Empati

Gak dapat tempat untuk bareng-bareng berjuang Anak bocah terperangkap jerat situasi  Ciptaan bapakmu yang terlalu merevolusi  Aku cuma korban keadaan frustasi  Kecewa bertanya membobol tembok tradisi"

Siapa Yang Salah -Slank

Suarnya fenomena pejabat negara yang memiliki gaya hidup mewah bukan lagi menjadi rahasia umum di negara kita ini, pada satu sisi  fenomena ini merupakan suatu hal yang wajar karena pendapatan yang diberikan oleh negara sudah lebih baik dibandingkan pada masa lalu. Perilaku pejabat yang hedonisme dan disertai hidup yang bermewah-mewahan mendapat sorotan dari kalangan masyarakat.

Seorang pengusaha dengan pendapatan Rp300 miliar per bulannya dan mengendarai tunggangan senilai Rp3 miliar. Ia juga memiliki rumah mewah dengan nilai mencapai Rp6 miliar. Tentu saja hal itu wajar baginya dan sesuai dengan pendapatannya. 

Namun bagaimana jikalau pola dan gaya hidup seperti itu diimplementasikan oleh para pejabat publik ini yang bisa jadi digaji dari uang rakyat, karena kala ini di Tanah Air tengah marak terjadi kenaikan jumlah masyarakat kelas menengah, hingga menimbulkan tren yang disebut dengan OKB (Orang Kaya Baru). 

"Salah satu karakter dari OKB adalah mencoba menyesuaikan diri dengan gaya hidup kelas baru yang dimasukinya kendati secara ekonomi belum terlalu stabil" ujar Guru Besar Antropologi Universitas Andalas (Unand) Padang Prof Nursyirwan Effendi.

Selain dengan itu juga, perilaku yang ditimbulkan pada OKB yaitu memamerkan apa yang dimiliki agar nantinya mendapatkan suatu penghormatan dari lingkungan di sekitar, walaupun sebenarnya mereka sering tidak menyadari adanya kegoyahan secara ekonomi. Rusdi yang saat itu pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, berkata "Jika seorang pejabat publik benar-benar bekerja dan menerima penghasilan dari jabatannya, rasanya tidak mungkin mereka dapat hidup mewah," kunci utama untuk menyadarkan pejabat publik yang hidup mewah yaitu dengan menciptakan regulasi yang spesifikasi dan sanksi yang sangat kuat.