Cinta ditolak dukun bertindak. Masih ingat olok-olok jadul itu? Syukurlah kalau masih ingat. Saya sendiri baru teringat olok-olok itu tatkala membaca kabar, Presiden Jokowi tidak membalas surat permintaan klarifikasi memberi restu atas rencana kudeta Partai Demokrat.
Tentu kita semua sudah paham dari mana asap bermula. Adalah Agus Harimurti Yudhoyono yang menggelar konperensi pers karena galau. Gara-garanya, Partai Demokrat menduga ada rencana pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa. Semacam kudeta untuk menggulingkan dirinya.
Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Demokrat itu menuding bahwa dalang rencana kudeta itu ada di lingkaran kekuasaan, termasuk orang dekat Pak Jokowi, yang kemudian diperjelas beberapa elite partai yang langsung menunjuk batang hidung Kepala Kantor Sekretariat Presiden (KSP) Moeldoko.
Surat "cinta" pun melayang. Isinya, di antaranya, meminta Presiden Jokowi agar mengklarifikasi dugaan merestui rencana pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa itu. AHY, atas nama Partai Demokrat, berharap Presiden Jokowi menyeriusi suratnya.
Kemarin, Kamis (4/2/2021), harapan AHY terpenuhi. Pihak Istana Negara memberikan jawaban, kendatipun bukan surat berbalas surat, melainkan "menolak untuk menjawab surat".
Menteri Sekretaris Negara Pratikno lewat akun Youtube Sekretariat Presiden (Kamis, 4/2/2021):
"Kami rasa, kami tidak perlu menjawab surat tersebut, karena itu perihal rumah tangga internal Partai Demokrat yang semuanya sudah diatur di dalam AD/ART."
Jawaban yang tak sesuai dengan harapan pihak Partai Demokrat sontak menyulut rasa berang beberapa elite partai biru.
Politikus Demokrat Rachlan Nashidik lewat akun Twitter @RachlanNashidik (Kamis, 4/2/2021):
"Begini saja. Kami urus masalah internal kami dengan kader-kader itu. Pak Jokowi urus masalah 'internal' Istana dengan Pak Moeldoko. Perlu dicegah impresi publik bahwa perilaku politik buruk yang berhasil kami bongkar itu adalah hal yang diizinkan Presiden."
Dari tanggapan bernada sewot itu, saya simpulkan tiga hal. Pertama, pasrah sekaligus mengotot. Semacam ingin memastikan bahwa urusan kader biar diurus sendiri, tetapi Presiden mesti tangani biang kerok kudeta Partai Demokrat yang berada di Istana Negara.
Kedua,  pasrah sekaligus main ancam. Sekalipun sudah pasrah akan mengurus sendiri perkara internal partai, tetapi Rachlan menebar ancaman samar lewat "perlu dicegah", "impresi publik", dan "perilaku politik buruk".
Ketiga, pasrah sekaligus menuduh. Sungguhpun sudah mengatakan akan mengurus sendiri hal internal partai, Rachlan memastikan bahwa pihak Demokrat sudah memastikan bahwa rencana kudeta Partai Demokrat sudah mendapat izin Presiden. Itu sudah tuduhan serius. Perhatikan saja  bagian "perilaku politik buruk yang berhasil kami bongkar itu adalah hal yang diizinkan Presiden."
