Pendidikan: Pilar Utama dalam Membangun Demokrasi yang Berkeadilan

Misalnya, media sosial yang seharusnya menjadi alat untuk menyebarkan informasi positif dan mendorong partisipasi, namun cenderung digunakan untuk penyebarluasan propaganda, berita tidak benar (hoax), propaganda, serta narasi yang sifatnya yang memcah belah. Hal seperti ini menyebabkan bias dalam pemahaman masyarakat terhadap isu-isu pentinng, bahkan terjadinya manipulasi persepsi terhadap proses demokrasi.

Strategi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengembangkan keterampilan literasi digital siswa yang terintegrasi dengan literasi kewarganegaraan. Minsalnya, di sekolah siswa diajarkan cara untuk memverifikasi informasi, menganalisa sumber informasi yang kredibel, dan mengidentifikasi informasi bias dalam sebuah pemberitaan. 

Selain hal tersebut, mereka juga dapat dibekali pemahaman tentang bagaimana memanfaatkan media digital untuk membangun opini publik yang positif, sehingga mereka tidak hanya menjadi konsumen informasi melainkan terlibat aktif didalamnya.

Pendidikan kewarganegaraan yang dipadukan dengan pelatihan literasi digital dapat menjadi sarana efektif untuk membentuk generasi yang tidak hanya memahami hak dan kewajibannya, tetapi mampu berpartisi dan bertanggung jawab dalam menjaga keberlanjutan demokrasi. 

Dengan kemampuan literasi yang cukup memadai, masyarakat dapat menciptakan ruang diskusi publik yang mendorong pada pengambilan keputusan yang inklusif dan adil.

Selanjutnya yang menjadi penghambat dalam perwujudan demokrasi yang berkeadilan adalah adanya kesenjangan sosial, pendidikan, dan ekonomi. Tidak meratanya akses pendidikan, terutama didaerah pelosok, kerap memperburuk ketimpangan dalam partisipasi demokrasi. Kelompok masyarakat yang tidak mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas sering terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan. 

Akibatnya, suara-suara mereka jarang terdengar dalam penentuan kebijakan publik. 

Untuk mengatasi masalah seperti ini, dibutuhkan Langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan berkualitas, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini terabaikan. Pemerintah mutlak perlu mengalokasikan anggaran untuk membangun infrastruktur Pendidikan yang memadai, memberikan pelatihan intensif bagi pendidik dan juga tenaga kependidikan, serta memperluas program beasiswa tanpa memandang latar belakang sosial maupun geografis. 

Sehingga semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya. Langkah ini tidak hanya berpotensi mengurangi kesenjangan, tetapi juga mendorong terciptanya masyarakat yang lebih sadar, kritis dan aktif dalam mendukung demokrasi yang berkeadilan dan inklusif.

Oleh karena itu, demokrasi yang adil hanya bisa terwujud apabila didukung oleh masyarakat yang terdidik dan menyadari tanggung jawab mereka. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menumbuhkan kesadaran demokrasi, memperkuat literasi kewarganegaraan, dan mengurangi kesenjangan sosial. Melalui adanya komitmen bersama, pendidikan dapat menjadi pondasi utama yang mendukung terwujudnya demokrasi yang lebih adil dan inklusif.