rohingya dan warga Rohingya memiliki hak-hak masyarakat yang layak seperti perlindungan dari kekerasan dan kewarganegaraan menjadi salah satu prioritas yang di utamakan dalam penyelesaian konflik. Dari Komunitas internasional sendiri juga sangat berperan dalam krisis pengungsian Rohingya dimana dalam lembaga internasional dan negara memiliki tingkatan yang dapat menekankan politik terhadap pemerintah di Myanmar agar bertanggung jawab atas pelanggaran HAM dan dari mereka harus memberikan berbagai bantuan dari makanan, minuman, tempat tinggal yang layak serta berbagai bantuan medis.

Dalam pengungsian Rohingya di Mynmar ini telah menjadi konflik yang sangat mendalam, pada saat ini melalui tindakan yang dilakukan secara bersama sama dapat melindungi pengungsi yang ada di Myanmar, dari saya sendiri berharap pemulihat dari konflik ini cepat mereda dan harapan untuk kehidupan yang berkelanjutan lebih layak dan lebih baik  kepada para pengungsi dan dalam krisis pengungsian di Myanmar ini telah menjadi seruan aksi bagi seluruh dunia dalam mengambil peran aktif untuk melindungi masyarakat atau orang-orang yang rentan serta dalam hal ini bisa meningkatkan solidaritas semua orang tentang pentingkan menyelesaikan dan pentingnya mengakhiri konflik-konflik yang menindas hak asasi dan keadilan sosial orang lain.